Pemerintah Terus Kaji Skema Pembayaran Utang Jumbo Whoosh

Reporter: kompas.com, Lailatul Anisah, Siti Masitoh, Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Kereta cepat Jakarta-Bandung besutan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) alias Whoosh tengah jadi buah bibir masyarakat.

Bukan tentang fasilitas yang diberikan kepada masyarakat melainkan utang Whoosh yang sebesar US$ 7,2 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ia enggan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang kereta cepat Whoosh. Sebab, dividen BUMN yang dulu disetor ke kas Pemerintah kini dialihkan ke BPI Danantara.

“Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tapi Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,” tutur Purbaya saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Rabu (15/10/2025).

Untuk diketahui, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Negosiasi dengan China

Pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi dengan China untuk menyelesaikan utang Whoosh.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengatakan bahwa negosiasi ini bukan hanya dilakukan oleh Danantara.

Dirinya menyebut negosiasi melibatkan lintas kementerian dan lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

"Ini kerja sama dari kita semua, dan arahan presiden memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi bukan hanya soal untung rugi, tapi juga dampaknya ke masyarakat," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/11/2025).

Sayangnya, Rosan masih belum menjelaskan hasil kesepakatan dengan China untuk menyelesaikan masalah utang tersebut.

Yang terang, Rosan menegaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto proyek kereta cepat ini tidak boleh hanya dipandang soal untung rugi, melainkan juga harus mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat luas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025) untuk melaporkan sejumlah isu termasuk penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.

AHY juga menyebutkan dalam pertemuan tersebut turut dihadiri PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Bobby Rasyidin di Istana Kepresidenan mengatakan bahwa Prabowo akan menggelar rapat khusus membahas utang Whoosh.

"Tadi beliau (Presiden Prabowo) sedikit menyinggung bahwa ini (utang Whoosh) akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu," kata Bobby.

Prabowo sanggupi selesaikan utang Whoosh

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus pada masalah pembayaran utang jumbo Whoosh.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah akan mengambilalih tanggung jawab untuk membayar utang Whoosh.

Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pembayaran utang Whoosh.

"Pokoknya engga ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo di Jakarta, Selasa (4/11/2026).

Lantas darimana sumber uang untuk pembayaran utangnya?

Mengutip dari Kompas.com, Prabowo mengatakan bahwa akan menggunakan negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo, Selasa (4/11).

Whoosh berpeluang dapat subsidi PSO

Pemerintah buka peluang proyek Whoosh bakal mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Hal itu ditegaskan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Rosan menegaskan bahwa pemerintah nantinya akan turut serta menyelesaikan utang Whoosh karena proyek ini bagian dari transportasi publik.

"Kedepan mengenai whoosh ada porsi yang memang public service obligation-nya akan ditanggung pemerintah, dan nanti sarananya ini akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan.

Namun begitu, Rosan menegaskan skema ini sedang dikaji. Pihaknya juga belum menjelaskan detil apa saja yang akan di subsidi pemerintah, apakah itu dalam bentuk harga tiket yang lebih murah ataupun hal lainnya.

Yang terang, Rosan menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) juga mengatur bahwa prasarana dari transportasi publik memang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pembahasan skema pembayaran utang whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berjalan.

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

PSO Whoosh berpotensi bikin APBN bengkak

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda mengatakan pemberian subsidi dengan skema PSO tidak bisa asal dilakukan.

Nailul menegaskan bahwa layanan publik bisa diberikan PSO ketika digunakan oleh masyarakat luas dan perlu intervensi.

"Sekarang masih banyak subtitusi moda transportasi Jakarta-Bandung. Apakah semuanya butuh waktu cepat? Tidak semua penumpang Jakarta-Bandung itu butuh waktu tempuh yang cepat," kata Nailul pada Kontan.co.id, Kamis (6/11/2025).

Selain itu, Nailul mengingatkan bahwa sejak awal pembangunan dan operasional Whoosh adalah Business-to-Business (B2B) dengan korporasi BUMN bukan PSO.

Artinya, pemerintah menyerah untuk mengembangkan Whoosh dengan kemandirian korporasi BUMN dengan menjadikan Whoosh sebagai PSO.

Nailul juga mengingatkan skema PSO akan berdampak langsung kepada kerja APBN yang semakin membengkak.

Apalagi, potensi lonjakan penumpang belum tentu terjadi karena over estimated ketika studi permintaan di awal.

Nailul juga menilai skema ini bisa berdampak pada kerja swasta seperti pelaku travel ataupun kereta api reguler.

"Selain itu, saya juga tidak setuju uang negara digunakan untuk menyubsidi orang kaya yang lalu lalang ke Jakarta-Bandung menggunakan Whoosh," ungkapnya.