Shutdown Pemerintah AS Masuk Minggu Ketiga, Akankah Ukir Rekor Baru?

Reporter: Dendi Siswanto, RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – Government shutdown atau penutupan pemerintahan di Amerika Serikat (AS) telah memasuki hari ke-14 pada Selasa (14/10/2025). Hingga kini masih belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Beberapa institusi yang dikelola pemerintah seperti Museum juga ikut ditutup sebagai imbas penutupan pemerintahan. Diantaranya seperti Musesum Smithsonian dan Museum Nasional Sejarah Alam yang selama ini bisa diakses gratis oleh publik.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent menyebut penutupan pemerintahan ini sudah semakin serius dan berdampak pada ekonomi riil. Ia pun mengakui pihaknya terpaksa menahan diri untuk tidak melakukan pembayaran gaji kepada pekerja federal di Museum Smithsonian dan Kebun Binatang Nasional demi membayar gaji anggota dinas militer AS.

"Kami harus mengacak-acak semuanya. Kami harus merumahkan para pekerja di sini di Washington DC dan di seluruh negeri," kata Bessent kepada Fox Business Network seperti dikutip dari Reuters, Senin (13/10/2025).

Tak hanya itu, Bessent bilang penutupan itu juga menghentikan bantuan AS untuk para petani. Namun untuk detailnya, menurutnya data ekonomi resmi Departemen Keuangan akan dirilis setelah penutupan berakhir.

Disisi lain, di tengah penutupan ini, Presiden AS Donald Trump juga telah memerintahkan Menteri Perang Pete Hegseth untuk memanfaatkan seluruh dana yang masih tersedia agar pembayaran gaji militer berjalan sesuai jadwal pada 15 Oktober 2025 nanti. Langkah ini diambil guna mencegah keterlambatan gaji bagi tentara aktif yang terdampak shutdown.

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (12/10/2025), sebanyak 4.000 pegawai Gedung Putih juga disebut-sebut telah dipecat sebagai imbas penutupan pemerintahan. Dilansir dari AFP, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran Vought mengatakan bahwa PHK tersebut akan menjangkau banyak pegawai, tetapi tak jelas departemen mana yang akan paling terdampak.

Jika melihat dokumen pengadilan yang beredar pada Jumat (10/10), pemerintah telah memecat lebih dari 4.000 pegawai federal termasuk lebih dari 1.000 di masing-masing Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Trump menegaskan kembali janjinya untuk menggunakan pemangkasan anggaran sebagai cara untuk menyulitkan Partai Demokrat.

"Jumlah orang yang dipecat akan banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini," tandasnya.

Bukan yang pertama

Penghentian ini bermula dari penolakan Partai Demokrat untuk menyetujui rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik. Demokrat hanya mau menandatangani jika ada perpanjangan subsidi asuransi kesehatan Obamacare, dan membatalkan sejumlah pemangkasan program kesehatan dalam undang-undang andalan Presiden Donald Trump, yaitu "One Big Beautiful Bill".

Partai Demokrat meminta agar layanan kesehatan tetap diberikan dana, sedangkan di kubu Republik penutupan pemerintahan ini menjadi ajang untuk menyasar sejumlah program dan lembaga besutan Partai Demokrat.

Rupanya ini bukan pertama dialami pemerintah AS. Penghentian pemerintahan ini pertama kali terjadi tahun 1980. Kala itu, kongres yang dikuasai Partai Republik memblokir RUU pengeluaran dan memicu penutupan pada 20 Januari 2018.

Itu dilakukan sebagian cara untuk melindungi dari deportasi imigran yang memasuki negara tanpa izin saat masih anak-anak. Namun, selang tiga hari, tanpa membahas nasib para imigran muda yang tidak berdokumen, kongres menyetujui RUU dan mengakhiri penutupan pada 22 Januari 2018.

Bagi Trump sendiri, sebenarnya penutupan pemerintahan kali ini merupakan yang ketiga. Dua penutupan sebelumnya dilakukan di era pemerintahannya 2018 silam. Penutupan pertama, dilakukan dalam durasi 3 hari.

Itu terjadi karena Partai Demokrat meminta agar pemerintah menyetujui anggaran untuk kebijakan imigrasi di bawah Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Demokrat juga meminta jaminan terhadap deportasi imigran di bawah undang-undang DREAM.

Namun, partai Republik menolak permintaan tersebut dan meminta pembahasan tentang imigrasi dan individu di bawah DACA baru bisa dilakukan pada pertengahan Maret tahun berikutnya.

Penutupan kedua, menjadi rekor terlama sepanjang goverment shutdown yaitu 35 hari. Shutdown kedua ini buntut keinginan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko senilai 5 miliar USD atau sekitar Rp82 triliun.

Trump saat itu menegaskan tak akan menandatangani rancangan apa pun yang tidak menyertakan anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Trump ingin membangun tembok perbatasan karena berniat menyetop arus imigran ilegal dan narkoba yang masuk dari Meksiko.

Sementara Partai Demokrat enggan menyertakan hal ini dalam rancangan sebab pembangunan ini dinilai mahal dan tidak efektif menyetop imigrasi ilegal dan narkoba.

Penutupan pemerintahan ini sontak berpengaruh pada pergerakan dolar AS. Greenback sempat terancam mencatatkan kerugian mingguan terbesar terhadap sejumlah mata uang utama. Shutdown membuat pemerintah menunda publikasi sejumlah data ekonomi penting, termasuk laporan ketenagakerjaan untuk September 2025.

Meski sempat turun ke level 97,505 pada 2 Oktober lalu, perlahan indeks dolar mulai bergerak naik. Bahkan pada 10 Oktober lalu sempat menyentuh level 99,566. Penguatan itu terjadi usai Trump mengancam mengancam akan menerapkan tarif 100% terhadap China.

Lukman Leong, Chief Analis Do Financial Futures menyebut sebenarnya sekarang ini pengaruh penutupan pemerintahan sudah mulai reda. Menurutnya dengan absennya rilis data ekonomi AS, investor kini terhanyut pada perkembangan seputar ketegangan tensi dagang antara China dan AS.

“Kalau yang saya liat sekarang pasar udah priced in shutdown ini,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (14/10/2025).

Namun, ia bilang saat ini perkembangan selanjutnya hanya tinggal menunggu, apakah penutupan pemerintahan ini akan melampaui rekor Trump di tahun 2018 yang mencapai 35 hari? Jika itu terjadi pasar akan khawatir dan mulai bereaksi kembali. Bisa jadi dolar AS akan kembali jatuh seperti ketika penutup resmi dilakukan.

Pengaruhnya ke Indonesia

Tak hanya berdampak di Negeri Paman Sam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan imbas penutupan pemerintahan ini akan berdampak pada proses negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

“Tim negosiasi berunding melalui zoom, tetapi dengan adanya shutdown di Amerika, kita juga ikut terdampak. Artinya, negosiasinya sementara terhenti,” kata Airlangga di Le Meridien Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Airlangga menyebut, dirinya masih akan melanjutkan komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) untuk membahas langkah berikutnya. Namun, jadwal perundingan lanjutan belum bisa dipastikan.

Salah satu poin penting dalam negosiasi tersebut adalah kesepakatan terkait pembebasan atau pengurangan tarif hingga 19% untuk sejumlah produk Indonesia, termasuk sawit. Menurutnya, pembahasan teknisnya kini masuk tahap legal scrubbing atau penyelarasan hukum.