APBN Terancam Tekor, Prabowo Kaji WFH ASN

Reporter: Siti Masitoh, Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah penghematan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.

Langkah efisiensi tersebut dinilai penting untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Prabowo mengatakan pemerintah masih optimistis defisit fiskal dapat dikendalikan melalui penghematan belanja negara. Pada tahun ini, defisit APBN ditargetkan berada di level 2,68% dari PDB.

Baca Juga: Timur Tengah Bergejolak, Ekonomi Global Bersiap Hadapi Guncangan Besar

Namun tekanan terhadap anggaran berpotensi meningkat apabila harga minyak global melonjak akibat eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Pemerintah harus menambah belanja apabila harga minyak melampaui asumsi APBN yang dipatok di kisaran US$ 70 per barel.

“Kalau kita lakukan penghematan, saya optimistis defisit bisa sesuai target atau bahkan tidak bertambah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah bahkan menargetkan dalam jangka panjang APBN dapat mencapai kondisi seimbang tanpa defisit, meski hal itu memerlukan disiplin fiskal yang kuat.

WFH hingga pengurangan hari kerja jadi opsi

Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan langkah penghematan energi untuk meredam dampak lonjakan harga energi global.

Salah satunya adalah Pakistan yang memperlakukan kondisi ini sebagai situasi krisis, mirip seperti saat pandemi Covid-19.

Pemerintah Pakistan, kata Prabowo, menerapkan kebijakan 50% pekerja bekerja dari rumah baik di sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, hari kerja juga dipangkas menjadi empat hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi energi.

Baca Juga: Pekan Kelam Bursa RI, Peringatan MSCI, IHSG Rontok Hingga Pimpinan OJK BEI Mundur

Selain itu, Pakistan juga melakukan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, mengurangi penggunaan kendaraan dinas hingga 60%, serta menghentikan belanja kendaraan, pendingin ruangan, dan mebel di lembaga pemerintah.

“Ini hanya contoh. Kita juga bisa mengkaji langkah-langkah seperti ini untuk melakukan penghematan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, penerapan kerja dari rumah juga terbukti efektif pada masa pandemi karena mampu mengurangi kemacetan sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Beberapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran,” katanya.

Lonjakan harga energi tekan ekonomi

Kajian LPEM FEB UI berjudul “Perang Memanas, Menekan Ekonomi RI” yang diunggah melalui akun instagramnya Sabtu (14/3/2026) menunjukkan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat telah memicu gangguan besar pada perdagangan energi global.

Penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 25% perdagangan minyak dunia, memicu lonjakan harga energi secara cepat.

Baca Juga: Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Independensi Bank Sentral Dipertanyakan

Dalam periode 27 Februari hingga 9 Maret 2026, harga energi global melonjak signifikan:

• Minyak Brent: US$ 91,8 per barel (naik 27%)
• Gas alam Eropa: €55,8/MWh (naik 74%)

Lonjakan harga energi tersebut berpotensi meningkatkan inflasi domestik. Setiap kenaikan 10% harga energi diperkirakan dapat mendorong inflasi energi sekitar 0,6% hingga 1%.

Biaya produksi industri juga ikut meningkat. Pada sektor mineral non-logam, misalnya, biaya produksi dapat naik hingga 2,15%, yang kemudian berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Gejolak tersebut juga mulai menekan pasar keuangan domestik. Dalam periode 18 Februari hingga 6 Maret, sekitar US$ 0,41 miliar modal asing keluar dari pasar obligasi Indonesia.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp 17.000 per dolar AS pada 9 Maret.

Defisit APBN berpotensi melebar

Dalam APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak US$ 70 per barel dengan defisit 2,68% PDB.

Namun jika harga minyak bertahan lebih tinggi, defisit fiskal berpotensi meningkat.

Simulasi LPEM FEB UI menunjukkan:

• Jika harga minyak US$ 82 per barel → defisit sekitar 3,0% PDB
• Jika harga minyak US$ 90 per barel → defisit sekitar 3,2% PDB
• Jika lonjakan setara krisis energi perang Rusia–Ukraina → defisit bisa mencapai 3,35% PDB

Baca Juga: Ternyata CEO: Twist Micro-Drama China 5 Menit yang Bikin Penonton Rela Bayar

Penyebabnya, kenaikan harga minyak lebih cepat meningkatkan belanja negara dibanding tambahan penerimaan.

Sebagai gambaran, setiap kenaikan US$ 1 harga minyak berpotensi menaikkan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun, sementara tambahan penerimaan hanya sekitar Rp 3,5 triliun, sehingga defisit bertambah sekitar Rp 6,8 triliun.

LPEM sarankan penyesuaian kebijakan fiskal

Di tengah tekanan fiskal tersebut, LPEM FEB UI merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Pertama, pemerintah disarankan meninjau kembali belanja yang kurang produktif agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu yang perlu dievaluasi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2026 diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 335 triliun atau sekitar 10,7% dari total belanja pemerintah pusat.

Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk mengurangi tekanan fiskal dari subsidi energi. Kebijakan serupa pernah dilakukan pada 2022 ketika harga minyak melonjak akibat perang Rusia–Ukraina.

Namun langkah tersebut perlu diiringi dengan perlindungan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Pemulihan Daerah Terdampak Bencana Aceh dan Sumatera

Ketiga, subsidi energi dinilai perlu lebih tepat sasaran. Salah satu opsi adalah memperluas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Sebagai gambaran, skenario bantuan Rp 500.000 per bulan selama delapan bulan bagi 50% rumah tangga terbawah diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 140,7 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan belanja program MBG.

Keempat, stabilitas nilai tukar dan inflasi juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang responsif. Berdasarkan pengalaman krisis energi sebelumnya, rupiah berpotensi terdepresiasi sekitar 3% hingga 5% dalam jangka pendek ketika terjadi lonjakan harga energi global.

Kelima, dalam jangka panjang pemerintah perlu mempercepat diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Baca Juga: Pemerintah Terus Kaji Skema Pembayaran Utang Jumbo Whoosh

Negara lain juga bergerak lindungi rumah tangga

Di tengah lonjakan harga energi global, sejumlah negara juga mulai mengambil langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari kenaikan biaya hidup.

Melansir Reuters, di India, pemerintah memerintahkan kilang memaksimalkan produksi liquefied petroleum gas (LPG) guna mencegah kelangkaan bahan bakar memasak bagi sekitar 333 juta rumah tangga.

Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan pemberian voucher energi tambahan bagi rumah tangga rentan, sementara Australia melepas cadangan bahan bakar nasional untuk menjaga pasokan domestik.

Di Eropa, Komisi Eropa meminta negara anggota lebih fleksibel dalam aturan impor gas agar pasokan LNG dapat dipercepat.

Sementara itu, Malaysia meningkatkan anggaran subsidi bensin menjadi 2 miliar ringgit untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar domestik.

Lonjakan harga energi yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong banyak pemerintah di dunia mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News