: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (1)

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (1)

Sederhananya, lewat online single submission, pelaku usaha cukup sekali saja menyerahkan data-data yang dibutuhkan. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang membutuhkan data tersebut, dapat mengaksesnya di sistem online single submission.

Jadi, pelaku usaha tidak perlu lagi memberikan data yang sama ke setiap instansi pemerintah.

Dus, kini pemerintah tengah berlomba dengan waktu mengejar penyelesaian pedoman aturan teknisnya. Pedoman tersebut akan mengatur batas waktu dan syarat perizinan yang terbaru.

Pedoman baku tersebut akan diintegrasikan ke sistem teknologi informasi online single submission Januari 2018. Dengan begitu, April tahun depan sistem ini ditargetkan bisa berjalan.

Di atas kertas, pemerintah tampaknya tidak mau setengah-setengah. Nantinya, tidak ada lagi cerita pelaku usaha tidak mendapatkan pelayanan atau tidak memperoleh perizinan usaha yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika bupati atau walikotanya emoh, kewenangan pemberian izin akan diambil alih gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jika gubernurnya yang ogah menerbitkan izin usaha, Menteri Dalam Negeri yang bakal turun tangan menerbitkan izin tersebut.

Tidak cuma mengambilalih kewenangan penerbitan izin, pemerintah pusat berencana menghukum daerah yang tidak mendukung kemudahan berusaha, termasuk dengan cara menerbitkan perda yang menghambat investasi.

Caranya, berupa pemotongan dana insentif daerah (DID). “Kami sedang kaji dan siapkan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Darmin.

Daerah tidak setuju

Cuma, keinginan pemerintah membikin satgas, tidak diamini semua daerah. Tidak usah jauh-jauh, DKI Jakarta rupanya tidak merasa membutuhkan satgas kemudahan berusaha.

Edy Junaedi bilang, satgas hanya dibutuhkan oleh daerah yang belum memiliki PTSP. Atau daerah yang PTSP-nya belum berjalan dengan optimal. “Kami enggak buat satgas, karena tugasnya sudah ada di PTSP,” kata Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta itu.

Satgas dan PTSP sama-sama bertujuan meningkatkan Ease of Doing Business. Jakarta, merasa sudah sukses meningkatkan performanya dalam urusan kemudahan berusaha. Buktinya, kenaikan peringkat EODB Indonesia ke posisi 72 dari sebelumnya di urutan 91.

PTSP DKI kini menangani hampir semua kewenangan pemerintah provinsi, kecuali terkait kependudukan. Jumlahnya ada 296 kewenangan perizinan. Jumlah sebanyak ini sebetulnya sudah dikurangi dari yang sebelumnya mencapai 518 izin.

Tak cuma di Jakarta, Kabupaten Semarang di Jawa Tengah juga merasa tidak membutuhkan satgas kemudahan berusaha.

Pasalnya, menurut Valeanto Soekendro, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Semarang, sejak tahun lalu Bupati Semarang Mundjirin sudah membentuk Forum Gerakan Pro Investasi.

Forum yang dikukuhkan lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Semarang itu merupakan forum dialog antara Pemkab Semarang, asosiasi pengusaha, dan tokoh masyarakat. Soekendro menyebut, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres juga ada dalam forum tersebut.

Forum ini berfungsi untuk membahas dan menyelesaikan segala persoalan terkait investasi dan dunia usaha di Kabupaten Semarang. Masyarakat misalnya, kerap mengeluhkan soal pengusaha yang tidak memperpanjang izin gangguan.

Sementara dari pelaku usaha, paling banyak terkait menara telekomunikasi, mengeluhkan permintaan masyarakat yang terlalu tinggi saat mengurus izin gangguan.

Meski tidak ada aturan tertulis, masyarakat kerap meminta kompensasi izin gangguan untuk fasilitas umum. Misalnya untuk membeli tenda, kursi pertemuan, kegiatan bangun selokan yang bersifat swadaya, atau kegiatan sedekah bumi.

Soekendro yang karib disapa Kendro bilang, pihaknya memiliki kebijakan khusus soal ini. Terutama jika permintaan yang diajukan masyarakat terlalu berlebihan sehingga menghambat pemberian izin.

Awalnya, warga akan diajak bermusyawarah. “Kalau tidak bisa juga kami minta bantu pihak kepolisian dan tokoh masyarakat melalui forum tersebut. Jadi kalau di pusat mau satgas, menurut saya forum ini sudah cukup. Karena dialogis banget,” tukas Kendro.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso menyebut, kewenangan pemberian izin tetap ada di PTSP. Sama halnya dengan perizinan yang ada di kementerian/lembaga.

Cuma, proses perizinannya yang nanti akan diperbaiki. Satgas ini nantinya berfungsi membantu pelaku usaha di sektor yang dibinanya. Dalam bentuk membantu memecahkan masalah perizinan, termasuk berkoordinasi langsung dengan sektor lainnya.

Ambil contoh, kata Bambang, usaha migas penanggung jawab dan pembina sektornya tetap di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, untuk menggelar kegiatan hulu migas, pelaku usaha masih membutuhkan perizinan dari kementerian atau lembaga lain.

Nah, satgas di Kementerian ESDM nantinya akan membantu menghubungi kementerian/lembaga lain untuk membantu proses perizinannya. “Jadi itu pasti akan memberikan kemudahan, yang dulu tidak pernah dilakukan,” ujar Bambang.

Kurang sosialisasi, nih!   

Berikutnya: Ranking memang naik, kendala tetap pelik 

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 13 November -19 November  2019. Artikel selengkapnya berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Menggeber Satgas untuk Gaet Pemodal"

 


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

SATGAS KEMUDAHAN BERUSAHA

Feedback   ↑ x
Close [X]