: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (1)

Satgas Kemudahan Berusaha siap injak gas (1)

Ini bukan mimpi yang mudah untuk diraih. Sebab, negara lain juga sama-sama berusaha mempersolek diri. Ditambah lagi, aral melintang masih banyak ditemui di dalam negeri.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengeluh soal banyaknya aturan yang malah jadi penghambat. Jumlahnya mencapai 42.000 aturan, mulai dari undang-undang sampai ke aturan di daerah. Kebanyakan regulasi saling tumpang-tindih. Tak sedikit yang malah saling bertentangan.

Tahun lalu pemerintah menghapus 3.153 peraturan daerah (perda). Namun, sejauh ini langkah tersebut gagal total lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi soal penghapusan perda tersebut.

Toh pemerintah tidak patah arang. Kali ini, pemerintah menempuh strategi anyar dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemudahan Berusaha. Namanya cuma satu, tapi jumlahnya banyak bukan kepalang.

Di tingkat nasional, satgas diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Ditambah sembilan menteri, Kapolri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala BKPM sebagai anggota.

Lalu, tak kurang dari 13 satgas dibentuk di level kementerian dan dipimpin oleh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian terkait. Di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga dibentuk satgas yang dipimpin sekretaris daerah terkait.

“Semua satgas ini akan dibentuk dua minggu ke depan,” ujar Darmin Nasution, Menko Perekonomian, Jumat, 3 November 2017.

Beberapa kementerian sudah menyelesaikan pembentukan satgas ini. Karyanto Suprih menyebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah meneken keputusan soal pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha.

Karyanto Suprih yang menjabat sebagai Sekjen Kemendag ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Srie Agustina, Inspektur Jenderal Kemendag, dipilih sebagai Ketua Harian  Satgas.

Di dalam satgas tersebut, masing-masing direktur jenderal yang menangani perizinan ditetapkan sebagai ketua desk sub sektor. Mulai dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, hingga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Programnya antara lain memastikan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha di sektor perdagangan,” ujar Karyanto.

Seluruh perizinan usaha bakal diproses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission). Sistem ini akan terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada.

Cakupannya mulai dari nomor induk kependudukan, pengesahan pendirian badan usaha, dan Indonesia National Single Window (INSW). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sistem perizinan dari kementerian/lembaga juga akan ada dalam cakupan online single submission.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

SATGAS KEMUDAHAN BERUSAHA

Feedback   ↑ x
Close [X]