: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (2)

Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (2)

Belum spesifik
Cuma, kalau melihat track record produk yang sudah dirilis selama ini, banyak juga RDPT yang bukan untuk kepentingan infrastruktur. Ambil contoh RDPT Syailendra Multifinance Rupiah 1.

Syailendra Capital membundel produk itu dengan surat utang jangka pendek atau medium term note (MTN) milik PT PPA Finance senilai maksimal Rp 300 miliar. PPA Finance didirikan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada tahun 2009 dan berbisnis di bidang leasing, anjak piutang, serta pembayaran konsumen.

Selain RDPT, KIK Efek Beragunan Aset (KIK EBA) yang belakangan digaungkan OJK seolah menjawab permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga bukan spesial didesain untuk infrastruktur.

KIK EBA untuk infrastruktur misalnya,  dirilis PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya dan PT Jasa Marga Tbk (Persero).
Indonesia Power melakukan sekurititasi aset berupa piutang di PT PLN (Persero) dengan nilai total Rp 9,9 triliun. Dananya digunakan oleh anak usaha PLN itu untuk membangun beberapa pembangkit listrik.

Sementara Jasa Marga melakukan sekuritisasi terhadap jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) senilai Rp 2 triliun. Uangnya digunakan perusahaan pelat merah itu untuk membangun proyek jalan tol baru.

“Jasa Marga melepas pendapatan tol selama lima tahun ke depan, sebagai gantinya asetnya bertambah,” kata Fakhri.

Catatan KONTAN, JSMR berencana menambah enam ruas tol baru sepanjang 210 kilometer (km) tahun ini. Belanja modal untuk mendanai ekspansi tersebut mencapai Rp 31 triliun.

Selain dari penerbitan KIK EBA, operator jalan tol terbesar di Indonesia itu juga mengincar penerbitan surat utang global berdenominasi rupiah sebesar US$ 200 juta-US$ 300 juta.

Namun, sama halnya dengan RDPT, selama ini KIK EBA lebih banyak digunakan untuk kepentingan non infrastruktur. Perbankan, dalam hal ini Bank BTN paling rajin memanfaatkan KIK EBA dengan melakukan sekuritisasi terhadap tagihan KPR yang mereka miliki.

Oh ya, RDPT Bandara Kertajati, dan dua KIK EBA masing-masing milik Jasa Marga serta PLN itu sebetulnya sudah dirancang sejak jauh-jauh hari. Alternatif pendanaan Kertajati lewat RDPT sudah diputuskan pemerintah sejak September tahun lalu.

Pun Jasa Marga sudah diarahkan oleh pemerintah untuk melakukan sekuritisasi aset sejak tahun 2016.

Bahkan, di reksadana yang bersifat terbuka, OJK sejak lama sudah merelaksasi aturan demi membuka ruang bagi pencarian dana, termasuk untuk proyek infrastruktur. Dari tahun 2015, otoritas itu memungkinkan penerbitan reksadana berbasis sukuk.

Yang menarik, kata Wawan Hendrayana, keranjang investasi reksadana ini boleh hanya satu sukuk saja. Relaksasi ini, lanjut Head of Investment Infovesta Utama, itu memungkinkan perusahaan yang ingin menerbitkan medium term notes (MTN) lebih mudah mendapatkan pendanaan.

Sebagai komparasi, keranjang investasi reksadana konvensional yang lain bisa terdiri dari berbagai portofolio.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Feedback   ↑ x
Close [X]