: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (3)

Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (3)

Banyak Kendala, Sepi Peminat

Instrumen investasi berbasiskan proyek infrastruktur bukanlah barang baru. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) atau Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), demikian nama instrumen investasi untuk proyek infrastruktur, sudah beredar di Indonesia sekitar tujuh tahun lalu.

Namun hingga sekarang, tak banyak dana yang mengalir ke instrumen tersebut.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2017, portofolio dana pensiun (dapen)di KIK-EBA cuma Rp 564 juta. Bandingkan dengan penempatan dananya di deposito berjangka dan sertifikat deposito yang mencapai Rp 67,15 miliar.

Begitu juga asuransi jiwa yang hanya menempatkan Rp 997,73 juta di KIK-EBA berbanding Rp 39,11 triliun di deposito berjangka dan sertifikat deposito. (Data Portofolio Investasi Asuransi dan Dapen bisa diakses di sini )

Ada apa dengan instrumen investasi berbasis infrastruktur di Indonesia? Menurut M.Q. Gunadi, Direktur Utama (Dirut) PNM Investment Management, ada beberapa permasalahan yang mengendala.

Pertama, tidak adanya sinkronisasi aturan di berbagai industri, baik asuransi maupun dapen. Setiap melakukan investasi, dapen harus minta izin ke OJK. Niatnya mungkin baik supaya terkontrol. Namun dapen jadi lebih lambat mengambil keputusan. “Sebaiknya itu dipermudah,” ujar Gunadi.

Kedua, investor ingin imbal hasil setinggi-tingginya. Tapi pemilik proyek mau menekan biaya serendah mungkin. Yang kerap terjadi, investor akhirnya memilih menempatkan dana di instrumen lain yang menjanjikan potensi keuntungan lebih besar.

Ketiga, karakter investasi di sektor infrastruktur yang jangka panjang. “Sementara investor enggak bisa nunggu tiga tahun,” ujar Gunadi. Kalau sukses beberapa tahun kemudian, yang menikmati adalah manajemen baru. Kalau gagal, maka manajemen lama yang disalahkan. Jadi mereka ingin yang bisa dinilai saat ini juga.

Masalah lainnya, masih banyak investor institusi seperti asuransi yang kurang paham dengan produk ini. “Masalahnya adalah kurangnya sosialisasi. Mereka belum sepenuhnya yakin,” katanya.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Feedback   ↑ x
Close [X]