: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (2)

Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (2)

Warisan Produk Baru Bagi Pejabat Baru

Tanggal 19 Juli 2017 adalah hari terakhir Muliaman Hadad menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hari itu, sebelum menikmati masa pensiun, lelaki 57 tahun tersebut menorehkan beberapa peninggalan penting bagi penerusnya, Wimboh Santoso dan kawan-kawan.

Muliaman menetapkan empat Peraturan OJK (POJK). Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah soal Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

(Artikel sebelumnya: "Mengulik seretnya pendanaan infrastruktur (1); Menghela Dana Swasta")

Beleid yang termuat dalam POJK nomor 52/POJK.04/2017 itu terbilang strategis. OJK menyebut, Dinfra dirilis demi mendukung program pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur jangka menengah.

Apalagi, Dinfra memang menjadi produk investasi pertama dan satu-satunya yang khusus dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Pengelolaan dana reksadana penyertaan terbatas (RDPT) misalnya, ditujukan ke sektor riil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dus, ruang bermain yang begitu luas membuat underlying RDPT yang kini beredar sangat beragam.

Produk teranyar memang berbasis proyek infrastruktur, yakni RDPT Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

Fakhri Hilmi, Deputi komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, bilang, dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 936 miliar. Duitnya digunakan untuk membangun fasilitas darat, seperti terminal penumpang dan tempat parkir kendaraan.

Skema investasinya, RDPT ini akan menjadi salah satu pemegang saham PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB). “PT BJIB ini yang dibeli sahamnya oleh RDPT sebesar 49%,” kata Fakhri.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Feedback   ↑ x
Close [X]