kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.920
  • EMAS706.000 0,71%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%
FOKUS /

Upaya menyelamatkan rupiah: Jalan berliku bawa pulang devisa ekspor (1)


Selasa, 04 September 2018 / 17:04 WIB

Upaya menyelamatkan rupiah: Jalan berliku bawa pulang devisa ekspor (1)
ILUSTRASI. Ajak Pulang Devisa Ekspor

Berita Terkait

Perketat pengawasan

Meski begitu, Dody menyatakan, tidak ada rencana dari BI maupun pemerintah untuk menghapus rezim devisa bebas. “Jadi, tetap menganut sistem devisa bebas,” tegasnya.

BI pun enggak punya rencana membuat regulasi baru untuk memaksa eksportir mengonversi DHE ke rupiah.

Yang akan bank sentral lakukan hanya memperketat pengawasan dan sanksi sesuai aturan yang selama ini berlaku. Yakni, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/10/2014 tentang Penerimaan DHE dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

Sesuai beleid tersebut, eksportir yang melanggar ketentuan bisa kena sanksi berjenjang. Mulai sanksi administratif berupa surat teguran, pengenaan denda, hingga penangguhan atas pelayanan ekspor.

Yati Kurniati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, mengungkapkan, sudah banyak eksportir yang melanggar ketentuan dan dijatuhi sanksi. “Itu sudah cukup efektif  untuk mewajibkan eksportir membawa masuk DHE,” ujarnya.

Tapi sayang, mereka baru sebatas membawa pulang devisa, tidak mengonversikan ke rupiah.

Sebab, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono bilang, belum ada regulasi yang secara tegas mewajibkan eksportir mengonversi hasil devisa ekspor ke mata uang rupiah.

Beleid PBI No. 16/10/PBI/2014  termasuk PBI No. 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah tidak cukup kuat untuk memaksa eksportir membawa pulang DHE dan mengonversi ke rupiah.

Maka itu, Susiwijono berharap, BI dan Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian, duduk bersama untuk meninjau kembali Undang-Undang No 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Indonesia, Susiwijono mengatakan, perlu mencontoh regulasi yang berlaku di Malaysia. Ia menyebutkan, aturan main di negeri jiran mewajibkan pengusaha menahan devisa hasil ekspor mereka di perbankan dalam negeri selama enam bulan. Kemudian, harus dikonversi ke mata uang ringgit.

Alhasil, Malaysia mendapatkan dana valas dari DHE tersebut.

Yang jelas, biar eksportir mau mengonversi DHE mereka ke rupiah, BI sudah menyiapkan sejumlah pemanis. Mereka akan mendorong konversi valas ekspor dengan instrumen swap maupun forward untuk menambah cadangan devisa.

Swap adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka. Sedang forward ialah transaksi berjangka penyerahan valuta pada tanggal tertentu dengan memakai kurs yang disepakati pada tanggal transaksi.

Saat ini, biaya swap di BI sebesar 5% untuk tenor satu bulan dan 6% buat jangka waktu enam bulan.

Nah, Dody mengatakan, lembaganya akan memberikan harga alias pricing menarik dalam lelang valas dengan fasilitas swap guna menyerap dollar AS di pasar.  Tetapi, ia masih merahasiakan besaran penurunan biaya swap tersebut.


Reporter: Havid Vebri, Nina Dwiantika, Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0683 || diagnostic_web = 0.2894

Close [X]
×