Rupiah Anjlok Dalam, BI dan Pemerintah Goyong Royong Cari Jurus Penyelamat

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah terus melemah sepanjang tahun ini. Bahkan, rupiah semakin terpuruk beberapa pekan terakhir. Mengutip Bloomberg, Rabu (13/5/2026) pukul 11.39 WIB, rupiah spot ada di level Rp 17.501 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat tipis 0,16% dibanding sehari sebelumnya.

Sehari sebelumnya, yakni pada Selasa (12/5/2026), rupiah spot sempat menembus level penutupan terlemah sepanjang sejarah yakni pada level Rp 17.529 per dolar AS. Secara year to date, rupiah sudah melemah 4,93% dari level Rp 16.680 per dolar AS.

Bila dirunut lebih panjang, pelemahan rupiah yang tajam terjadi sejak meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Asal tahu saja, pada akhir Februari 2026, tepatnya setelah perang Iran versus Israel-AS meletus yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, dari sisi eksternal, meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperbesar ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi tersebut turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tekanan rupiah dalam hari ini meningkat karena kondisi di Timur Tengah yang masih berlangsung dengan intensitas yang meningkat mendorong naiknya harga minyak dan ketidakpastian global,” ujar Destry dalam keterangan resminya, Selasa (12/5/2026).

Sementara dari dalam negeri, peningkatan kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) secara musiman juga turut mendorong tekanan terhadap rupiah. Permintaan valas meningkat antara lain untuk pembayaran utang luar negeri (ULN), pembagian dividen perusahaan, serta kebutuhan masyarakat terkait ibadah haji.

Namun Destry bilang, Bank Indonesia memastikan akan terus berada di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"BI akan terus berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, DNDF maupun NDF, dan juga mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada rupiah," ujar Destry.

Intervensi pasar yang dilakukan BI ini tercermin dari penurunan cadangan devisa. Sejak awal tahun hingga Mei, posisi cadangan devisa Indonesia terus turun, meski masih berada di level cukup.

Tabel cadangan devisa 2026

Bulan	Cadangan Devisa
Januari	US$ 154,58 miliar
Februari	US$ 151,90 miliar
Maret	US$ 148,15 miliar
April	US$ 146,20 miliar

Sumber: Bank Indonesia

Undervalued

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, secara fundamental nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya alias undervalued.

“Nilai tukar sekarang itu undervalued. Ke depan kita yakini akan stabil dan menguat,” jelas Perry.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang justru masih kuat.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, inflasi yang terkendali, pertumbuhan kredit yang solid, serta cadangan devisa yang tetap kuat.

“Fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, kredit tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Ini menunjukkan mestinya rupiah stabil dan cenderung menguat,” imbuhnya.

Perry menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan musiman.

Pelemahan rupiah ini membuat Bank Indonesia bekerja keras untuk menahan pelemahan rupiah. Menurut Perry, Bank Indonesia menyiapkan tujuh strategi untuk mengobati pelemahan rupiah.

Ketujuh jurus tersebut adalah, pertama, memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Perry, Bank Indonesia akan terus melakukan intervensi di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta Non Deliverable Forward (NDF) di sejumlah pusat keuangan global.

“Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah. Cadangan devisa kami lebih dari cukup,” jelasnya.

Kedua, Bank Indonesia bersama pemerintah mendorong aliran modal asing masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mengimbangi arus keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan saham.

Ketiga, BI akan melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai bagian dari sinergi dengan kebijakan fiskal. Hingga saat ini, realisasi pembelian telah mencapai Rp 123,1 triliun secara year to date.

Keempat, penguatan likuiditas perbankan dan pasar uang terus dilakukan. Perry menyebut, kondisi likuiditas masih longgar yang tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1%.

Kelima, BI memperketat pembelian valas di dalam negeri. Batas pembelian dolar tanpa underlying diturunkan dari US$ 100.000 menjadi US$ 50.000 per orang per bulan, dan akan kembali diturunkan menjadi US$ 25.000.

“Pembelian dolar di atas US$ 25.000 nantinya harus disertai underlying,” tegasnya.

Selain itu, BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional, termasuk penguatan pasar yuan dan rupiah guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah keenam adalah memperkuat intervensi di pasar offshore melalui instrumen Offshore NDF, sekaligus membuka ruang bagi bank domestik untuk berpartisipasi agar pasokan valas meningkat.

Ketujuh, BI meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian valas tinggi. Langkah ini dilakukan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Meski rupiah masih berada di bawah tekanan, BI melihat kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan domestik tetap membaik.

Hal tersebut tercermin dari aliran modal asing masuk atau capital inflow ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sepanjang April 2026 yang mencapai Rp 61,6 triliun.

Selain itu, likuiditas valuta asing di pasar domestik juga dinilai masih cukup memadai. Destry menyebut simpanan valas perbankan atau dana pihak ketiga (DPK) valas hingga akhir Maret 2026 tumbuh 10,9% secara year to date (ytd).

Dengan kondisi tersebut, BI memperkirakan tekanan terhadap rupiah yang bersifat musiman akan mulai mereda.

"BI memperkirakan tekanan yang bersifat musiman ini akan mereda sehingga nilai tukar rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya," katanya.

Aktifkan Bond Stabilization Fund

Langkah untuk menahan pelemahan rupiah juga dilakukan pemerintah. Kementerian Keuangan siap untuk mengaktifkan instrumen Bond Stabilization Fund (BSF) demi membantu stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah ini dilakukan menyusul pelemahan rupiah yang terus berlanjut hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Pada perdagangan Selasa (12/5/2026), nilai tukar rupiah ditutup anjlok ke Rp 17.529 per dolar Amerika Serikat (AS), jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang berada di level Rp 16.500 per dolar AS.

“Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market, itu dengan Bond Stabilization Fund (BSF),” ujar Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026).

Purbaya menegaskan stabilisasi nilai tukar tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Namun, pemerintah akan ikut membantu menjaga sentimen pasar melalui intervensi di pasar obligasi.

"Kita akan coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita masih banyak uang nganggur (Sisa Anggaran Lebih/SAL), kita intervensi bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi," ujar Purbaya

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar yield Surat Berharga Negara (SBN) tidak melonjak terlalu tinggi. Pasalnya, kenaikan yield berisiko memicu capital loss bagi investor asing pemegang obligasi domestik dan mendorong arus keluar modal asing dari Indonesia.

Ia menjelaskan, jika tekanan terhadap pasar obligasi bisa dikendalikan, maka aliran dana asing diharapkan tetap bertahan di pasar domestik sehingga tekanan terhadap rupiah dapat mereda.

Purbaya menambahkan pemerintah akan membantu menjaga stabilitas pasar secara bertahap agar volatilitas di pasar keuangan tidak semakin meningkat.

Tak Atasi Masalah Fundamental

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai pengaktifan instrumen bond stabilization fund hanya berfungsi sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek dan bukan solusi permanen untuk menjaga stabilitas rupiah, dan belum menyentuh masalah fundamental.

Menurut Yusuf, tekanan di pasar keuangan saat ini memang cukup nyata. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat mendekati level 7%, sementara kepemilikan asing di pasar obligasi terus turun ke kisaran 12%-13%.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berisiko memicu tekanan berantai di pasar obligasi maupun nilai tukar rupiah. Sebab, banyak investor institusi global menggunakan mekanisme stop loss ketika harga obligasi turun terlalu dalam.

“Ketika harga turun melewati batas tertentu, mereka otomatis melepas obligasi untuk membatasi kerugian. Itu yang kemudian menekan pasar SBN sekaligus rupiah secara bersamaan,” ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (12/5/2026).

Karena itu, Yusuf menilai BSF menjadi relevan untuk meredam kepanikan pasar. Melalui instrumen tersebut, pemerintah dapat melakukan pembelian SBN di pasar sekunder guna menahan penurunan harga obligasi dan mencegah panic selling berkembang menjadi arus keluar modal yang lebih besar.

“Jadi secara teknis, ini memang membantu meredam volatilitas pasar,” katanya.

Meski demikian, Yusuf menilai BSF tetap memiliki keterbatasan karena hanya bekerja dari sisi permintaan atau demand side.

Pemerintah dan otoritas menyerap tekanan jual agar kondisi pasar lebih stabil, sementara Bank Indonesia juga telah melakukan pembelian SBN lebih dari Rp 110 triliun hingga April 2026 untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah.

Menurut dia, intervensi demand side tidak akan menyelesaikan akar persoalan apabila tekanan pasar berasal dari faktor fundamental ekonomi.

“Pasar sekarang bukan hanya khawatir soal likuiditas, tetapi juga soal persepsi risiko fiskal, kenaikan beban bunga utang, kebutuhan pembiayaan APBN, dan konsistensi kebijakan. Kalau faktor-faktor itu belum membaik, BSF hanya membeli waktu,” katanya.

Yusuf justru melihat kebijakan yang lebih menentukan dalam jangka menengah adalah aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada Juni 2026. Berbeda dengan BSF yang bekerja dari sisi permintaan, kebijakan DHE dinilai lebih menyentuh sisi suplai valuta asing di pasar domestik.

“Kalau eksportir benar-benar menempatkan devisa hasil ekspor lebih lama di sistem domestik dan konversi valas diperketat, maka suplai dolar di pasar domestik bisa lebih stabil. Itu yang dibutuhkan rupiah dalam jangka lebih panjang,” ungkap Yusuf.

Menurutnya, secara keseluruhan arah kebijakan pemerintah dan BI mulai terlihat saling melengkapi. BI menjaga volatilitas melalui triple intervention dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara Kementerian Keuangan menjaga pasar obligasi melalui BSF agar yield tidak melonjak terlalu cepat.

“Lalu DHE dipakai untuk memperkuat pasokan valas domestik secara struktural. Kombinasi seperti ini lebih masuk akal dibanding hanya mengandalkan intervensi BI sendirian,” ujarnya.

Namun demikian, Yusuf menegaskan efektivitas seluruh kebijakan tersebut tetap bergantung pada kredibilitas pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi.

“Kalau pasar melihat defisit fiskal melebar, biaya utang naik, atau regulasi berubah-ubah, maka stabilisasi apa pun akan semakin mahal,” katanya.

Karena itu, Yusuf menilai BSF sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi utama untuk menjaga stabilitas rupiah.

“Dalam konteks itu, BSF memang membantu menenangkan pasar, tetapi jangan dianggap silver bullet. Ia lebih tepat disebut alat stabilisasi untuk mencegah kepanikan jangka pendek sambil memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki faktor fundamentalnya,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News