kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.791
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS614.076 0,00%
FOKUS /

Era baru sertifikasi halal

Senin, 16 April 2018 / 17:26 WIB

Era baru sertifikasi halal
ILUSTRASI. Logo Halal MUI



 

Menuju Era Baru Sertifikasi Halal

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tampak seksama menyimak presentasi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam. Begitu pengakuan Syam.

Syam yang siang itu berbalut batik dengan warna cokelat gelap melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (RPP JPH).

Kepada Wapres, Syam menjelaskan alotnya pembahasan RPP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut. “Setelah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, begitu sampai di Kementerian Sekretariat Negara dikembalikan lagi ke Kementerian Agama dan kementerian/lembaga terkait untuk dibahas lagi,” katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung Rabu (7/3) lalu, turut hadir Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Janedjri, serta Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah.

Tak bisa dipungkiri, pembahasan RPP JPH memang sangat alot. Mulai digodok sejak 2015, calon beleid ini tidak kunjung terbit hingga kini. Target awal: RPP JPH terbit 2016.

Mastuki, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, mengungkapkan, pembahasan rancangan aturan  itu lamban lantaran sulit menyatukan persepsi antarkementerian dan lembaga. Ada sekitar sembilan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembahasan RPP JPH.

“Jadi, bukan hanya domain Kemenag, ada banyak kementerian yang bersinggungan dengan kewajiban sertifikasi halal,” ungkap Mastuki.

Pembahasan yang liat itu gara-gara ada permintaan sejumlah kementerian yang ingin produk di bawah wewenang mereka dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.

Misalnya, permintaan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. “Bahkan, Menteri Kesehatan pernah menemui Menteri Agama membahas soal ini, mereka minta vaksin dikecualikan,” sebut Mastuki.

Ya, Pasal 4 UU JPH memerintahkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk itu mencakup semua barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Alhasil, Mastuki bilang, permintaan sebuah produk dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal sulit dipenuhi. Namun, untuk Kementerian Kesehatan, BPJPH akan memberikan pasal pertimbangan. Yakni, sepanjang produk obat dan vaksin memang untuk keselamatan jiwa, maka masih diperbolehkan beredar tanpa mendapat label halal.

Di luar itu, seluruh barang dan jasa tetap wajib memiliki sertifikat halal. Cuma, menurut Syam, Kemenag tetap akan berhati-hati dalam merumuskan aspek sosial terkait jaminan halal suatu produk. Terutama, untuk barang gunaan.

Soalnya, barang gunaan terkadang dipahami dengan berbagai makna. Contoh, produk mode. “Barang gunaan seperti fashion macam-macam maknanya. Padahal, di situ hanya menyangkut bahan gunaan dari kulit. Hal-hal ini harus kami selesaikan,” tutur Syam.


Reporter: Havid Vebri, Lamgiat Siringoringo, Merlinda Riska, Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKAT HALAL

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0857 || diagnostic_web = 0.3370

Close [X]
×