kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
FOKUS /

Beban baru pebisnis di depan mata

Rabu, 18 April 2018 / 17:35 WIB

Beban baru pebisnis di depan mata
ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - Menyoal Sertifikasi Halal
Berita Terkait

 

Sebelumnya: Era baru sertifikasi halal

Nada suara Danang Girindrawardana meninggi di ujung sambungan telepon, Rabu (7/3) lalu. Dengan suara gamblang, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini terang-terangan menolak kewajiban sertifikasi halal, yang kalau tidak ada aral melintang berlaku tahun depan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk barang dan jasa ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Beleid ini mengamanatkan, mulai 2019 nanti, semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, wajib bersertifikat halal.

“Pada dasarnya, kalangan pengusaha tidak setuju dengan UU JPH. Itu sudah kami sampaikan secara lisan ke pemerintah sejak lama,” ungkap Danang kepada Tabloid KONTAN.

Apindo menilai, ada banyak aturan main dalam UU JPH yang sulit buat pelaku usaha menerapkannya sekaligus memberatkan mereka. Salah satunya: Pasal 4 yang mewajibkan semua produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.

“Itu agak aneh, bagaimana mensertifikasi semua barang dan jasa. Contohnya, mensertifikasi mobil atau jasa halal,” kata Danang.

Keberatan pengusaha lainnya adalah, UU JPH membolehkan berbagai pihak mendirikan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berfungsi memeriksa atau menguji kehalalan produk. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 UU JPH.

Menurut Danang, ketentuan itu berpotensi menjadi masalah lantaran hanya akan menimbulkan beban ekonomi baru di kalangan pengusaha. “Otomatis, akan ada biaya-biaya baru yang masuk ke LPH.

Sementara ada jutaan produk barang dan jasa yang beredar,” ujarnya. Bukan cuma itu, keberadaan lebih dari satu LPH juga berpeluang menyulut multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Selain itu, Apindo juga mempersoalkan hukuman bagi pemegang sertifikat halal yang tidak memenuhi kewajiban. Contoh, kewajiban mencantumkan label halal pada produk yang mengantongi sertifikat halal dan menjaga kehalalan produk itu.

Lalu, memisahkan lokasi, tempat, serta alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Kewajiban yang lain ialah memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah, kalau pemegang sertifikat halal melanggar salah satu kewajiban tersebut, sederet sanksi sudah menunggu.

Mulai dari peringatan tertulis sampai pidana paling lama lima tahun dan denda sebanyaknya Rp 2 miliar.

Memberatkan UMKM

Mumpung lagi menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JPH, Danang berharap, pemerintah bisa mengakomodasi setiap aspirasi yang sudah disampaikan pengusaha. “Persoalan ini harus dicermati dengan baik, pemerintah harus arif menyikapinya dan kami menunggu respons dari pemerintah,” ujar Danang.

Keberatan atas Pasal 4 UU JPH juga datang dari Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Indonesia (Gapmmi). Sebelumnya, kewajiban sertifikasi halal hanya untuk makanan dan minuman yang ingin menyandang status halal. Kelak, semua produk wajib hukumnya bersertifikat halal.

“Jadi, nanti pilihannya hanya dua, yakni halal dan non-halal. Kalau sekarang, kan, produk yang tidak klaim apa-apa tetap bisa beredar di pasar,” ucap Adhi S. Lukman, Ketua Umum Gapmmi.

Apalagi, Adhi menambahkan, wajib sertifikasi halal juga akan memberatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengingat biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bagi industri besar, mungkin tidak ada masalah, karena bisa mengikuti peraturan.

“Yang menjadi perhatian kami adalah UMKM. Mereka bakal sangat sulit menjalankan peraturan UU ini karena harus mengurus sertifikat dan biayanya mahal,” tutur dia.

Perusahaan skala kecil yang merasa produknya halal namun tidak bersertifikat halal, sudah barang tentu tidak mau produknya disebut non-halal hanya gara-gara belum memiliki sertifikat halal. Maka dari itu, Adhi menyarankan, sebaiknya kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi produsen yang ingin menyatakan produknya halal.

Sementara yang enggak mau menyatakan produknya halal, tidak perlu mencantumkan label halal dan tetap boleh berjualan. “Dan, jangan juga dikasih label non-halal. Jadi, seperti sekarang, tidak ada klaim apa-apa,” imbuhnya.


Reporter: Havid Vebri
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKAT HALAL

Komentar
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web = 0.2067

Close [X]
×