Reporter: Tedy Gumilar, Wuwun Nafsiah | Editor: Mesti Sinaga
Tekanan bertubi-tubi yang dihadapi rupiah tidak bisa diselesaikan dengan satu strategi saja. Bauran kebijakan dan sinergi antara otoritas moneter serta fiskal bisa menjadi obat kuat bagi rupiah.
Bank Indonesia (BI) sudah lebih dulu mengambil langkah untuk meredakan tekanan terhadap rupiah, mulai menaikkan suku bunga acuan hingga melakukan pendalaman pasar demi meraup lebih banyak valas.
Sayangnya, kata Bhima Yudhistira, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), justru pemerintah yang terkesan terlambat memberikan respons.
Setelah otoritas moneter berulangkali menyesuaikan suku bunga hingga 125 bps dan rupiah menembus serangkaian level psikologis, baru muncul kebijakan di sisi fiskal.
Awal September menjadi penanda beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi tekanan atas rupiah. “Koordinasi fiskal dan moneter yang harus ditekankan,” tandasnya.
Namun, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa strategi yang telah dan bisa diambil pemerintah dan BI? Apa saja tantangannya? Simak ulasan berikut.
Kebijakan impor
Current account balance yang defisit dianggap menjadi salah satu sentimen negatif Indonesia di mata investor asing. Dus, pemerintah mengambil berbagai cara agar tak terus-menerus didera defisit, minimal levelnya bisa lebih rendah dari posisi saat ini.
Salah satunya dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi impor, mulai September 2018.
Selain bisa menurunkan current account deficit (CAD), langkah ini juga meredakan tekanan terhadap rupiah secara langsung. Sebab, kebutuhan terhadap dollar AS untuk mengimpor barang tersebut diharapkan bisa menurun.
Tahun lalu, nilai impor 1.147 barang konsumsi tersebut mencapai US$ 6,6 miliar. Tahun ini, hingga bulan Agustus saja, nilainya sudah mencapai US$ 5 miliar.
Dari 1.147 barang, terbagi dalam tiga pos tarif. Pertama, kenaikan PPh dari 7,5% menjadi 10% untuk 210 item komoditas, seperti mobil mewah.
Kedua, kenaikan tarif PPh 22 dari 2,5% menjadi 10% untuk barang konsumsi yang sebagian besar bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya, peralatan elektronik hingga kosmetik.
Ketiga, pos tarif PPh 22 atas 719 barang yang naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Di antaranya bahan bangunan, ban, dan produk tekstil.
Meski dipercaya bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah dan defisit, dampak kebijakan tarif PPh impor terhadap 1.147 barang konsumsi tersebut tidak terlalu signifikan.
Pasalnya, kata Bhima, kontribusi barang konsumsi terhadap total impor hanya sekitar 9%.
Sementara, pos impor non-migas terbesar masih dikuasai oleh bahan baku dan barang-barang keperluan industri. Cuma, meski bisa mempengaruhi neraca ekspor-impor secara signifikan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bakal lebih besar.
Demi menyelamatkan rupiah, beberapa cara sebetulnya juga ditempuh pemerintah. Misalnya, menunda proyek pembangunan pembangkit listrik.
Dari 35.000 megawatt (MW) yang direncanakan, pemerintah memutuskan menunda 15.200 MW untuk jangka waktu setahun. Nilai investasi proyek pembangkit listrik yang ditunda ini mencapai US$ 25 miliar.
Antara 60% hingga 80% kebutuhan proyek listrik masih harus diimpor. Dus, perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan penundaan ini, beban impor berkurang antara US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar. Dengan asumsi kurs Rp 14.900 per dollar AS, nilainya setara dengan sekitar Rp 149 triliun.
Jurus menahan impor lain melalui program B20, alias pencampuran 20% biodiesel dengan solar subsidi dan non-subsidi mulai bulan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, program B20 bisa mengurangi impor solar hingga 4,5 juta kiloliter setahun.
Walhasil, devisa yang bisa dihemat mencapai US$ 5,5 miliar (lebih lanjut baca halaman 16–17)
Menarik DHE
Salah satu cara yang dinilai paling ampuh dalam meredakan tekanan atas rupiah adalah menarik pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Urgensinya makin tinggi, lantaran kondisi likuiditas dollar AS yang mengetat di tanah air. Jika pasokan dollar AS bertambah, otomatis tekanan akibat konversi dari rupiah ke dollar AS bisa berkurang. Tentu, efeknya akan jauh lebih signifikan saat DHE dikonversi jadi rupiah.
Potensi DHE yang bisa menjadi cadangan devisa Indonesia terbilang besar. Berdasar data BI, sepanjang kuartal II 2018, para eksportir menghasilkan DHE US$ 34,7 miliar.
Sebanyak US$ 32,1 miliar di antaranya, setara 92,4% dari total DHE masuk ke perbankan di Indonesia. Persoalannya, dari US$ 32,1 miliar yang disimpan di perbankan domestik, hanya US$ 4,4 miliar yang dikonversi menjadi rupiah.
Padahal, jika setengahnya saja yang dikonversi ke rupiah, cadev Indonesia bakal menggemuk. Dengan begitu, likuiditas dollar AS di dalam negeri bakal lebih longgar.
Secara psikologis, tambahan pasokan valas memberi sinyal positif bagi investor, terutama asing.
Agar eksportir kian tertarik, sejak jauh-jauh hari pemerintah menawarkan gimmick yang diakomodasi lewat diskon Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito.
Besaran diskon yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016, itu tergantung mata uang dan durasi mengendap dana tersebut di perbankan.
Jika DHE disimpan dalam dolar AS di bank dalam negeri selama satu bulan, PPh atas bunga deposito dipangkas dari tarif normal 20% menjadi 10%.
Atas bunga deposito dollar AS berjangka tiga, enam, dan satu tahun masing-masing dikenai PPh 7,5%, 2,5 %, dan 0%.
Insentif lebih besar diberikan jika dana dikonversi ke rupiah. Atas deposito hasil konversi DHE ke rupiah berjangka satu bulan dikenai PPh 7,5% dan deposito tenor enam bulan kena 5%.
Sementara untuk tenor enam bulan ke atas dibebaskan dari PPh atas bunga deposito.
Sayangnya, insentif tersebut kurang diminati eksportir yang tampaknya lebih nyaman memegang dollar AS. Soal ini pengusaha punya beberapa alasan.
Misalnya, sebagian produk yang diekspor dihasilkan lewat bahan baku impor. Perusahaan yang memiliki utang berdenominasi dollar AS juga butuh the greenback untuk membayar kewajibannya.
Dus, dengan rupiah yang berfluktuasi, pengusaha menghadapi risiko rugi selisih kurs jika tidak menggenggam dollar AS sejak awal.
Cuma, risiko kerugian akibat fluktuasi kurs, sebetulnya bisa dikendalikan sejak awal jika perusahaan menerapkan hedging. Dengan ketidakpastian yang masih menghantui ekonomi global, hedging bisa menjadi instrumen yang efektif.
Sayangnya, tidak semua pengusaha paham soal mekanisme dan cara kerja hedging. Dalam sebuah diskusi soal DHE pertengahan bulan lalu, Wakil Ketua Umum Kadin Benny Soetrisno menyebut, sekitar 10%–15% anggota Kadin belum mengetahui cara hedging.
Ini tanggungjawab asosiasi pengusaha dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi agar hedging menjadi praktik yang lumrah di korporasi.
Persoalan lainnya, hedging tidak selalu menguntungkan di mata pengusaha. Perusahaan yang orientasi pasarnya domestik namun punya beban utang dollar AS, hedging bisa menjadi solusi yang menguntungkan.
Namun bagi eksportir, hedging bisa menambah beban biaya. “BI berani enggak menjamin kalau hari ini kami tukar US$ 2 juta dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS, lalu sebulan lagi perlu untuk membayar bahan baku US$ 2 juta dengan kurs tetap Rp 15.000 tanpa tambahan biaya?” tandas Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
Bukannya tidak mendukung kebijakan pemerintah dan BI, namun pengusaha juga dituntut untuk efisien agar bisa kompetitif. Dukungan bagi rupiah tetap diberikan dengan mengonversi sebagian DHE ke rupiah.
Di industri tekstil, secara rutin DHE dikonversi menjadi rupiah untuk mendanai pos pengeluaran gaji tenaga kerja sekitar 15% dan biaya operasional lain seperti listrik sekitar 5%.
Selain itu, API sudah menghimbau kepada semua anggotanya mengonversi DHE untuk membayar tenaga kerja dan biaya operasional hingga enam bulan ke depan. Biasanya, konversi DHE ke rupiah untuk keperluan semacam ini dilakukan saban bulan.
Sisanya tetap dijaga dalam bentuk dollar AS untuk keperluan pembelian bahan baku dan membayar kewajiban utang valas.
Untuk memastikan proses produksi berjalan normal, cadangan dollar AS rata-rata dijaga untuk kebutuhan impor bahan baku selama tiga bulan .
Persoalan berikutnya, kurs beli di bank yang lebih rendah ketimbang kurs jual membuat konversi DHE ke rupiah tidak menguntungkan pengusaha.
Dus, Ade meminta BI dan perbankan di Indonesia meniru langkah yang diterapkan China. Di negeri tirai bambu itu, setiap DHE yang ditukar menjadi yuan menggunakan patokan kurs tengah.
Ini menjadi insentif dari bank sentral China agar eksportir tidak dirugikan.
Memikat investor
Seperti emerging markets yang lain, Indonesia punya kesamaan yang terlalu sering memberikan masalah untuk rupiah. Yakni, pasar keuangan dengan kepemilikan investor asing yang signifikan.
Ekonomi AS yang mulai membaik membuat The Fed mengubah kebijakannya dari pelonggaran menjadi pengetatan moneter. Secara bertahap, FFR dinaikkan hingga 2%.
Plus, spekulasi kenaikan dua kali lagi pada September dan November atau Desember tahun ini.
Eric Alexander Sugandi, ekonom ADB Institute bilang, saat ini tengah terjadi great rotation. Investor global tengah panen dari pasar keuangan emerging markets setelah banyak membenamkan investasi sejak 2008.
Idealnya, investor lokal mesti mengambil peran lebih besar di pasar keuangan. Pintu masuknya sudah terbuka cukup lebar seiring penurunan harga aset, baik obligasi maupun saham.
Namun kenyataannya, sulit berharap kondisi demikian bisa terwujud dalam waktu cepat dengan literasi keuangan yang masih rendah. Pada 2019, pemerintah menargetkan literasi keuangan bisa mencapai 35%.
Sondang Martha Samosir menyebut, tingkat literasi keuangan masyarakat memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Kata Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, angkanya naik dari 21,8% di tahun 2013 menjadi 29,7% pada 2016.
Namun, angkanya masih rendah lantaran dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 29 orang yang termasuk kategori well literate. Dari persebarannya, hanya 13 provinsi saja yang memiliki indeks literasi keuangan di atas rata-rata nasional.
Meski begitu, dengan tambahan pemanis, minat investor lokal untuk membenamkan lebih banyak investasi di pasar keuangan bisa didongkrak.
Penerbitan SBR004 menunjukkan, imbal hasil yang menarik dengan tenor lebih pendek bisa memancing minat pemodal ritel. Dus, strategi serupa bisa diterapkan demi menjaring lebih banyak investor lokal masuk ke pasar modal.
Inisiatif lainnya, kata Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang, bisa lewat insentif perpajakan. Pemerintah dapat memangkas PPh bunga obligasi yang saat ini di level 15%.
Insentif perpajakan, tambah Bhima, juga bisa diberikan kepada korporasi yang menerbitkan green bond. Betul, target investornya memang bukan domestik, melainkan investor spesifik seperti dari negara-negara Skandinavia.
Tapi, investor semacam ini relatif tidak terpengaruh oleh sentimen global, seperti halnya investor konvensional.
Nah, biar investor enggak kapok, pihak berwenang harus tegas pada emiten nakal.
Berikutnya: Asa membangkitkan rupiah yang luruh: Rupiah tergencet, valas bank mengetat (2)
** Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 10 September-16 September 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link ini: "Bauran Kebijakan demi Keamanan"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
