: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (1)

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (1)

Model mengambil pajak dosa (sin tax) untuk biaya kesehatan semacam ini sudah diterapkan di beberapa negara. Di Filipina, 85% dari pendapatan cukai rokok dialokasikan untuk sektor kesehatan. Thailand malah menggunakan 100% dari pendapatan cukai rokok untuk membiayai sektor kesehatan.

Opsi lain adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai aturan, pemerintah daerah memang wajib mengalokasikan 10% dari APBD-nya untuk anggaran kesehatan.

Hanya saja, pemerintah pusat tidak berencana memaksa daerah menggunakan seluruhnya untuk membiayai JKN. Sebab, daerah pasti akan kesulitan memenuhi ketentuan tersebut.

Jadi, opsi yang akan diambil adalah alokasi sebagian anggaran kesehatan di daerah untuk menunjang program JKN. Besarannya sampai saat ini juga masih dalam pembahasan.

Emil Dardak, Bupati Trenggalek, Jawa Timur, mengaku mendukung keinginan pemerintah pusat. Meskipun rencana tersebut belum pernah dibahas secara spesifik dengan pemerintah daerahnya.

Saat ini, Kabupaten Trenggalek sudah mengalokasikan anggaran untuk membayari masyarakat miskin yang belum dikaver oleh pusat. Sejauh ini, sudah ada sekitar 12.000 warga Trenggalek yang menjadi peserta PBI lewat APBD.

Kemampuan fiskal Trenggalek sendiri sebetulnya cuma bisa mendanai 7.000-an warga. Sisa anggaran yang dibutuhkan, rencananya bakal dialokasikan dari APBD Perubahan.

Sebelum mengambil opsi kedua,  pemerintah pusat tentu mesti mempertimbangkan kondisi fiskal setiap daerah yang berbeda-beda. Penetapan sekian persen dari APBD untuk menunjang JKN mesti dikaji dengan seksama.

“Apalagi kalau sampai 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) atau APBN. Kami pasti akan sulit untuk memenuhi ketentuan tersebut,” ujar Emil.

Total DAU yang diterima Trenggalek, misalnya, sebesar Rp 885 miliar, dan sekitar Rp 600 miliar di antaranya sudah terserap untuk pembayaran gaji serta tunjangan aparatur sipil daerah. Lalu, 10% dari DAU atau sekitar Rp 88,5 miliar digunakan untuk dana desa.

Di sisi lain, di Trenggalek ini, ada 1.000 kilometer jalan yang harus dirawat. Tentu saja, ada lebih dari 400 Sekolah Dasar (SD) yang harus dioperasikan dan tidak bisa 100% mengandalkan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Jadi, pemerintah memang harus berpikir cari solusi.

Berikutnya: Klaim tertunda, banyak yang merana 

 

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 20 November -26 November  2019. Artikel selengkapnya berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Otak-Atik Layanan hingga Anggaran"

 


Reporter Agus Triyono, Arsy Ani Sucianingsih, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

BPJS KESEHATAN

Feedback   ↑ x
Close [X]