: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (1)

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (1)

Akibatnya, iuran yang dibayarkan belum seberapa. Tapi manfaat yang diterima sudah jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan. Dalam konteks Indonesia, sebagian peserta di segmen PBPU mendaftar ke BPJS dalam posisi sudah mengidap penyakit.

Bukan masyarakat yang sehat dan berpotensi mendongkrak penerimaan iuran tanpa menambah beban klaim secara signifikan.

Sejak awal BPJS Kesehatan didesain untuk menerima semua warga negara menjadi peserta. Badan ini juga dibikin untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap hampir semua jenis gangguan kesehatan. Premi yang dibayarkan pun dipukul rata tanpa melihat profil kesehatan setiap peserta.

Solusi kedua yang sebetulnya bisa diambil adalah mengurangi layanan kesehatan. Opsi ini bisa memangkas defisit secara signifikan. Hal lain dalam catatan Didik Kusnaini, Kasubdit Perencanaan Anggaran Belanja Negara I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, adalah klaim penyakit katastropik dalam setahun mencapai sekitar Rp 15 triliun.

Ini sekitar 21% dari total klaim yang sekitar Rp 70 triliun. Tahun lalu, untuk tindakan kuratif penyakit jantung saja, klaimnya mencapai Rp 7,4 triliun.

Penyakit katastropik termasuk berbiaya tinggi sekaligus bisa mengancam jiwa pengidapnya. Pasien pengidap penyakit jantung, kanker, dan ginjal termasuk dalam golongan ini. “Pasti defisit hilang dengan sendirinya. Namun ini tidak akan menjadi pilihan,” tandas Nopi Hidayat, Kepala Humas BPJS Kesehatan.

Meski begitu, BPJS mengkaji opsi berbagi biaya (cost sharing) dengan peserta. Misalnya, jika terbukti ada kecurangan, peserta dan BPJS Kesehatan menanggung biaya secara bersama.

Konsep ini sudah diterapkan di Jepang. Di Negeri Sakura, peserta jaminan kesehatan nasional masih membayar 30% untuk semua kasus.

Evaluasi juga bakal dilakukan terhadap klaim layanan fisioterapi. Klaim persalinan melalui tindakan bedah caesar selama ini merupakan salah satu penyumbang klaim BPJS Kesehatan terbesar. “Sectio caesarea akan kami lihat apakah benar setinggi itu. Fisioterapi juga akan kami dalami teknisnya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Anggaran daerah

Pemerintah kini merancang rencana menambal kekurangan anggaran. Caranya, lewat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mekanisme pendanaan BPJS Kesehatan.

Ada beberapa opsi pendanaan yang akan dimanfaatkan untuk menunjang program JKN. Di antaranya adalah mengalokasikan pajak rokok untuk program JKN. Regulasi soal pajak rokok diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarifnya sebesar 10% dari cukai rokok. Sebanyak 70% dari cukai itu diserahkan ke kabupaten/kota. Sisanya dibagi untuk pemerintah provinsi.

Tahun lalu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 40 tahun 2016, pemerintah sudah mengatur secara teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan. Nah, kata Didik, sebagian di antara pajak rokok untuk sektor kesehatan ini, nantinya akan dipakai  untuk mendukung pendanaan JKN.

Besaran berapa pajak rokok yang dialokasikan ke JKN masih dalam kajian di internal pemerintah. Pengaturannya akan dimuat dalam perpres yang rencananya akan dirilis sebelum 2017 berakhir.

“Jadi enggak ada tambahan pungutan ke konsumen. Tetapi lebih ke pemanfaatan pajak rokok yang sudah ada,” ujar Didik.

Wacana pemanfaatan pajak rokok sebetulnya bukan barang baru. Paling tidak, sejak tahun 2015 opsi memanfaatkan cukai rokok sudah mencuat. Namun, baru sekarang pemerintah tampak serius merealisasikan wacana tersebut.


Reporter Agus Triyono, Arsy Ani Sucianingsih, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

BPJS KESEHATAN

Feedback   ↑ x
Close [X]