: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (1)

Upaya selamatkan jaminan kesehatan (1)

Otak-Atik Layanan hingga Anggaran

Bukan cerita baru kalau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menderita rugi. Sejak dibentuk, defisit selalu menghantui badan yang dulu bernama  PT  Askes (Persero) itu.

Namun, defisit yang kian membengkak belakangan ini, membuat pemerintah mau tak mau mengambil langkah demi menyelamatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasar data pemberitaan KONTAN, pada semester I-2017 iuran peserta uang yang berhasil dikumpulkan Rp 35,96 triliun. Namun, klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan mencapai Rp 41,18 triliun. Artinya, ada mismatch nilai klaim dengan iuran sebesar Rp 5,22 triliun.

Data per Agustus 2017, defisit sudah membengkak menjadi Rp 8,52 triliun. Dus, hingga akhir tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp 9 triliun. Kendati angka defisit sampai penghabisan tahun itu masih perkiraan, pemerintah sudah bersiap menambal kekurangan pendapatan badan sosial tersebut.

Pemerintah dan DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 3,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 untuk menutup kekurangan itu.

Sumbernya berasal dari pos belanja milik Kementerian Keuangan. Skema ini menggantikan model Penyertaan Modal Negara (PMN) yang hanya bertahan tiga tahun hingga 2016.

Sebetulnya, selain menambal defisit lewat APBN, pemerintah memiliki dua opsi lagi, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013. Pertama, menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Cara ini sebetulnya termasuk ampuh mengatasi persoalan keuangan yang membelit BPJS Kesehatan. Sebab, kenyataannya premi yang ditetapkan pemerintah saat ini masih jauh dari angka ideal.

Tengok saja, untuk masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI), preminya ditetapkan Rp 23.000 per bulan. Secara aktuaria, mestinya iuran yang ideal Rp 36.000 per bulan.

Untuk peserta kelas 3 non PBI, iurannya Rp 25.500 per bulan, jauh di bawah angka ideal di Rp 53.000 per bulan. Sementara untuk peserta yang mengambil kelas 2, ada gap
Rp 12.000 dari iuran ideal sebesar Rp 63.000 per bulan. Hanya peserta JKN yang mengambil kelas I yang iurannya sesuai secara aktuaria, yakni Rp 80.000 per bulan.

Namun, pemerintah tidak mengambil opsi ini. Alasannya, agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak membebani masyarakat.

Lebih dari itu, kenaikan premi juga belum tentu bisa menjawab rasa keadilan bagi peserta. Pasalnya, rasio klaim yang melebihi 100% tidak terjadi di semua golongan peserta JKN-KIS. Data tahun 2016 saja, PBI yang dibayar lewat APBN sebesar Rp 25 triliun. Namun klaimnya hanya Rp 17,4 triliun.

Sementara untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) klaimnya cuma Rp 20,6 triliun. Sedangkan iurannya mencapai Rp 31,6 triliun.

Yang menjadi sumber persoalan sejak BPJS Kesehatan didirikan ada di kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Iuran yang dibayar segmen ini hanya Rp 6 triliun. Tapi biaya layanan kesehatannya mencapai Rp 18,5 triliun. Alhasil, rasio klaimnya sudah 300%.

Kondisi ini terjadi di hampir semua negara yang mengimplementasikan social security. Istilahnya insurance effect, yakni ketika orang yang tadinya sakit, tidak berani membeli layanan kesehatan. Ketika era jaminan kesehatan nasional dimulai, mereka berbondong-bondong menjadi peserta program.


Reporter Agus Triyono, Arsy Ani Sucianingsih, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

BPJS KESEHATAN

Feedback   ↑ x
Close [X]