: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Pangkas massal anak cucu BUMN (2)

Pangkas massal anak cucu BUMN (2)

Betul, berdasar hasil berbagai survei, sementara ini popularitas dan tingkat keterpilihan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 lebih tinggi ketimbang calon rival yang lain. Tak bisa juga ditampik bahwasanya kekuatan koalisi pendukung pemerintah menguasai suara di parlemen.

Namun, sulit juga untuk menolak kenyataan bahwa situasi politik yang memanas menjelang pemilu 2019 bakal semakin riuh dengan urusan penjualan ratusan anak dan cucu usaha BUMN. Kondisi serupa sudah dialami Megawati Soekarnoputri yang ketika berkuasa melego Indosat.

Dan, sejak jauh-jauh hari politisi Senayan menunjukkan reaksi keras terhadap rencana itu. Azam Azman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR mengecam wacana tersebut. Menurutnya, dorongan untuk menjual perusahaan yang didirikan BUMN lebih karena urusan para pengusaha swasta yang kalah bersaing secara bisnis.  

“Kalau memang anak cucu BUMN merugikan swasta, harusnya sudah sejak lima atau tujuh tahun lalu pengusaha minta (BUMN dan anak cucunya)  dikurangi,” ujar Azam, ”Sekarang ini pertumbuhan ekonomi lambat, para pengusaha mulai banyak yang rontok. Lalu mereka mencari kambing hitam.”

Penjualan anak dan cucu BUMN berpotensi merugikan negara. Sebab, perusahaan yang didirikan oleh BUMN menggunakan modal dari aset kekayaan BUMN, artinya itu juga merupakan kekayaan negara.

Atas dasar itulah, DPR saat ini tengah mengupayakan amandemen Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN. Sebab, berdasarkan beleid ini, mekanisme likuidasi anak dan cucu usaha BUMN tidak diatur. Alhasil, perusahaan-perusahaan tersebut bisa dengan mudah dan sewaktu-waktu dilepas oleh pemerintah.

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ragu anak usaha BUMN yang dilepas, bisa bertahan dalam genggaman pengusaha nasional. “Pengalaman, yang masuk itu asing atau alibaba. Alinya di sini, babanya di sana,” tandasnya.

Harus dievaluasi

Terlepas dari itu, Said setuju perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh BUMN memang perlu dievaluasi. Sebab, bisa jadi di antara ratusan perusahaan tersebut, ada perusahaan patungan antara BUMN dengan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan untuk berbisnis dengan induk usahanya.  Dalam bahasa Said, anak haram hasil selingkuh BUMN dengan pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Meski begitu, opsi penjualan “anak haram” tersebut juga belum tentu menjadi opsi terbaik. Apalagi jika perusahaan itu dijual karena terpaksa. “Kalau dipaksa dijual, pasti dijual murah. Mitranya yang nanti akan berkuasa. Jatuhlah kepemilikan perusahaan itu ke swasta dan berbisnis lagi dengan BUMN induknya,” ujar Said.

Menurutnya, likuidasi BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan yang didirikannya adalah jalan terakhir. Dalam upaya penyehatan dan perbaikan BUMN, sebelum likuidasi ada tahapan revitalisasi dan restrukturisasi finansial.

Lalu pembentukan holding dan merger. Ini tahapan yang mestinya dikaji satu-persatu. “Proses melakukan rightsizing BUMN oke. tapi bukan dijual,” tandas Said.

Tak dinyana, kalangan pengusaha ada juga yang setuju dengan pemikiran Said. Dialah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Bahlil bisa dibilang sebagai pengusaha yang lebih dulu mengeluhkan dominasi BUMN kepada Jokowi. Hal itu ia ungkapkan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, 5 September 2017 silam.


Reporter Agus Triyono, Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

HOLDING BUMN

Feedback   ↑ x
Close [X]