: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Menata usaha di dunia maya (2)

Menata usaha di dunia maya (2)

Untuk merekam transaksi di media sosial yang selama ini dibilang sulit, aparat pajak ternyata sudah punya solusinya. Pekan ketiga Agustus ujicoba untuk menguji efektivitas metode ini bakal digelar.

Iwan menceritakan teknik dan cara identifikasi transaksi di medsos ke KONTAN. Namun ia meminta informasi tersebut tidak disebarkan dulu ke pembaca.

Tenang, pelaku usaha daring tidak perlu ketar-ketir. Berdasar aturan, bagi yang tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak diwajibkan lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Batasan PKP yang kini berlaku adalah bagi pelaku usaha yang omzetnya Rp 4,8 miliar setahun.

Sebagai gantinya, jika omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar setahun, berlaku ketentuan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 1%. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam peta jalan e-commerce. Pemerintah menyebutnya sebagai penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce.

Selain itu, pemerintah tidak melulu hanya ingin mendapatkan penerimaan perpajakan lebih besar dari industri ini. Sebab, sejumlah insentif perpajakan bakal dirilis pada November-Desember 2017.

Jadi, apa masih perlu ketar-ketir?

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Tabloid KONTAN edisi 14 Agustus 2017. Artikel selengkapnya berikut infografis Peta Jalan Industri E-Commerce Indonesia, silakan klik link berikut: "Peta Jalan Demi Kemaslahatan"

 


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

E-COMMERCE

Feedback   ↑ x
Close [X]