: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Menata usaha di dunia maya (2)

Menata usaha di dunia maya (2)

Sebulan kemudian, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan dirilis. Isinya, mengatur soal tenant pengembang platform e-commerce menjadi penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait perlindungan konsumen dan pelaku usaha nasional, Kementerian Perdagangan juga sudah menyiapkan regulasinya. Mereka sudah hampir merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE). Bahkan sebelum roadmap e-commerce diundangkan dan mulai berlaku.

Fetnayeti, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendag, mengatakan, tinggal satu isu saja yang masih harus dibereskan. Yakni terkait pilihan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha Indonesia yang bertransaksi dengan pelaku usaha asing.

Di rancangannya, bagi konsumen dan pelaku usaha Indonesia yang bertransaksi dengan pelaku usaha asing, berlaku hukum Indonesia.

Namun, Sekretariat Negara memandang, poin ini sebaiknya tidak diatur di PP, melainkan di undang-undang. Dus, pekan ketiga Agustus ini Kemendag akan menggelar rapat bersama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan HAM.

Satu yang pasti, berdasar roadmap ini, pada Oktober 2017 PP TPMSE ini ditargetkan mesti selesai.

Poin penting lain di beleid tersebut ditujukan untuk mendorong kepercayaan konsumen untuk bertransaksi daring. Teknisnya, setiap penjual wajib menyampaikan harga produk dagangannya secara terbuka, waktu pengiriman, pengembalian barang, dan hotline pengaduan.

Praktik-praktik ini sudah berlaku di e-commerce. Nah, pengaturan ini akan mempertegas bahwa hal-hal tersebut merupakan kewajiban bukan sekadar praktik bisnis.

Hal lain, para pelaku usaha termasuk pemilik lapak di marketplace, diwajibkan memiliki Nomor Identitas Pelaku Usaha TPMSE dari Kemendag. Nomor identitas ini nantinya wajib ditampilkan di setiap lapak milik pedagang. “Jadi seperti plang praktik dokter, jelas tertera nomor izin praktiknya,” ujarnya.

Fetnayeti menjamin proses permohonan nomor identitas ini akan dipermudah dan tanpa dipungut biaya apapun. Soal ketentuan dan tata cara pendaftaran serta penerbitannya akan dijabarkan dalam permendag yang juga sudah disiapkan.

Dua permendag lain yang akan dirilis adalah soal pelaksanaan pengawasan serta permendag soal iklan elektronik dan sertifikat keandalan TPMSE.


SUMBER : Tabloid Kontan
Editor Mesti Sinaga

E-COMMERCE

Feedback   ↑ x
Close [X]