: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Menata usaha di dunia maya (1)

Menata usaha di dunia maya (1)

Anda mungkin masih ingat soal polemik data pangan yang mengemuka tahun lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan tidak bisa menutupi kekecewaannya karena acuan data yang digunakan Kementerian Pertanian (Kemtan) dengan kementerian dan instansi lain saling berbeda. Alhasil, pemerintah kesulitan dan acapkali keliru mengambil kebijakan.

Soal sapi misalnya, data kebutuhan impor yang menjadi patokan Kementan dengan yang dimiliki Kementerian Koordinator Perekonomian berbeda jauh. Ada selisih 184.929 ton sehingga berpengaruh kepada kebijakan impor sapi yang ngawur dan bermasalah.

Kembali ke urusan e-commerce, implikasi dari tidak adanya data yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah, tidaklah kecil. Misalnya saja soal kondisi daya beli masyarakat. Industri ritel konvensional mengeluhkan penjualan melambat.

Namun di saat bersamaan, industri e-commerce mempublikasikan pertumbuhan penjualan bahkan hingga berkali-kali lipat.

Lalu, seperti apa kondisi daya beli masyarakat yang sesungguhnya? Bagaimana pula cara pemerintah bisa memberikan respon kebijakan yang tepat? Dua pertanyaan ini serupa persoalan di sektor pangan yang tidak akan ada beresnya jika tiada data yang menjadi acuan bersama.

Hal ini juga sudah dibaca oleh Bambang. Konsumsi masyarakat diakui memang menurun. “Dengan makin besarnya porsi online, kalau BPS masih pakai cara lama dan belum bisa masuk data ke digital, saya kok khawatir belum semua transaksi tertangkap di data statistik,” tandasnya.

Sayangnya, lembaga statistik yang punya otoritas tertinggi dalam urusan data di negeri ini belum mengambil langkah maju. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pun sejauh ini baru sebatas mengira-ngira.

Misalnya, jika pergeseran cara transaksi dari offline ke online cenderung terjadi di masyarakat menengah ke atas. “Ada pergeseran di sana tapi tidak ada angka yang pasti. Tapi saya pastikan masih kecil,” kata Suhariyanto.

Kepala BPS menyebut, ke depan pihaknya memang perlu melakukan pengumpulan data di e-commerce. Tapi ia menegaskan BPS tidak bisa melakukan hal itu sendiri dan harus bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta.

Cuma, tidak ada penjelasan lebih lanjut soal langkah yang akan diambil BPS dalam menjalin kerjasama yang dimaksud.

Yang jelas, lantaran berbentuk perusahaan privat, e-commerce di Indonesia memang tertutup soal angka dan volume penjualan. Publikasi yang mereka sampaikan biasanya hanya dalam bentuk persentase.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Choirun Nisa, Ramadhani Prihatini, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

E-COMMERCE

Feedback   ↑ x
Close [X]