kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.619
  • EMAS590.870 -0,68%
FOKUS /

Era baru sertifikasi halal

Senin, 16 April 2018 / 17:26 WIB

Era baru sertifikasi halal
ILUSTRASI. Logo Halal MUI

MUI tetap dilibatkan
Meski ada BPJPH, kewenangan MUI dalam kewajiban sertifikasi halal tidak benar-benar hilang. Penetapan kehalalan produk tetap jadi wewenang MUI lewat sidang fatwa halal.

Hasil audit LPH menjadi bahan bagi MUI untuk menyelenggarakan sidang fatwa. Hasil keputusan sidang inilah yang jadi dasar penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. “Saat ini, sudah ada beberapa lembaga yang mengajukan diri untuk mendirikan LPH,” ujar Nifasri.

Salah satunya Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tabligh Yunahar Ilyas mengaku, organisasinya sudah memutuskan akan mendirikan LPH. “Bahkan, Ketua LPH-nya sudah kami siapkan,” katanya.

Kemungkinan basis kerjasamanya di kampus-kampus Universitas Muhammadiyah yang memiliki Fakultas Farmasi dan Teknologi Pangan atau fakultas lain yang terkait. “Insya Allah, sumber daya manusia Muhammadiyah cukup untuk mengaudit apa-apa saja yang akan disertifikasi,” ujar Yunahar.

Dan, Yunahar memastikan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal. Sebab, MUI sudah berpengalaman selama 30 tahun melaksanakan sertifikasi halal. “Waktu masih ditangani MUI pun sebenarnya kami tak mempersoalkan,” tegasnya.

Endi Astiwara, Anggota Komite Fatwa MUI, juga tidak masalah dengan pencabutan wewenang MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Toh, lembaga yang berdiri 1975 silam ini masih dilibatkan dalam menggelar sidang fatwa halal dan melakukan sertifikasi terhadap auditor halal.

Dengan keterlibatan itu, MUI pun tetap bisa memastikan, kewajiban sertifikasi halal di bawah BPJPH sesuai prinsip-prinsip syariah. Hanya memang, tak mudah mempersiapkan wajib halal ini. “Banyak sekali persiapannya,” sebut Endi.            

Ada Potensi Menghambat Dunia Usaha

Kewajiban sertifikasi halal untuk semua barang dan jasa yang beredar di Indonesia di mata Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira kurang tepat. Sebenarnya, aturan main tersebut lebih pas untuk industri makan dan minuman saja. “Karena fungsi sertifikasi halal di situ,” cetus dia.

Sementara untuk sektor lain, pemerintah perlu mengkaji lagi urgensinya.  “Jangan sampai kebablasan, sektor-sektor yang kurang relevan tetap dipaksa melakukan sertifikasi halal,” ujarnya.

Bima khawatir, pemaksaan kebijakan ini bisa menghambat dunia usaha. Soalnya, ada beban biaya baru yang harus ditanggung pelaku usaha.  Biaya pengurusan sertifikat halal cukup mahal. 

Ia mencontohkan, sektor farmasi yang sepanjang tahun lalu hanya tumbuh 4,53%. Bahkan, di triwulan IV 2017 sempat tumbuh negatif 5,46%. “Kalau ini dipaksakan, tentu sektor farmasi akan semakin tertekan,” katanya. Dia juga menilai, wajib halal untuk semua barang dan jasa kontraproduktif dengan semangat deregulasi dari pemerintah.

Pendapat berbeda datang dari Direktur Penelitian Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan tren halal di masyarakat.

Beberapa tahun belakangan, ia menyebutkan, kecenderungan masyarakat mengonsumsi produk halal terus meningkat. “Jadi, dalam jangka panjang memang ada kebutuhan produk halal di masyarakat,” imbuhnya.

Meski begitu, penerapan kewajiban sertifikasi halal harus bertahap.   Jika langsung berlaku untuk semua produk dan jasa, tentu membutuhkan kesiapan infrastruktur seperti laboratorium yang banyak.

Bila dipaksakan langsung jalan serentak, jelas infrastruktur yang ada belum bisa mengimbangi banyaknya produk yang akan disertifikasi. Belum lagi, sistem pengawasannya juga tidak sederhana.

Pentahapan ini juga membutuhkan sosialisasi yang gencar ke masyarakat dan industri. Sehingga, mereka benar-benar siap dengan kebijakan baru itu. Bisa jadi, kata Faisal, penolakan kalangan pengusaha dan masyarakat akibat kurangnya pemahaman secara utuh tentang kebijakan tersebut.

Nah, supaya ketentuan ini bisa maksimal, pemerintah perlu menyusun peta jalan tentang tahapan-tahapan dan pencapaian-pencapaian target dalam kewajiban sertifikasi halal.

Berikutnya: Beban baru pebisnis di depan mata

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 12 Maret - 18 Maret 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Menuju Era Baru Sertifikasi Halal"


Reporter: Havid Vebri, Lamgiat Siringoringo, Merlinda Riska, Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKAT HALAL

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0587 || diagnostic_web = 0.4509

Close [X]
×