: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (2)

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (2)

Dibatasi

Kekhawatiran para pedagang kartu perdana seperti Ajun dan Herdi memang wajar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menetapkan batas kepemilikan kartu oleh tiap pelanggan. Setiap pengguna kartu prabayar hanya bisa mendaftarkan tiga nomor seluler untuk setiap operator.

Registrasi lebih dari tiga nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN) per operator tetap diperkenankan. Namun hanya bisa diregistrasi melalui gerai milik operator atau gerai kepunyaan mitra operator. Itupun hanya untuk keperluan tertentu seperti komunikasi Machine-to-Machine (M2M).

Ketentuan ini termuat dalam Peraturan Menkominfo Nomor 12 tahun 2016 pasal 11 ayat 1 dan 2. Dalam Peraturan Menkominfo Nomor 14 tahun 2017, Pemerintah tidak mengubah pasal 11 ini.

Namun, Tri Wahyuningsih, GM Corporate Communication XL Axiata menyebut, untuk registrasi sendiri via SMS, setiap NIK bisa digunakan untuk mendaftar tiga nomor per operator. “Tapi untuk nomor ke 4, 5 dan seterusnya tetap bisa mendaftar dengan datang ke gerai operator. Jadi hanya beda mekanisme saja,” ujar Tri.

Serupa, Ahmad M. Ramli bilang pengguna kartu prabayar tetap punya keleluasaan membeli kartu perdana. “Kalau mau punya 4–5 nomor per operator juga enggak dilarang. Tapi registrasinya datang ke gerai, nanti juga dikasih,” ujar Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo itu.

Meski masih menyisakan ruang bagi pengguna untuk bergonta-ganti kartu perdana, Ahmad berharap kebiasaan membeli kartu perdana setiap paket data internet habis bisa berkurang. Operator juga bisa lebih efisien dengan tidak terus jor-joran memasarkan kartu perdana, terutama paket data.

Muhammad Danny Buldansyah, Wakil Presiden PT Hutchinson 3 Indonesia (Tri) mengakui, ada potensi penurunan penjualan kartu perdana. Hal ini bisa berpengaruh terhadap pendapatan operator.

Ini sejalan dengan data yang dipublikasikan ABI Research pada 31 Juli 2017 lalu. Perusahaan yang berbasis di Inggris itu menyebut, pengiriman kartu SIM global tahun lalu tumbuh moderat. Hanya naik 3,9% year-on-year (yoy) menjadi lebih dari 5,4 miliar unit.

Kondisi belum sepenuhnya pulih akibat program pendaftaran kartu SIM yang terjadi, terutama di India pada tahun 2013 lalu. Pendaftaran kartu di India pada tahun 2013 mengakibatkan penurunan besar dalam penerbitan SIM. Saat itu, pengiriman kartu SIM ke pasar India turun hingga 10% (yoy).

Hingga tahun 2016, pengaruh registrasi kartu seluler di India masih mempengaruhi pasar. Menurut ABI, pengapalan kartu SIM global tahun lalu masih tertolong oleh kemajuan jaringan LTE di China, Indonesia, dan India.

Saat ini, masih ada ketidakpastian. Beberapa negara di Timur Tengah, Polandia, dan Hongaria akan segera mewajibkan registrasi kartu prabayar. Indonesia, yang tidak disebut ABI dalam risetnya juga segera mewajibkan registrasi kartu seluler dengan validasi NIK dan nomor KK.

Cuma, Danny yakin penurunan penjualan kartu perdana akan terkompensasi oleh penjualan pulsa dan paket data isi ulang. Selain itu, operator bisa berhemat biaya pembuatan kartu perdana. “Biaya juga akan berkurang sehingga profitability akan tetap bahkan bisa naik,” tukas Danny.

Ia belum bisa memperkirakan seberapa besar efisiensi yang diperoleh operator seluler. Yang jelas, untuk biaya produksi kartu perdana kata Danny kurang dari Rp 5.000 per kartu.

Selain itu, operator kemungkinan akan mengubah strategi dengan mulai fokus menggenjot lini bisnis isi ulang pulsa dan paket data internet. “Kemungkinan akan ada perubahan secara bertahap mengenai pola bisnis operator,” ujar Danny.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

REGISTRASI SIMCARD

Feedback   ↑ x
Close [X]