: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (2)

Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (2)

Sebelumnya: Di balik aturan wajib registrasi kartu ponsel (1)

Senjakala Obral Kartu Perdana

Senyum sumringah menghias di wajah Ajun, pemilik gerai pulsa di kawasan Warung Jambu, Bogor. Bagaimana tidak, sepanjang tahun ini tokonya selalu ramai pembeli. Ia mengaku sejak menjual paket kartu perdana internet, pendapatan toko Bintang Lima Celluler miliknya naik drastis. “Hampir tiga kali lipat lah,” akunya.

Wajar saja, kartu perdana internet yang dijual Ajun memang jauh lebih murah ketimbang pelanggan harus mengisi ulang paket internet. Sebagai contoh, jika memperpanjang paket internet XL dikenakan biaya Rp 90.000 untuk paket 17 gigabyte (GB).

Tapi dengan membeli paket perdana konsumen hanya harus membayar Rp 60.000 untuk mendapatkan paket data internet sebesar itu.

Ajun bilang, pricing semacam itu diberlakukan hampir semua operator. Alhasil, pelanggan mengantri membeli kartu perdana di gerainya. Kebanyakan hanya untuk sekali pakai. Setelah habis paket datanya, tinggal dibuang kartunya.

Novia, seorang pelanggan di toko Ajun mengakui hal ini. Ia rutin membeli kartu perdana paket internet. Di ponselnya yang bisa menggunakan dua kartu, satu slot kartu ia gunakan untuk nomor tetap. Satu slot lagi buat bergonta-ganti kartu data internet. “Lebih irit, meski agak repot harus beli terus nomor perdana,” ungkapnya.

Ketika disampaikan ada aturan pemerintah tentang registrasi kartu harus sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), Ajun tak bisa menyembunyikan kekagetannya.

Ia memperkirakan aturan tersebut jelas akan berdampak pada penjualannya. Namun ia juga tidak yakin Pemerintah akan mampu mengatur begitu banyak kartu seluler yang beredar di pasaran dan masyarakat. “Saya tidak yakin akan berhasil,” ujarnya.

Sedangkan bagi Herdi, penjaga toko Kharisma Cellular di pasar Palmerah, kebijakan pemerintah jelas akan memukul penjualan tokonya. Karena selama ini, hampir 70% penjualan berasal dari pembelian kartu perdana internet. “Saya kurang setuju,” ujarnya.

Meski tidak setuju, Herdi mengaku pasrah. Ia bilang, ketika periode tahun 2015–2016 memang sempat ada beberapa operator yang mengatur agar memasukkan kode tertentu untuk mengaktifkan paket internet. “Biasanya kami sampaikan ke pembeli kalau mau mengaktifkan pakai kode angka tertentu,” ujarnya.

Namun belakangan ini, aturan itu sudah tidak berlaku lagi. Pelanggan jadi lebih mudah dan praktis dalam menggunakan paket hemat tersebut.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

REGISTRASI SIMCARD

Feedback   ↑ x
Close [X]