kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
FOKUS /

Beban baru pebisnis di depan mata

Rabu, 18 April 2018 / 17:35 WIB

Beban baru pebisnis di depan mata
ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - Menyoal Sertifikasi Halal
Berita Terkait

Lebih dari itu, Adhi pun meragukan kewajiban sertifikasi halal bisa berjalan maksimal. Menurutnya,  kendala terbesar ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasal 10 UU JPH menyatakan, MUI tetap dilibatkan dalam sidang isbat untuk menetapkan fatwa halal. Selain memberi fatwa halal, MUI juga berperan dalam mengontrol auditor produk halal.

Nah, agar proses sertifikasi halal berjalan lancar, Adhi mengharapkan, MUI harus bisa melayani setiap permohonan yang masuk dengan cepat. Selama ini, MUI baru melakukan sertifikasi rata-rata 6.000 permintaan per tahun.

“Sedang jumlah industri pangan skala UMKM ada 1,6 juta unit. Bisa bayangkan, apakah ini bisa dilayani semua menjadi wajib sertifikasi,”ujarnya.

Lantaran ini merupakan aturan main baru, Adhi juga menaruh syak terhadap kewajiban sertifikasi halal bisa optimal karena belum didukung sistem jaminan halal yang bagus.

Terlebih lagi, infrastruktur, regulasi, prosedur kerja layanan, sistem pengawasan, serta pengembangan kerjasama domestik dan global sertifikasi halal juga belum berjalan dengan baik.

Bukan cuma pelaku usaha makanan dan minuman, industri farmasi juga bakal kesulitan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Menurut Parulian Simanjuntak, Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG), sebanyak 95% bahan baku industri ini masih impor.

Bahan baku tersebut belum memilik cap halal. “Jangan membuat masyarakat bingung. Kalau kewajiban ini direalisasikan, masyarakat nanti tanya, obat yang dikonsumsi halal atau tidak,” ujar Parulian.

Dan, dengan kewajiban itu, Indonesia bakal jadi satu-satunya negara di dunia yang mengharuskan sertifikasi halal pada obat-obatan. Bahkan, negara Islam pun belum ada yang merencanakan atau menetapkan peraturan serupa.

Sampai saat ini, Parulian mengungkapkan, ada 22.000 obat-obatan izin edar di negara kita. Katakanlah, pemerintah hanya mampu memeriksa 1.000 obat per tahun. “Artinya, membutuhkan waktu 22 tahun untuk melakukan sertifikasi halal di industri farmasi, belum yang lain,” ujar Parulian.

Jika pemerintah berkeras menerapkan kebijakan itu, pebisnis farmasi tak berani lagi memproduksi obat karena takut terkena sanksi. “Imbasnya, pasokan obat ke masyarakat terganggu,” cetus dia.

Jalan terus

Terlepas dari beberapa masalah yang mungkin muncul, pemerintah masih belum melihat perlunya melakukan amandemen atas UU JPH.

Mastuki, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, mengatakan, pemerintah saat ini justru sedang dalam proses penyusunan peraturan pemerintah (PP) sebagai regulasi turunan dari UU tersebut.

Pemerintah juga terus berupaya memperkuat kapasitas sistem, termasuk penguatan kapasitas MUI dalam penerapan kewajiban halal itu. “Wajib bersertifikat halal tetap berlaku Juni 2019,” tegas Mastuki.

Mastuki pun menegaskan, kebijakan ini berlaku bagi semua produk, tak terkecuali industri farmasi. Ketergantungan terhadap bahan impor tidak bisa dijadikan dasar agar dikecualikan dari kewajiban halal.

Apalagi, pemerintah sudah memberikan waktu bagi industri untuk menyesuaikan dengan aturan anyar tersebut. “Kan sudah dikasih kesempatan mencari bahan alternatif. Kesempatan itu diberikan sejak UU JPH disahkan 2014 lalu sampai Juni 2019 nanti,” katanya.  

Kalaupun bahan impor itu tidak ada penggantinya di dalam negeri, pemerintah akan membantu mengatur kerjasamanya dengan negara pengimpor. Misalnya, impor dari China. Bila di negeri tembok raksasa sudah ada sertifikasi halal dan diakui dunia, maka ketika barang tersebut masuk ke Indonesia, tidak perlu lagi disertifikasi.

Tak hanya farmasi, proses sertifikasi halal terhadap bahan baku juga berlaku untuk industri lainnya. Justru, Mastuki menegaskan, sertifikasi lebih menekankan pada bahan baku.

Ia mencontohkan, industri mode. “Yang disertifikasi bukan bajunya, tapi bahan baku baju seperti benang. Benang ini sudah halal atau ada unsur-unsur haramnya,” ungkap dia.

Untuk memudahkan sektor UMKM, pemerintah berencana hanya menetapkan tarif 10% dari biaya normal mengurus sertifikasi halal. Setuju?

◆ Tahap Penerbitan Sertifikat Halal

- Pengajuan permohonan oleh pelaku usaha
Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pengajuan ini dengan menyertakan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

- Pemilihan LPH
Pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa dan menguji kehalalan produknya. Lembaga ini mendapat kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah eksis adalah LPPOM MUI.
LPH yang dipilih oleh pelaku usaha kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH. Penetapan LPH paling lama lima hari setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

- Pemeriksaan produk
Pemeriksaan dilakukan auditor halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH.  Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilaksanakan di lokasi usaha saat proses produksi atau di laboratorium.
Pengujian di laboratorium bisa dilakukan jika dalam pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya. Hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kemudian diserahkan ke BPJPH.

- Penetapan kehalalan produk
BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. MUI lalu menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Sidang fatwa ini digelar paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH.

-  Penerbitan sertifikasi
Produk yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa MUI dilanjutkan BPJPH dengan mengeluarkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal paling lambat tujuh hari sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Pelaku usaha wajib memasang label halal beserta nomor registrasi pada produk usaha mereka. BPJPH juga akan mempublikasikan penerbitan sertifikat halal dari setiap produk. Untuk produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai alasan.

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 12 Maret - 18 Maret 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Beban Baru Pebisnis di Depan Mata"

 


Reporter: Havid Vebri
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKAT HALAL

Komentar
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web = 0.2364

Close [X]
×