kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.619
  • EMAS590.870 -0,68%
FOKUS /

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (2)

Kamis, 15 Maret 2018 / 13:51 WIB

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (2)
ILUSTRASI. Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat
Berita Terkait

Persoalan lainnya, sertifikat yang dikantongi masyarakat, mestinya menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam artian, tanah yang sudah dimiliki bisa dikelola dan diberdayakan dengan baik, misalnya untuk bertani. Sehingga hasilnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Namun, yang bikin repot, peningkatan ekonomi masyarakat lewat pembagian sertifikat malah diartikan lain. Sertifikat atas lahan membuat harga tanah terkait jadi meningkat. Yang terjadi, tidak sedikit penerima sertifikat yang kemudian menggadaikan sertifikat tersebut. Bahkan menjual tanah yang dimilikinya.

Boleh dijaminkan

Kondisi ini membuat sertifikasi lahan hanya berdampak sesaat terhadap ekonomi masyarakat. Pasalnya, uang hasil gadai atau penjualan tanah tidak digunakan untuk kepentingan produktif. Di saat yang bersamaan, penguasaan lahan dalam jumlah besar ke tangan-tangan tertentu malah sulit untuk dielakkan.

Kondisi ini rupanya disadari oleh Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap mengingatkan masyarakat yang sudah diberikan sertifikat oleh pemerintah. 

Presiden  tak melarang jika sertifikat tersebut dijadikan jaminan, asalkan  dana yang diperoleh digunakan untuk kepentingan yang produktif. Misalnya, modal usaha.

Menjaminkan sertifikat itupun sebaiknya sudah melalui pertimbangan matang agar masyarakat tidak salah langkah sehingga akhirnya tujuan sertifikasi tanah malah tak tercapai.

“Saya titip kalau ingin sertifikat ini diagunkan ke bank, tolong dihitung dulu. Tolong dikalkulasi dulu. Tanyakan ke bank bunganya berapa. Cari pinjaman yang bunganya murah. Pakai itu KUR yang bunganya 9% per tahun. Tahun ini turun lagi jadi 7% per tahun,” pinta Jokowi, saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah untuk rakyat di Kalianda, Lampung Selatan, 21 Januari 2018 silam.

Pakar Agraria Syaiful Bahari sependapat, pemilik lahan sebaiknya tidak dilarang menjaminkan tanahnya ke perbankan. Tapi dengan catatan, uangnya digunakan untuk kepentingan produktif. Sebab, dengan hanya memiliki tanah tanpa kepemilikan modal usaha, sulit juga bagi para pemilik lahan untuk memberdayakan asetnya itu.

Satu hal yang mesti dilakukan adalah memasang pagar hukum agar tanah-tanah yang telah bersertifikat tersebut tidak dijual. Pagar itu bisa berupa regulasi yang melarang atau mempersempit peluang bagi masyarakat penerima sertifikat yang ingin menjual lahannya.

Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menerbitkan regulasi tata ruang yang ketat untuk peralihan fungsi lahan pertanian. Tanpa kebijakan semacam ini, peralihan kepemilikan lahan yang sudah disertifikasi pemerintah sulit dihindari.

Yang lebih tidak mengenakkan, jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, misalnya untuk perumahan dan area industri.

“Misalnya tidak ada regulasi untuk tata ruang, nanti para spekulan tanah bisa masuk. Yang tadinya tanah dipakai untuk pertanian, kemudian diubah jadi areal industri. Sudah pasti spekulan tanah akan masuk. Dan bisa-bisa semua tanah malah dijual,” kata Syaiful.

Pengamat Agribisnis F. Rahardi memiliki catatan kritis soal ini. Dalam opininya di Tabloid ini beberapa waktu lalu, ia menilai, dalam banyak kejadian petani bukannya malas mengolah lahan miliknya sendiri. Cuma tidak bisa dipungkiri, dengan mengolah lahan sendiri, risiko gagal panen dan jatuhnya harga gabah sulit dielakkan oleh petani.

Makanya, catat Rahardi, sentra-sentra produk padi di beberapa daerah, semisal di Pantura Jawa dan Sulawesi Selatan, banyak lahan persawahan yang disewakan ke tengkulak. Para tengkulak ini bisa mengelola puluhan hektare lahan sawah sewaan dengan belasan penggilingan padi.

Kondisi ini sebetulnya bisa ditekan jika petani tidak hanya diberikan lahan. Namun, petani juga perlu mendapatkan kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi pasca sertifikasi.

Tanpa upaya yang saling bersinergi, sulit menggapai keberhasilan program sertifikasi tanah. Kecuali hanya sekadar memperkuat dari sisi legalitas kepemilikan lahan.
Yang sangat mungkin terjadi, justru aji mumpung, harga tanah sudah melambung!

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 19 Februari - 25 Februari 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut:  "Bagi Sertifikat Biar Penerima Naik Derajat"


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKASI TANAH

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0008 || diagnostic_api_kanan = 0.0602 || diagnostic_web = 0.2501

Close [X]
×