kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.619
  • EMAS590.870 -0,68%
FOKUS /

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (1)

Rabu, 14 Maret 2018 / 16:35 WIB

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (1)
ILUSTRASI. Presiden serahkan sertifikat tanah
Berita Terkait


Mesti Komprehensif Biar Hasilnya Lebih Sip

Dari sekian banyak program yang digadang-gadang pemerintah Joko Widodo (Jokowi), reforma agraria merupakan yang diunggulkan. Program ini termuat dalam Nawacita yang merupakan rangkuman rencana kerja pemerintahan Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla (JK) .

Setelah resmi menjadi presiden, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. Regulasi ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Salah satu poinnya menyatakan, pemerintah menargetkan pelaksanaan reforma agraria 9 juta hektare (ha) dan perhutanan sosial 12,7 juta ha.

Program ini punya tujuan yang boleh dibilang mulia. Yakni, menekan kemiskinan, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan menyelesaikan konflik lahan yang kerap terjadi. Baik konflik antarmasyarakat, konflik dengan korporasi, maupun sengketa lahan antara masyarakat dengan negara.

Jika berjalan dengan sukses, kebijakan ini akan berdampak besar. Pakar Agraria Syaiful Bahari mencatat, problem terbesar kebanyakan petani kita adalah soal penguasaan lahan yang tidak memadai.

Rata-rata penguasaan lahan oleh petani cuma 0,2 ha. Padahal, idealnya untuk di Jawa kepemilikannya 2 ha dan 5 ha untuk petani di luar Jawa. Kepemilikan lahan yang minim berkorelasi dengan kesejahteraan petani.

Dus, dengan memberikan akses terhadap kepemilikan, persoalan ini diharapkan bisa dituntaskan.

Redistribusi tanah

Kini, sudah tahun keempat Jokowi memerintah Indonesia. Namun, banyak kalangan menilai program reforma agraria belum bergulir dengan baik. Dampaknya belum terlihat lantaran reforma agraria tidak cuma soal redistribusi tanah.

Masyarakat, termasuk petani yang mendapatkan tanah dari negara, masih perlu mendapat sokongan. Mulai dari akses teknologi, bibit, pemasaran, permodalan, dan pengembangan usaha pertanian. Nah, sokongan pasca redistribusi tanah ini yang belum lagi terlihat gaungnya secara masif.

Dewi Kartika memiliki sejumlah catatan lain atas pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), itu menyebut, salah satunya terkait kebijakan yang tidak sinergis antar kementerian yang terkait.

Reforma agraria paling tidak berhubungan dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Desa.

Kebijakan yang tidak satu pintu membuat koordinasi dan masalah birokrasi yang sudah lama mendera, kembali menjadi persoalan. Ketiga kementerian ini, kata Dewi, terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Upaya untuk mensinkronkan derap langkah pemerintah baru terlihat Mei tahun lalu. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengambil-alih kendali koordinasi program reforma agraria.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 73 Tahun 2017 yang bertajuk Tim Reforma Agraria.

Namun, kehadiran tim ini juga tidak mampu menyelesaikan persoalan agraria secara tuntas. Yang muncul dan marak di permukaan malah sekadar program bagi-bagi sertifikat tanah. (Baca: Bagi Sertifikat Biar Penerima Naik Derajat)

Tim Reforma Agraria bentukan Darmin ibarat obat pereda nyeri. Penyakit sesungguhnya baru bisa diobati dengan kehadiran badan khusus pelaksana reforma agraria.
Desakan untuk menghadirkan lembaga khusus ini sudah ada sejak lama.

Pasalnya, ia dipercaya bisa menyelesaikan persoalan koordinasi dan kewenangan yang menyebar di berbagai kementerian.


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKASI TANAH

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0008 || diagnostic_api_kanan = 0.0487 || diagnostic_web = 0.2537

Close [X]
×