| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.073
  • SUN98,24 0,00%
  • EMAS606.004 0,84%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%
FOKUS /

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (2)

Kamis, 15 Maret 2018 / 13:51 WIB

Bagi-bagi sertifikat ala Jokowi (2)
ILUSTRASI. Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat
Berita Terkait

Dalam wawancara dengan KONTAN beberapa waktu lalu, Pelopor, Sekretaris Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, mengakui sertifikasi lahan tahun lalu memang gagal mencapai target. Namun, hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan.

Pemilik sertifikasi yang sudah tidak ada di lokasi kerap menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat. Belum lagi, sesuai ketentuan, BPN mesti mengumumkan tanah yang akan disertifikat secara terbuka selama tiga bulan. Ini untuk menampung, siapa tahu ada klaim dari pihak lain atas tanah tersebut.

Nah, khusus untuk tahun ini pemerintah mematok target bisa menerbitkan 7 juta sertifikat tanah. Di tahun terakhir pemerintahan Jokowi targetnya meningkat menjadi 9 juta sertifikat tanah. Hingga tahun 2023, Jokowi mematok target program sertifikasi tanah di Indonesia bisa dirampungkan.

Target ini terdengar ambisius. Namun, upaya pemerintah menggeber penerbitan sertifikat tanah bukannya tanpa alasan. Meski dikenal dan menahbiskan diri sebagai negara maritim, daratan di Indonesia cukup luas. Malah masuk dalam 10 besar negara dengan daratan terluas di dunia, yakni mencapai 191,09 juta hektare (ha).

Nah, kata Jokowi saat membagikan 3.500 sertifikat ranah untuk rakyat di Lampung Selatan, 21 Januari 2018 lalu, mestinya di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat.

Namun hingga tahun 2015 berakhir, baru 46 juta bidang tanah yang terdaftar di BPN. Jumlah ini kecil, kata Presiden, lantaran sebelum-sebelumnya, dalam setahun jumlah sertifikat baru yang dikeluarkan hanya sekitar 500.000 sertifikat di seluruh Indonesia

Belum redam konflik

Legalisasi aset tanah memang penting untuk dilakukan. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyebut, sertifikat atas tanah bukan hanya sebagai bukti atas kepemilikan lahan. Namun, program sertifikasi ini juga berguna untuk menekan terjadinya sengketa lahan di tengah-tengah masyarakat.

Maklum saja, Jokowi menyebut, saban melakukan kunjungan ke daerah, ia kerap mendapati masyarakat mengeluhkan sengketa lahan. Bukan cuma sengketa antar masyarakat, tapi juga konflik masyarakat dengan korporasi, bahkan sengketa pertanahan dengan negara.

Namun, kalangan masyarakat sipil punya sudut pandang yang berbeda. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik lahan bukan cuma tidak bisa ditekan.

Yang terjadi malah sebaliknya, semakin ke sini, tren konflik semakin meningkat. (Lihat grafik Perkembangan Konflik Agraria 2013-2017).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Dewi Kartika menenggarai, hal ini disebabkan kebijakan pemerintah terkait lahan belum mampu menjawab persoalan yang ada. Sertifikasi lahan bukanlah kebijakan yang salah. Namun, praktik yang terjadi saat ini, sertifikasi dilakukan tanpa penataan ulang struktur penguasaan agraria lebih dulu.

“Mestinya yang dilakukan terlebih dulu, yang tidak punya tanah dikasih tanah. Yang kelebihan tanah, dikurangi. Itu yang disebut genuine agrarian reform,” katanya.

Walhasil, campur aduk pun terjadi antara sertifikasi tanah biasa, yakni yang dilakukan oleh masyarakat yang memang sudah memiliki tanah, dengan program sertifikasi yang menjadi bagian dari reforma agraria.


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

SERTIFIKASI TANAH

Komentar
TERBARU

KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.4397 || diagnostic_web = 2.8162

Close [X]
×