: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Antara janji, mimpi dan realisasi Jokowi (2)

Antara janji, mimpi dan realisasi Jokowi (2)

II. Klaim Pemerintah: Swasembada Pangan Sudah Tercapai Sejak Tahun Lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman terikat kontrak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mematok target swasembada pangan mesti dicapai dalam tiga tahun. Pada tahun 2014, Jokowi beberapa kali menyebut akan mencopot Amran dari jabatannya jika target tersebut tidak tercapai.

Berdasar penelusuran KONTAN, paling tidak, Presiden Jokowi dua kali melontarkan ultimatum itu. Pertama, saat memberi pembekalan di muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, tanggal 31 Agustus 2014. Kedua, saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 9 Desember 2014.

Sampai hari ini, Amran masih aman di posisinya. Swasembada beras sudah dicapai sejak 2016. Sejak awal 2016 hingga Oktober 2017 tidak ada ijin impor dan tidak ada impor beras medium.

Produksi padi 2016 sebesar 79,3 juta ton gabah kering giling (GKG) cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar 2,6 juta ton per bulan.

Untuk tahun ini, prediksi angka sementara produksi padi sekitar 81,5 juta ton. Kata Plt Kabiro Humas Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, angka itu berdasarkan hitungan luas tanam Oktober 2016 hingga September 2017 yang jauh lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sementara swasembada jagung diklaim telah tercapai pada 2017 dengan prediksi produksi 26,0 juta ton.  Pada 2017 ini tidak ada impor jagung pakan ternak. Pada tahun 2016, impor jagung turun 62% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,26 juta ton.

Sejak 2016 hingga sekarang, Suwandi menyebut tidak ada impor cabai segar dan bawang merah. “Bahkan sejak September 2017 kita sudah mengekspor bawang merah ke Thailand, Singapura, Timor Leste dan lainnya,” ujarnya.

Untuk kedelai, program swasembada dimulai tahun ini dengan menanam di lahan baru seluas 500.000 hektare (ha) dan tahun 2018 direncanakan seluas 1,5 juta ha. Dus, dalam 2-3 tahun mendatang kebutuhan kedelai nasional bisa dipasok dari produksi dalam negeri.

Namun, Pengamat Pertanian Khudori meragukan klaim Kementan. Di atas kertas, berdasarkan data yang dirilis Kemtan, produksi padi, jagung, kedelai naik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Biasanya ada istilah teori sarung. Ketika salah satu dari tiga komoditas itu produksinya naik, maka yang lain turun. Nah, ini tidak terjadi saat ini,” ujar Khudori.

Namun, bukan soal teori sarung yang membikin Khudori ragu atas klaim tersebut. Masalahnya, kenaikan data produksi ini tidak dibarengi kenyataan di lapangan. Jika produksi melimpah, artinya harus ada pasokan yang banyak dan ini seharusnya membuat harga menjadi relatif rendah.

“Tapi kenyataannya tidak begitu. Ketika pemerintah mengklaim produksi jagung naik, namun kenyataannya pelaku usaha (unggas) teriak-teriak harga tinggi. Sehingga saya termasuk orang yang meragukan data itu,” tandas Khudori.

Dus, agar klaim tersebut sahih, Khudori meminta harus ada kepastian keakuratan data dan pengawasan di lapangan.

Soal ini pemerintah tengah berusaha mewujudkan proyek “satu data dan satu peta”.  “Satu data” dikoordinasikan oleh BPS dan didukung seluruh instanasi terkait. Sementara “satu peta” dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Data-data ini menjadi rujukan bagai semua instansi dalam pengambilan keputusan.

Kementan, kata Suwandi, juga sudah mengembangkan monitoring pertanaman padi dengan citra satelit landsat-8 yang diperoleh gratis dari LAPAN. Data diperbarui secara komputerisasi setiap 16 hari, dan resolusi satu pixel setara 900 m2. Kualitas data ditingkatkan dan metode pendataan saat ini sedang disempurnakan.

Menurut Khudori, ada beberapa pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas. Di antaranya, terkait subsidi dan bantuan, mulai dari pupuk dan benih. Kebijakan ini dinilai tidak efisien dan belum mampu mendongkrak produktivitas petani.

Selain itu, janji Jokowi terkait pemberian 9 juta ha lahan ke petani juga meleset dari kenyataan. “Yang terjadi justru program 4,5 juta ha lahan baru dan 4,5 juta ha berupa sertifikasi dan legalitas,” kata Khudori.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

EVALUASI KINERJA JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]