: WIB    —   
indikator  I  
FOKUS /

Antara janji, mimpi dan realisasi Jokowi (1)

Antara janji, mimpi dan realisasi Jokowi (1)

Ikhtiar Tebar Pesona Demi Menggeber Sektor Pariwisata

Banyak negara kini mulai serius menggarap industri pariwisata. Bahkan, Arab Saudi yang terkenal saklek dalam menegakkan aturan, kini mulai melunak. Minyak tak lagi bisa menjadi tumpuan. Perempuan pun dibebaskan melenggang di pantai sambil berbikini ria.

Aturan khusus ini akan diberlakukan di Laut Merah. Di kawasan ini, Pangeran Arab Saudi Muhammed bin Salman menggarap resor mewah dan pulau-pulau pribadi di sepanjang 200 km pesisir pantai Laut Merah. Proyek dimulai tahun 2019 dan rencananya selesai pada 2022.

Di Indonesia, kesadaran atas potensi pariwisata lebih dulu muncul. Jika Arab Saudi ingin lepas dari ketergantungan terhadap minyak. Indonesia tampaknya juga tidak mau terus-menerus terlena pesona sektor komoditas.

Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), hal ini diwujudkan dalam janji kampanye mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam Nawacita Jokowi-JK.

Tak tanggung-tanggung, pada tahun kelima berkuasa, keduanya berambisi bisa menarik kedatangan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman). Ini artinya ada kenaikan lebih dari dua kali lipat dibanding posisi tahun 2014 yang cuma sekitar 9 juta wisatawan asing.

Soal potensi wisata, Indonesia tiada duanya. Cuma, banyak persoalan yang membuat sektor pariwisata belum berkembang dengan baik. Saat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam sebuah seminar di Jakarta Mari Elka Pangestu menyebut tujuh masalah yang menghambat industri pariwisata Indonesia.

Persoalan yang ia maksud adalah keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi dan promosi, dan aturan. Lalu, ada masalah keterbatasan teknologi, kesiapan masyarakat, dan investasi yang belum berkembang di daerah.

Di masa Jokowi, selain persoalan yang dipaparkan Mari, pemerintah juga mengalami masalahnya sendiri; keterbatasan anggaran. Dus, pemerintah memilih fokus ke 10 destinasi wisata prioritas. Dari barat Indonesia, mulai dari Danau Toba di Sumatra Utara hingga Morotai di Maluku Utara.

Sebanyak tiga di antaranya sudah berbentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain Mandalika di Lombok dan Morotai.

Nantinya, kesepuluh destinasi pariwisata ini bakal menjadi hub bagi kawasan wisata di sekitarnya. “Kalau terlalu banyak yang kita kembangkan, tapi sumber daya kita sangat terbatas akhirnya satu pun tidak ada yang selesai,” kata Hiram -syah S. Thaib, Ketua Pokja Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwi- sata Prioritas.

Untuk menyiapkan 10 destinasi ini, diperkirakan kebutuhan dana investasinya sekitar US$ 20 miliar. Sekitar Rp 10 miliar untuk membangun infrastruktur penunjang seperti transportasi. Sisanya untuk membangun amenitas pariwisata.

Sejauh ini, pemerintah mengebut berbagai proyek penunjang destinasi prioritas. Utama-nya untuk menunjang aksesibilitas dari dan ke lokasi wisata. Salah satu contohnya, infrastruktur penunjang Danau Toba.

Hiramsyah bilang, wisatawan dari Jakarta tidak perlu lagi ke Bandara Kualanamu. Lalu melanjutkan perjalanan darat selama 7 hingga 8 jam. Dari Bandara Soekarno-Hatta, wisatawan bisa langsung ke Bandara Silangit yang diaktifkan kembali tahun lalu dengan waktu tempuh sekitar 2 jam, ditambah perjalanan darat ke Danau Toba sekitar 30 menit.

Lalu fasilitas terminal ditingkatkan dan landasan pacu diperpanjang. Diharapkan bulan Oktober ini, Silangit sudah bisa berstatus bandara internasional. “Rencananya Oktober ini diresmikan oleh presiden jalan tol ruas Medan-Tebing Tinggi,” kata Hiramsyah.

Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung yang menunjang KEK Tanjung Kelayan malah sudah berstatus bandara internasional sejak tahun lalu. Pada September 2017 lalu, dimulai penerbangan perdana dari Kuala Lumpur ke Hanandjoeddin.

Ground breaking bandara Kulonprogo yang akan menunjang kawasan wisata Borobudur juga sudah dimulai. Targetnya, pada 2019 New Yogyakarta Internasional Airport, itu sudah bisa beroperasi. “Pemerintah konsern untuk memperbaiki konektivitas udara. Karena 95% turis datang lewat udara,” kata Hiramsyah.


Reporter Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor Mesti Sinaga

EVALUASI KINERJA JOKOWI

Feedback   ↑ x
Close [X]