kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
FOKUS /

Transaksi tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang (1): Amunisi baru berangus korupsi

Senin, 04 Juni 2018 / 18:45 WIB

Transaksi tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang (1): Amunisi baru berangus korupsi
ILUSTRASI. Uang Tunai di Pusat Penyimpanan Uang di Kantor BRI



Berita Terkait

Yunus tak menampik, masuknya BI membuat pembahasan RUU PTUK mundur dari target. “Dulu, saya sudah mengajak BI untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan RUU PTUK tapi menolak. Tapi, setelah diketahui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pergi dari penyusunan, baru mereka melihat punya wewenang di situ. Itulah mengapa pengesahan RUU ini agak terlambat,” bebernya.

Menurut Erwin, keterlibatan BI sesuai perintah Pasal 8 UU BI. “Salah satu amanatnya menuntut BI berwenang dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran, baik tunai maupun nontunai,” kata dia.

Namun, bank sentral masih kurang sreg dengan pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Pertimbangannya, jangan sampai batasan itu memberatkan sektor usaha. Terutama, di daerah pedesaan yang banyak bergerak di sektor pertanian dan peternakan.

“Bayangkan, misalnya, satu mobil pengirim sapi isinya bisa 17 ekor sampai 20 ekor, sedangkan satu ekor harganya bisa Rp 20 juta. Jika penjual sapi dibayar tunai, masak ia juga terkena sanksi,” ujar Erwin.

Berbeda dengan BI yang menilai batasan Rp 100 juta terlalu kecil, KPK justru berpandangan sebaliknya. Agus mengusulkan, batas maksimal transaksi tunai dalam RUU PTUK dikurangi lagi menjadi Rp 25 juta.

Sebab, angka Rp 100 juta masih terlalu tinggi sehingga tak efektif memberantas korupsi dan pencucian uang. “Kalau bisa dikurangi jadi Rp 25 juta,” pintanya.

Toh, Agus tetap mengapresiasi usaha penyusunan RUU PTUK. Soalnya, transaksi nontunai bisa digenjot dan hal ini akan lebih memudahkan PPATK dan KPK dalam memonitor korupsi dan pencucian uang.

Tapi, Yunus mengatakan, batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp 100 juta sudah melalui pertimbangan matang serta membandingkan dengan negara lain. “Penurunan batas maksimal transaksi tunai tidak menjamin berdampak signifikan mengurangi tingkat korupsi dan penyuapan,” kata dia.

Yang jelas, ruang gerak para pelaku tindak pidana yang menggunakan transaksi tunai harus dipersempit. Dan, RUU PTUK diharapkan bisa jadi amunisi baru bagi penegak hukum mempersempit ruang gerak para penjahat itu.                              

◆  Aturan Main Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Pasal 3 ayat 2
Setiap orang dilarang melakukan transaksi uang kartal dengan nilai di atas
Rp 100 juta atau yang nilainya setara dengan itu, baik dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi, dalam satu hari di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 3 ayat 3
Transaksi dengan nilai di atas Rp 100 juta atau yang nilainya setara dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara nontunai.

Pasal 6 ayat 1
Pejabat umum wajib menolak pembuatan akta yang memuat transaksi uang kartal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6 ayat 2
Pejabat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Perjanjian yang memuat transaksi uang kartal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 9 ayat 1
Transaksi uang kartal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi transaksi:
a. Transaksi uang kartal yang dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan (PJK) dengan pemerintah dan bank sentral.
b. Transaksi uang kartal antar-PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing.
c. Transaksi uang kartal untuk penarikan tunai dari bank dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun.
d. Transaksi uang kartal untuk pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada negara.
e. Transaksi uang kartal untuk melaksanakan putusan pengadilan.
f.  Transaksi uang kartal untuk kegiatan pengolahan uang.
g. Transaksi uang kartal untuk biaya pengobatan.
h. Transaksi uang kartal untuk penanggulangan bencana alam.
i.   Transaksi uang kartal untuk pelaksanaan penegakan hukum.
j.   Transaksi uang kartal untuk penempatan atau penyetoran ke PJK.
k.  Transaksi uang kartal untuk penjualan dan pembelian mata uang asing.
l.   Transaksi uang kartal yang dilakukan di daerah yang belum tersedia PJK atau sudah tersedia PJK namun belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai.

Pasal 10 ayat 1
PJK wajib meminta informasi mengenai identitas diri, sumber dana, tujuan transaksi, dan dokumen pendukung dari setiap orang yang melakukan transaksi uang kartal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 10 ayat 2
PJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) wajib mengetahui, bahwa setiap orang yang melakukan transaksi uang kartal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

Pasal 11 ayat 1
Dalam hal setiap orang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang benar yang diminta oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh setiap orang, PJK wajib:
a. menolak transaksi uang kartal tersebut; dan
b. melaporkan transaksi uang kartal tersebut kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Pasal 14  
Pengawasan atas UU PTUK dilakukan oleh BI, kecuali dalam rangka untuk mencegah dan memberantas TPPU dilakukan oleh PPATK. Lingkup pengawasan antara lain penetapan regulasi, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi.

Pasal 18
Untuk mendukung implementasi PTUK, setiap pembawaan uang kertas asing  (UKA) ke dalam dan atau ke luar daerah pabean Indonesia harus mendapat izin dari BI.

Sumber: RUU PTUK


PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0704 || diagnostic_web = 0.3294

Close [X]
×