| : WIB | INDIKATOR |
FOKUS /

Transaksi tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang (1): Amunisi baru berangus korupsi

Senin, 04 Juni 2018 / 18:45 WIB

Transaksi tunai di atas Rp 100 juta akan dilarang (1): Amunisi baru berangus korupsi
ILUSTRASI. Uang Tunai di Pusat Penyimpanan Uang di Kantor BRI
Berita Terkait

Amunisi Baru untuk Memberangus Korupsi

Ratusan orang memadati Aula Yunus Husein Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (17/4) pekan lalu. Termasuk, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Pagi itu, Bambang dan Yasonna yang kompak mengenakan kemeja putih hadir sebagai narasumber dalam acara Diseminasi Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK). Ikut menjadi pembicara: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Calon beleid itu kelak memainkan peran sangat penting. “Penetapan RUU tersebut akan membantu upaya dari sisi pencegahan maupun penindakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,” kata Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua PPATK, di acara itu.

Pemerintah memang berencana membatasi transaksi dengan menggunakan uang tunai. RUU PTUK menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan transaksi uang kartal di atas

Rp 100 juta atau yang nilainya setara, baik satu kali maupun beberapa kali transaksi, dalam satu hari. Setiap orang maksudnya, orang perorangan maupun korporasi.
Menurut Kiagus, ada sejumlah faktor yang mendorong kelahiran bakal undang-undang tersebut.

Pertama, hasil riset analisis PPATK menemukan, ada peningkatan tren transaksi uang kartal. Tren ini disinyalir untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana.

“Pelaku berusaha memutus pelacakan aliran dana ke pihak penerima dana dengan melakukan transaksi tunai. Ini berbeda dengan transaksi nontunai dalam jumlah besar yang bisa dilacak PPATK,” ujar Kiagus.

Kedua, pembatasan transaksi tunai berguna untuk mengeliminasi sarana yang bisa digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap, dan pemerasan.

Betul, Bambang menyebutkan, selama ini PPATK kerap kesulitan melacak aliran dana kasus korupsi dalam bentuk tunai lantaran tidak tercatat dalam sistem keuangan.

Itulah kenapa, besaran transaksi tunai di suatu negara memiliki korelasi dengan indeks korupsi mereka. Contoh, Bulgaria, Rusia, India, dan Indonesia memiliki transaksi tunai di atas 60%, sehingga mempunyai persepsi tingkat korupsi buruk.

Sudah jadi rahasia umum, banyak pihak yang menggunakan uang tunai untuk melakukan gratifikasi dan suap. KPK berulang kali menangkap tangan pejabat publik yang menerima gratifikasi atau suap, dengan nilai mencapai miliaran rupiah dalam satu kasus.

Kiagus mengungkapkan, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan pembatasan transaksi tunai, seperti Italia, Belgia, Armenia, Meksiko, dan Brasil.

Mereka memberlakukan aturan itu untuk menekan pidana suap, pendanaan terorisme, dan pencucian uang. “Karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan pembatasan transaksi tunai untuk meminimalisasi korupsi,” imbuhnya.

Selain kebutuhan penegakan hukum, Kiagus menambahkan, pembatasan transaksi uang kartal juga mengurangi biaya pencetakan uang oleh Bank Indonesia (BI). Lalu, pembatasan akan mendidik masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya.

Tidak semua transaksi
Tapi, tidak semua nilai transaksi tunai harus maksimal Rp 100 juta. Ada 12 jenis transaksi tunai yang nilainya boleh di atas Rp 100 juta. Misalnya, penarikan tunai dari bank dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun. Kemudian, untuk pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada negara serta biaya pengobatan (lihat tabel).


Reporter: Havid Vebri, Merlinda Riska, Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga

PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI

Komentar
TERBARU

KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0531 || diagnostic_web = 0.2129

Close [X]
×