Reporter: Uji Agung Santosa, Widyasari Ginting | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemilihan umum (Pemilu) 2014 sudah hampir menyentuh babak akhir. Pada 9 April 2014 melalui pemilihan legislatif (pileg), Indonesia memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPR). Pileg itu mengantarkan pada majunya dua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk bertanding pada 9 Juli 2014.
Pada 9 Juli 2014, rakyat Indonesia kembali memilih capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia periode 2014-2019. Pasangan nomer urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka memperebutkan 188.246.645 pemilih di 478.833 tempat pemilihan suara (TPS) seluruh Indonesia.
Namun rupanya persaingan tidak berhenti sampai tanggal 9 Juli 2014 saja. Perbedaan hasil hitung cepat (quick count) menjadi penyebab mengapa dua kubu pasangan capres dan cawapres baik Prabowo ataupun Jokowi saling klaim menjadi pemenang dan berhak menduduki kursi Presiden RI.
Klaim itu terlihat dari sejumlah pesta deklarasi kemenangan baik yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK. Jika pasangan Jokowi-JK melakukan deklarasi kemenangannya di Tugu Proklamasi dan Bundaran Hotel Indonesia (HI), kubu Prabowo-Hatta mendeklarasikan kemenangan di markasnya dan dilanjutkan di Hotel Menara Bidakara Jakarta.
Menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Tantowi Yahya, pesta deklarasi kemenangan versi Prabowo-Hatta dilakukan untuk mengimbangi opini publik. Jangan sampai opini publik tergiring dari deklarasi kemenangan yang dilakukan Jokowi-JK. "Kalau tidak lakukan deklarasi, nanti opini publik sudah tergiring kalau Jokowi-JK sudah menang, padahal belum," katanya.
Delapan lembaga survei dalam hitung cepatnya menggunggulkan pasangan Jokowi-JK. Sedangkan empat lembaga survei yang lain memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden tahun ini.
Delapan lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Jokowi-JK adalah ;
| Lembaga | Prabowo-Hatta (%) | Jokowi-Jk (%) | Data masuk (%) |
| Litbang Kompas | 47,66 | 52,34 | 100 |
| RRI | 47,29 | 52,71 | 95,85 |
| SMRC | 47,09 | 52,91 | 99,30 |
| CSIS-Cyrus | 48,9 | 52,1 | 97 |
| LSI | 46,43 | 53,37 | 98,05 |
| IPI | 47,20 | 52,47 | 92,20 |
| Poltracking Institute | 46,63 | 53,37 | 90 |
| Populi Center | 49,05 | 50,95 | 96,50 |
Menurut hasil hitung Litbang Kompas sendiri, sebaran suara yang dimiliki Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta per provinsi sebagai berikut:
| Provinsi | Prabowo-Hatta (%) | Jokowi-JK (%) |
| Aceh | 53,24 | 46,76 |
| Sumut | 41,73 | 58,27 |
| Sumbar | 78,53 | 21,47 |
| Riau | 48,03 | 51,97 |
| Jambi | 45,75 | 54,25 |
| Sumsel | 53,88 | 46,12 |
| Bengkulu | 49,99 | 50,01 |
| Lampung | 45,18 | 54,82 |
| Kep. Babel | 30,11 | 69,89 |
| Kep. Riau | 44,62 | 55,38 |
| DKI Jakarta | 46,36 | 53,64 |
| Jabar | 59,17 | 40,83 |
| Jateng | 33,22 | 66,78 |
| DIY | 43,01 | 56,99 |
| Jatim | 47,75 | 52,25 |
| Banten | 59,98 | 40,02 |
| Bali | 27,8 | 72,2 |
| NTB | 74,99 | 25,01 |
| NTT | 31,71 | 68,29 |
| Kalbar | 45,24 | 54,76 |
| Kalteng | 39 | 61 |
| Kalsel | 49,1 | 50,9 |
| Kaltim | 35,73 | 64,27 |
| Kalut | 44,47 | 55,53 |
| Sulut | 54,94 | 45,06 |
| Sulteng | 52,71 | 47,29 |
| Sulsel | 30,81 | 69,19 |
| Sultra | 48,33 | 51,67 |
| Gorontalo | 62,98 | 37,02 |
| Sulbar | 30,94 | 69,06 |
| Maluku | 53,56 | 46,44 |
| Maluku Utara | 65,05 | 34,95 |
| Papua Barat | 37,78 | 62,22 |
| Papua | 29,63 | 70,37 |
Sedangkan empat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Prabowo-Hatta adalah;
| Lembaga | Prabowo-Hatta (%) | Jokowi-Jk (%) | Data masuk (%) |
| Puskaptis | 52,05 | 47,95 | 93,41 |
| JSI | 50,14 | 49,86 | 91,25 |
| LSN | 50,56 | 49,44 | 96,51 |
| IRC | 51,11 | 48,89 | 100 |
Atas perbedaan itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian meminta semua lapisan masyarakat tenang dan sabar menunggu hasil resmi KPU. "Kami mengharapkan partisipasi tim kampanye pasangan calon untuk menenangkan seluruh anggota dan pendukungnya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik. Menurutnya hasil hitung cepat perolehan suara yang sudah dirilis beberapa lembaga survei bukanlah hasil resmi pilpres 2014.
Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional akan dilakukan KPU selama tiga hari pada 20-22 Juli 2014. Penghitungan dilakukan berjenjang melalui rekapitulasi suara mulai dari tingkat desa-kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten-kota. Selanjutnya KPU provinsi akan melakukan rekapitulasi pada 18-19 Juli 2014 sebelum sampai nasional, untuk kemudian diselesaikan pada 22 Juli 2014.
Yang jelas, perbedaan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei itu telah menimbulkan rasa tidak percaya akan kredibilitas lembaga sigi ini di masyarakat, terutama yang hasilnya memenangkan kubu Prabowo-Hatta. Apalagi hasil hitung antar lembaga survei tersebuit di luar batas kewajaran 1%-2%. Perbedaan ini juga dikhawatirkan bakal menimbulkan teror dan ancaman di sejumlah lembaga survei. Sehingga dalam beberapa hari kantor-kantor lembaga survei, seperti Indikator Politik Indonesia dan Poltracking dijaga polisi.
General Manager Litbang Kompas Harianto Santoso mengatakan, setiap lembaga survei harus membuka ke publik tentang tata cara mereka melakukan survei. "Quick count itu adalah harapan dan keyakinan. Namun dengan kejadian ini quick count lagi tidak dipercaya," ujarnya. Dia berharap ada sanksi bagi lembaga survei yang telah menciderai kepercayaan publik tersebut.
Senada diungkapkan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi. "Kalau ini dibiarkan maka akan selalu ada survei-survei hitam di masa depan. Publik harus tahu," katanya. Menurutnya menjadi tugas dewan etik untuk memeriksa setiap lembaga survei termasuk metodologi yang digunakan dan sumber keuangan mereka.
Atas kisruh ini Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) mengaku akan mengaudit tujuh lembaga survei yang masuk dalam keanggotaan Persepi. Tujuh lembaga survei tersebut adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Cyrus Network, Populi Center, Jaringan Suara Indonesia (JSI), serta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). "Semua lembaga penelitian tersebut telah menandatangani pakta integritas Persepi," kata anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk.
Menurut Hamdi, perbedaan hasil survei ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak proses pemilihan presiden. Nantinya hasil audit ini akan diumumkan ke publik. Jika ada lembaga survei yang terbukti melanggar kode etik, Persepi akan menjatuhkan sanksi administratif. "Sanksi yang paling keras yang dikeluarkan dari Persepi," ujarnya.
Dalam proses audit nantinya, Persepi akan memastikan proses pengambilan sampel dilakukan secara random dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk itu, Persepi meminta seluruh lembaga penelitian yang melakukan quick count bersedia secara jujur memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang metode penelitian yang dilakukan. Menurut Hamdi, seharusnya hasil quick count yang dilakukan berbagai lembaga penelitian kurang lebih sama jika dilakukan sesuai dengan metodologi yang benar.
Atas tudingan-tudingan itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Pengembangan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid membantah bahwa hitung cepat yang dilakukan lembaganya berdasarkan permintaan dan didanai oleh Tim Sukses Prabowo-Hatta.
Dia menjelaskan metode yang dipakai dalam hitung cepat lembaganya adalah multi stage random sampling dan margin error ± 1%. Sampel data diambil oleh petugas-petugas lembaganya dari 1.250 TPS di 150 kelurahan/desa, 150 kabupaten/kota dan 33 provinsi. "Quick count lembaga survei kami tidak mengatakan Prabowo-Hatta menang, tetapi unggul," ujar Husin.
Menurutnya hasil hitung cepat lembaga surveinya tersebut hanya berlaku mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. "Setelah waktu tersebut yang berlaku adalah real count," ujarnya. Soal real count ini, kemudian banyak beredar di sosial media hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pekerjaan rumah presiden baru
Terlepas dari hiruk pikuk perbedaan hasil hitung cepat lembaga survei, sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti presiden dan wakil presiden terpilih, baik itu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK. Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dody Arifianty bilang di sektor pangan, pemerintah perlu segera meningkatkan produksi pangan dalam negeri untuk mengurangi impor sehingga defisit neraca dagang tidak semakin besar.
Apalagi dua pasangan capres dan cawapres dalam janji-janji kampanye dan visi misinya juga telah mengatakan untuk membuka lahan pertanian baru antara 1 juta sampai 2 juta hektare (ha). Menurut Dody pembukaan lahan baru bisa dilakukan di daerah Kalimantan dan Papua, karena di Pulau Jawa sangat sulit. Selain tambahan lahan, sistem irigasi dan penerapan teknologi pangan juga perlu ditingkatkan.
Di bidang infrastruktur, ada tiga hal prioritas yang menurut Dody perlu segera diselesaikan pemerintah, yakni perairan, listrik dan transportasi. "Saat ini ongkos kirim sapi dari Australia lebih murah daripada mengirim barang dari dalam negeri?," ungkapnya. Untuk itu pemerintah mendatang harus segera membangun pelabuhan maupun bandara baru untuk menurunkan biaya transportasi.
Di sektor energi, pembangkit dan trasmisi, Indonesia harus memanfaatkan sebesar-besarnya potensi batubara untuk memperkuat jaringan listrik dalam negeri. Pengembangan pembangkit listrik baru dan terbarukan, seperti listrik arus laut juga wajib dikembangkan.
Pemerintah baru juga perlu segera menerapkan Standar Nasional Indoensia (SNI) lebih luas untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia 2015. SNI akan membantu peningkatan daya saing perusahaan Indonesia, termasuk membantu menyaring barang-barang luar masuk ke Indonesia. "Negara barat saja buat standar ganda, jangan terlalu polos," katanya.
Senada diungkapkan Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman. Di bidang energi, pemerintah perlu segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt. Juniman juga menyarankan pemerintah ke depan segera menaikan harga bahan bakar bersubsidi sehingga masyarakat mulai berpikir untuk beralih pada energi lain. "Itu harus didukung industri otomotif, sehingga mobil baru mulai pakai gas," katanya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berharap, sektor pangan harus mendapat prioritas utama dari pemerintah. Sofjan bilang pemerintah harus mulai melakukan swasembada gula, jagung, dan beras. Untuk infrastruktur, Sofyan harus bilang fokus pada pembangunan infrastruktur dibidang irigasi, listrik dan pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
