kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Sengkarut penetapan upah minimum


Sabtu, 20 Oktober 2018 / 12:38 WIB
Sengkarut penetapan upah minimum
ILUSTRASI. Unjuk rasa peringatan Hari Buruh

Reporter: Abdul Basith, Handoyo, Riset Kontan, Sinar Putri S.Utami | Editor: Yoyok

Biaya pengembangan kemampuan tersebut diungkapkan Timboel tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengembangan dapat dilakukan menggunakan dana imbal hasil dari jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara, Berly Martawardaya, ekonom Universitas Indonesia (UI) mengatakan, kenaikan UMP ini berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dari masing-masing kepala daerah menerapkan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Karena tidak semua kepala daerah akan mematuhi ketentuan dari PP nomor 78 itu. Makin banyak yang tidak patuh, maka makin menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dan menaikkan inflasi tahun 2019," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan, dengan kondisi ekonomi dan beban usaha yang semakin berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kenaikan UMP 8,3% sebenarnya cukup membebani pelaku usaha.

"Terlebih pemerintah juga menaikkan tarif PPH untuk 1.147 barang impor di mana di sana juga ada beberapa bahan baku impor. Pengusaha berharap jika memungkinkan kenaikan UMP 2019 di bawah 8,3% akan lebih memberikan ruang gerak dan mengurangi beban pengusaha," ujar Sarman.

Jika kita mengacu kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03% maka besaran UMP 2019 DKI Jakarta akan mendekati angka Rp 4 juta atau sekitar Rp 3.940.972 dan dipastikan UMP tahun 2020 akan menembus angka Rp 4 juta lebih. “Bagi seorang pekerja bujangan dan nol pengalaman besaran ini sdh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Sarman.

Oleh karena itu, dalam penetapan UMP 2019 pelaku usaha sangat berharap kepada Serikat Pekerja agar jangan menuntut terlalu berlebihan diluar kemampuan dunia usaha. PP Nomor 78 tahun 2015 dinilai sudah sangat adil dan memberikan kepastian bagi pengusaha dan pekerja.




TERBARU
Terpopuler

Close [X]
×