kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.197
  • EMAS672.000 0,90%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Sengkarut penetapan upah minimum

Sabtu, 20 Oktober 2018 / 12:38 WIB

Sengkarut penetapan upah minimum
ILUSTRASI. Unjuk rasa peringatan Hari Buruh

Namun tetap saja, bagi sebagian kalangan buruh keputusan Pemerintah yang menetapkan UMP sebesar 8,03% tahun depan tetap mendapatkan penolakan. Salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Alasannya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan acuan dalam menentukan UMP. “Dengan begitu nilai 8,03% dari pemerintah itu kita tolak,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi KONTAN, Rabu (16/10).

Apalagi, berdasarkan survei yang telah ia lakukan di lapangan, kebutuhan layak hidup buruh di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang per Oktober 2018 sebesar Rp 4,2 juta - Rp 4,5 juta. Hal itu pun berdasarkan 60 item yang dijadikan patokan. Oleh karena itu, maka KSPI akan mengajukan rekomendasi ke pemerintah kalau kenaikan UMP tahun depan sebesar 20%-25%.

“Kita perbaiki kualitas itemnya. Seperti, selama ini hitungan radio diganti televisi, sewa rumah sekarang kan tidak ada lagi sewa rumah satu kamar begitu dan harga sewa juga meningkat. Begitu juga dengan bahan makanan yang sudah mengalami kenaikan dan listrik,” jelas Said.

Namun, tidak semua kalangan buruh menolah perhitungan kenaikan UMP versi PP Nomor 78 Tahun 2015 tersebut. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai, kenaikan UMP sebesar 8,03% tahun 2019 dinilai cukup. 

Hal itu melihat kondisi perkembangan industri saat ini. Kondisi rupiah yang melemah dinilai membuat industri ikut terbebani secara biaya produksi. "Dalam kondisi saat ini perusahaan sulit bergerak, angka tersebut relatif cukup," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) OPSI, Timboel Siregar.

Meski begitu Timboel meminta agar perusahaan juga terbuka kepada pekerja. Pasalnya untuk industri yang berorientasi ekspor akan mendapat keuntungan tambahan dengan pelemahan rupiah. 

Ia juga bilang perlu adanya upaya peningkatan kualitas pekerja. Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kemampuan pekerja sehingga produksi ikut meningkat. "Kenaikan upah minimum juga perlu dibarengi dengan kenaikan produksi," terang Timboel.


Video Pilihan

TERBARU
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0462 || diagnostic_web = 3.9703

Close [X]
×