kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.043
  • EMAS656.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Sengkarut penetapan upah minimum

Sabtu, 20 Oktober 2018 / 12:38 WIB

Sengkarut penetapan upah minimum
ILUSTRASI. Unjuk rasa peringatan Hari Buruh

Untuk kenaikan UMP tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sebesar 8,3%. "Ini diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi kita 2,88% dan pertumbuhan ekonomi 5,15%," kata Hanif saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/10).

Hanif juga mengimbau kepada para pelaku usaha dan serikat pekerja untuk memahami kenaikan UMP yang didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ke depannya, sudah tidak ada perdebatan terkait angka kenaikan UMP itu sendiri. 

Dari sisi pelaku usaha, dengan formula perhitungan yang ada sudah bisa memprediksi kenaikan upah di tahun yang akan datang. "Karena tujuan PP 78 itu memastikan kenaikan upah terjadi tiap tahun. Tidak perlu demo tidak perlu ramai-ramai, Alhamdulilah upah naik terus," jelas Hanif.

Atas keputusan terkait kenaikan UMP tahun depan, Hanif pada 15 Oktober 2018 telah menandatangani Surat Edaran Nomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Dalam surat edaran yang ditujukan kepada para Gubernur di Seluruh Indonesia itu, Menaker meminta agar Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan diumumkan secara serentak pada 1 November mendatang.

Selain soal perhitungan besaran kenaikan, di dalam SE tersebut juga memuat soal sanksi yang akan dikenakan oleh para kepala daerah yang tidak menetapkan kenaikan UMP-nya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Seperti dikutip dari SE tersebut,‎ sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional antara lain:

a. Dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerahh dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak malaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubemur dan/atau Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota.
b. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan.
c. Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah lelah selesai menjalani pemberhentian sementara. tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.


Reporter: Abdul Basith, Handoyo, Riset Kontan, Sinar Putri S.Utami
Editor: Yoyok
Video Pilihan

TERBARU
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0546 || diagnostic_web = 1.4498

Close [X]
×