kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45709,68   7,27   1.03%
  • EMAS931.000 -0,32%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Sengkarut penetapan upah minimum


Sabtu, 20 Oktober 2018 / 12:38 WIB
Sengkarut penetapan upah minimum
ILUSTRASI. Unjuk rasa peringatan Hari Buruh

Reporter: Abdul Basith, Handoyo, Riset Kontan, Sinar Putri S.Utami | Editor: Yoyok

Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara, untuk upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Namun, kebijakan penetapan KHL itu kembali direvisi menjadi Permenaker Nomor 21 Tahun 2016. Beleid ini merevisi habis Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL. 

Hanya pasal 2 dan lampirannya tetang komponen KHL saja di Kemenakertrans Nomor 13 tshun 2012 yang tidak direvisi. Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 ini ditandatangani tanggal 27 Juni 2016. 

Permenaker ini tidak lain merupakan amanat pasal 89 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbeda dari aturan sebelumnya, Permenaker Nomor 21 tahun 2016 menggunakan parameter inflasi nasional. Yaitu, perhitungan dari seluruh item barang dan jasa dari yang sifatnya tersier, sekunder dan primer.

Dalam pasal 5 Permenaker Nomor 21 tahun 2016 disebutkan penentuan komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu lima tahun dengan dua tahap yaitu pengkajian dan tahap penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, dimana kajian tersebut dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPN). Kajian tersebut dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang sumbernya dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kembali ke PP Nomor 78 tahun 2015. Bagi sebagian kalangan, penetapan UMP sebelum terbitnya aturan ini dinilai memiliki nuansa politis yang besar. Pasalnya pertumbuhan kenaikan UMP setiap derah tidak merata. Selain itu, riskan terhadap politisasi oleh kepada daerah lantaran dapat menaikkan UMP tidak sesuai realita kondisi perekonomian di wilayahnya. 

Walhasil, dari sisi pengusaha yang menjadi korbannya. Mereka menilai, perhitungan UMP versi lama tidak menimbulkan kepastian berusaha. Selain itu, para buruh kerap melakukan unjuk rasa setiap tahunnya mendekati penetapan kenaikan UMP sehingga menurunkan tingkat produktifitas perusahaan. 

Namun, pasca penerapan PP Pengupahan yang sudah berjalan dua tahun ini para pengusaha menilai kebijakan pengupahan yang baru ini sudah cukup memuaskan. Kenaikan UMP setiap tahun wajar sehingga tidak mengganggu rencana ekspansi perusahaan.  




TERBARU

Close [X]
×