Reporter: Tim KONTAN | Editor: Mesti Sinaga
Selama tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh dengan kecepatan rata-rata di kisaran 5%. Ada banyak faktor yang menahan ekonomi Indonesia melaju lebih cepat.
Dari luar negeri, dampak lanjutan dari krisis keuangan masih terasa. Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masih banyaknya aturan mengakibatkan investasi tidak tumbuh subur. Itu sebabnya, ia berniat melanjutkan deregulasi.
Menjelang tiga tahun pemerintahannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bertekad memperlancar proses penerbitan izin untuk investasi.
Menurut Presiden Jokowi, satu-satunya harapan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah memastikan investasi bertumbuh. Karena hingga kini Indonesia tidak bisa banyak mengandalkan ekspor di tengah kelesuan ekonomi global.
Nah, Presiden Jokowi melihat persoalan perizinan menjadi pangkal masalah mandeknya pertumbuhan investasi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah itu, ia akan membuat satu kantor atau lembaga tersendiri untuk perizinan investasi.
Jokowi mengungkapkan, pengusaha mempunyai peranan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta pengusaha tidak usah ikutan bicara politik. Berikut nukilan wawancara Tim Kontan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu (28/8).
KONTAN: Pemerintah terlihat optimis dengan semester II tahun 2017. Padahal kalau melihat angka-angka dari penerimaan pajak yang sekarang belum 50%?
JOKOWI: Ya, setiap tahun kan yang selalu dibicarakan itu terus, tapi kita kan juga tahu apa yang harus kita lakukan. Tahun kemarin yang ditanya juga soal itu juga. Tahun sebelumnya, juga itu.
Kuncinya kan bukan di situ, pengaruh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berapa, sih? Sekitar 70% lebih yang memiliki pengaruh itu ada dua; investasi dan ekspor.
Kita sekarang harus ngomong apa adanya. Pasar ekspor sekarang masih sulit, sehingga yang berpeluang hanya satu; menggenjot investasi. Sekarang orang itu antre investasi di depan pintu kita.
Tetapi kita sendiri yang bermasalah. Masalah ini yang akan kita babat habis. Enam atau delapan bulan ini lah kita akan fokus ke situ. Orang banyak ngantre di depan pintu investasi kita.
Ternyata kita tidak beri mereka tiket untuk segera masuk dan melaksanakannya. Masalah kita ada di situ. Indonesia ini sekarang menempati ranking negara yang baik untuk investasi.
Dari rangking delapan meloncat ke empat. Itu loncatan tinggi. Tapi kalau tidak diantisipasi, menyadari kekurangan yang harus dibenahi segera, dan kita hanya melakukan rutinitas, monoton dan tidak ada terobosan, tidak ada langkah cepat untuk segera memutuskan ini, ya, kita tertinggal.
Saya tidak mau itu terjadi. Makanya, akan terus saya drive agar regulasi, aturan bisa lebih simple, sederhana, cepat dan bisa dikirim ke pemohon.
KONTAN: Akan ada perbaikan untuk izin investasi?
JOKOWI: Aturan atau regulasi yang terlalu banyak yang menyebabkan birokrasi kita ruwet dan membelenggu, harus dipangkas. Ke depan itu arahnya ke situ. Terus karena prosedur investasi kita dari dulu terkenal panjang, lama dan ruwet.
Sekarang di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tiga jam keluar delapan izin. Seharusnya seperti itu. Tapi sekarang memang, daerah yang harus diikuti terus agar melakukan hal sama.
Percuma kalau pusat sudah cepat, tapi di daerah lama. Saya kira semua harus diperbaiki, termasuk di pusat juga, karena saya kira izin kan tidak hanya yang delapan tadi, tapi ada ratusan izin.
Dan kami juga sudah siapkan, September ini akan disederhanakan lagi. Target kita, awal tahun depan harus punya gedung tersendiri untuk melayani perizinan investasi.
KONTAN: Ada perbaikan untuk Pengurusan Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)?
JOKOWI: Single Submission. Di negara lain kan seperti itu, urusan izin apapun ada di situ. Kita harus punya satu tempat khusus. Meskipun sekarang di BKPM sudah, tapi ini khusus semua.
Karena Anda tahu, di Kementerian Perhubungan itu izinnya banyak sekali. Lalu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kehutanan juga banyak sekali. Nah, nanti akan ada gedung perizinan.
KONTAN: Ada lembaga tersendiri untuk perizinan?
JOKOWI: Kalau saya lihat di Dubai itu namanya Kantor Perekonomian, masuk ke sana. Saya masuk ke satu meja, bawa syarat. Kemudian setelah itu diberitahu, “Bapak pergi ke kantor sebelah, kantor notariat ya.“ Pergi ke sana, kemudian tanda tangan.
Setelah itu, disuruh kembali ke meja yang tadi. Pemohon balik, sudah jadi. Saya bisa ngapain saja tidak ada satu jam, saya bisa bangun pabrik, buat showroom. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Ini hanya masalah kemauan kita menyelesaikan masalah. Siapkan regulasi, siapkan gedungnya. Insya Allah, awal tahun depan ini akan jadi.
KONTAN: Nantinya lembaga ini di bawah kendali siapa?
JOKOWI: Ini sedang disiapkan, bisa di bawah Kantor Menko Perekonomian atau di bawah BKPM. Banyak lah opsinya.
KONTAN: Lembaga itu bisa ditolak oleh daerah yang terbiasa menjadi raja kecil?
JOKOWI: Saya kan pernah mengalami. Biasalah.
KONTAN: Dukungan kabinet untuk memangkas persoalan izin investasi ini solid?
JOKOWI: Dulu waktu di BKPM, kita butuh waktu satu setengah tahun untuk mengumpulkan delapan izin tadi. Ini nanti ada ratusan izin. Ini memang butuh waktu panjang. Tapi kita kan sudah mengerti apa yang harus dilakukan.
KONTAN: Selain hambatan birokrasi, sekarang ada gangguan politik. Tahun depan sudah mulai ada pemanasan pemilu. Ini bukankah bisa mengganggu agenda Anda?
JOKOWI: Makanya saya mengajak, kita mengajak, agar kita ini bisa membedakan. Wilayah ekonomi, ya, biarlah menjadi wilayah ekonomi. Politik, silakan main di politik. Jangan dicampuradukkan karena yang kasihan rakyat. Kita akan buat budaya itu.
KONTAN: Apa ini sudah dimulai? Apa yang namanya politisi itu suka ganggu?
JOKOWI: Musti kita sadarkan semua bahwa politik silahkan bicara di wilayah politik. Saya juga selalu sampaikan ke pengusaha: sudahlah, kamu tidak usah bicara urusan politik, urusan ekonomi saja. Ayo, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki bersama.
JOKOWI: Kalau tadi tujuannya menarik investasi, bagaimana nasib pengusaha lokal? Kalau melihat undisbursed loan sekarang, sepertinya banyak pengusaha lokal yang belum gerak. Penambahan investasi baru masih kecil.
JOKOWI: September ini saya mau roadshow ke pengusaha di beberapa kota untuk menyampaikan angka- angka tadi. Cari tahu apa yang menjadi alasan wait and see. Apalagi? Wong semuanya sudah kita pegang kok.
Apalagi yang mereka butuhkan supaya uang segera dilepas untuk investasi. Uang dilepas untuk ekspansi dan kejar peluang yang ada. Apalagi, kok masih wait and see, wait and see dan kata- katanya kok tidak ganti- ganti.
KONTAN: Pengusaha juga mengeluhkan soal daya beli masyarakat?
JOKOWI: Daya beli itu kan asal mereka investasi, daya beli akan membaik juga. Itu selalu melihat, soal daya beli yang dilakukan pemerintah. Sebetulnya 70% itu kan ada di swasta, pengaruh APBN hanya 30%.
Makanya tahun depan Program Keluarga Harapan (PKH) kami perluas dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga, supaya daya beli menguat. Lalu, Kartu Indonesia Pintar sudah diberikan ke 19 juta siswa. Dana langsung ke masyarakat tapi tersistem lewat kartu.
Dana Desa juga yang dulu Rp 20 triliun, sekarang sudah Rp 60 triliun. Ini kan supaya peredaran uang di desa lebih banyak. Arahnya ke situ. Yang ditunggu ini yang 70% itu.
Yang sekarang selalu wait and see, yang akan kita dorong. Jangan malah teriak APBN. APBN itu kan hanya 30% saja. Saya kan dorong agar BUMN dan swasta mengeluarkan uangnya, modalnya yang ditahan. Karena kita melihat saving rate naik. Itu yang akan kami dorong.
KONTAN: Soal dominasi BUMN yang selama ini dikeluhkan swasta?
JOKOWI: Tidak juga. Tidak ada. Apa sih yang berubah dari BUMN kita sekarang? Dari dulu juga sama saja.
KONTAN: Hampir semua anak BUMN kan memiliki usaha di sektor properti?
JOKOWI: Tapi itu dari dulu kan? Bukan hanya terjadi sekarang saja. Apakah itu muncul sekarang? Itu dari dulu.
KONTAN: Iya, tetapi kan geliat bisnisnya sekarang lebih kencang?
JOKOWI: Tidak, ah. Kalau yang lebih kencang memang iya. Itu yang kami dorong. Kami berikan penugasan, tapi yang lain tidak. Semua sama saja.
KONTAN: Sepertinya banyak swasta yang kurang tertarik masuk ke infrastruktur?
JOKOWI: Itu yang perlu dipertanyakan.
KONTAN: Jika Anda bertemu dengan pengusaha, dari sektor mana pun, apa keluhan yang paling sering Anda dengar?
JOKOWI: Masih mengenai regulasi yang rumit, izin juga. Duit mereka bilang ada. Tetapi izin belum keluar. Dulu anak BUMN sepuluh, sekarang jadi 100, itu berarti ada keistimewaan. Wong, dulu sepuluh sekarang juga tetap sepuluh. Mana coba tunjukkan?
KONTAN: Yang Anda bayangkan di akhir periode pemerintahan Anda, seperti apa pencapaian ekonominya?
JOKOWI: Saya belum membayangkan. Tetapi ini akan kelihatan angka-angkanya kalau infrastruktur sudah selesai. Akan mulai kelihatan kecepatan pengiriman barang dan jasa, mobilitas orang juga mulai kelihatan.
Setelah kecepatan, investor akan melihat kesediaan infrastruktur ada, mereka baru akan berpikir, saya akan masuk ke sini, saya akan masuk ke situ. Ini kan dasar sekali.
Kalau kita hanya berpikir benar memang ada yang sakit, ada yang pahit, saya tahu. Tetapi itu memang harus. Kalau saya hanya bertumpu pada konsolidasi ekonomi, stabilisasi ekonomi, intinya tidak dikejar malah. Kalau saya berani ambil risiko.
KONTAN: Tetapi upaya perbaikan ekonomi ini akan berbarengan dengan situasi politik menjelang pemilu. Dan bagaimana kalau itu mengganggu agenda ekonomi?
JOKOWI: Kembali lagi, kami akan dorong pembangunan infrastruktur oleh swasta, di BUMN dengan pola yang berbeda. Saya sampaikan selalu tolong gunakan skema KPBU, BUMN juga saya sampaikan, lakukan sekuritisasi.
Kemudian buat pola baru, misalnya untuk bandara, buat limited concession scheme dengan waktu tertentu dan terbatas. Negara lain sudah menggunakan skema itu.
Kalau kita hanya kembali ke rutinitas, APBN, anggaran yang dimiliki BUMN, ini swasta yang harus didorong untuk masuk dan berpartner. Cara seperti itu akan mempercepat.
Kemudian terobosan seperti mengenai sekuritisasi, limited concession scheme. Lalu, pembiayaan investasi non pemerintah, ini juga terus kami dorong. Orang bacanya dari APBN.
Tetapi saya tidak ingin hanya tergantung dari situ saja, karena lebih besar yang di luar. Bagaimana caranya agar dana itu bisa keluar? Anggaran kita yang idle di dalam negeri juga banyak.
Hanya skema yang mempermudah penggunaan anggaran itu untuk investasi di infrastruktur belum ada. Kita sudah lama bergerak sesuai rutinitas kita dan selalu dilihat orang. Tetapi saya tidak mau lihat APBN.
JOKO WIDODO, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Riwayat pendidikan:
- S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada
Riwayat pekerjaan:
- Presiden Republik Indonesia
- Gubernur DKI Jakarta
- Walikota Surakarta Periode 2010-2015
- Walikota Surakarta Periode 2005-2010
- Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Surakarta
- Ketua Kamar Dagang dan Industri Surakarta
- Eksportir mebel
* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Tabloid KONTAN edisi 4 September 2017. Selengkapnya silakan klik link berikut: "Pengusaha Tidak Usah Bicara Urusan Politik"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
