Pemimpin baru AS dan ketidakpastian ekonomi dunia

Reporter: Rika Theo |

JAKARTA. Selasa malam (6/11), warga Amerika akan memilih pemimpin barunya. Untuk sementara, hasil polling menunjukkan Barrack Obama unggul tipis dari Mitt Romney berkat kecekatannya menangani badai Sandy. Namun, siapa pun pemenangnya, di pundaknya ada tugas berat menangani Wall Street, ekonomi Amerika, bahkan ekonomi dunia.

Dan seperti kata pepatah, sejarah seringkali berulang. Ketika Barrack Obama terpilih sebagai presiden empat tahun lalu, ia menghadapi situasi ekonomi AS yang kocar-kacir. Tahun 2008 itu, AS menghadapi bencana krisis subprime mortgage yang membabakbelurkan industri finansialnya.

Sekarang, presiden baru juga bakal menghadapi masalah ekonomi yang tak kalah gawat. Selain pemulihan ekonomi AS yang berjalan lamban, di awal tahun baru 2013 AS menghadapi ancaman fiscal cliff.

Adalah Gubernur Federal Reserve Ben Bernanke yang pertama kali mengucapkan jargon ini. Dia ingin mengungkapkan bahwa ekonomi AS terancam jatuh bebas karena menghadapi dua bahaya sekaligus.

Pertama, banyak stimulus berupa pemotongan pajak yang habis masa berlakunya seperti pajak atas gaji karyawan dan paket pajak zaman George W. Bush. Pemangkasan pajakBush yang kadaluarsa pada 31 Desember 2012 ini memakan porsi yang paling besar.

Alhasil, begitu pemotongan pajak tak berlaku lagi, seketika tarif pajak warga negara AS langsung melejit kembali ke semula. Jika dirata-rata, kenaikan pajak yang akan akan terjadi mencapai 5%.

Tapi, golongan yang akan mengalami kenaikan pajak terbesar adalah kaum 1% atau para orang kaya. Pajak mereka bakal melambung sekitar 7%.

Kenaikan pajak itu dikhawatirkan akan menghajar daya beli warga dan perusahaan AS. Apalagi, di saat yang sama, pemerintah AS sudah menjadwalkan pemotongan anggaran AS secara otomatis mulai awal tahun 2013 senilai US$ 100 miliar, dari US$ 1,2 triliun untuk satu dekade. Pemotongan itu akan berlaku bagi anggaran pertahanan dan program-program dalam negeri. Maklum, defisit anggaran dan utang AS sudah sangat mencemaskan.

Nah, kondisi inilah yang disebut fiscal cliff, yang kalau diterjemahkan secara harafiah berarti jurang fiskal.

Ongkos mahal fiscal cliff

Total jenderal, semua kenaikan pajak itu akan berjumlah sekitar US$ 500 miliar.

Riilnya, pajak akan naik rata-rata US$ 3.500 per keluarga. Keluarga kelas menengah akan menanggung kenaikan pajak sekitar US$ 2.000, menurut Tax Policy Center.

IMF memperkirakan ongkos fiscal cliff itu bakal memotong 4% produk domestik bruto AS. Padahal ekonomi AS diperkirakan hanya tumbuh 2,3% tahun ini. Berarti, jika fiscal cliff tak segera dijinakkan, dalam dua bulan lagi AS bakal jatuh ke resesi.

Tak ayal, perusahaan-perusahaan besar seperti Procter & Gamble, KKR Financial, Verizon, dan lainnya sudah mulai memberi tahu investor soal risiko ketidakpastian kondisi fiscal cliff.

Menurut Financial Times, perusahaan semen terbesar Meksiko, Cemex, mengatakan bahwa masalah fiscal cliff akan berdampak raksasa bagi konsumsi masyarakat. Sedangkan KKR Financial mengakui, fiscal cliff adalah salah satu alasan mengapa mereka bertahan memegang cash.

Apa yang mengancam AS itu sudah mulai meresahkan dunia internasional. IMF , analis-analis, dan lembaga pemeringkat menampilkan prediksi suram seandainya AS jika tak berhasil mengatasi masalah ini.

Mereka bilang, dampaknya bagi ekonomi dunia mulai dari penurunan perdagangan global, anjloknya harga komoditas dunia, hingga hilangnya kepercayaan pasar yang bisa mempengaruhi investasi dan pinjaman bank di penjuru dunia.

“Fiscal cliff AS melambangkan ancaman tunggal terbesar dalam jangka pendek terhadap pemulihan ekonomi global,” tulis Fitch Ratings dalam analisis terbarunya.

Kemacetan politik

Sebenarnya, pengambil kebijakan AS punya sejumlah opsi untuk mencegah bencana pajak ini. Misalnya, mereka bisa membekukan stimulus pajak untuk gaji karyawan atau  memperpanjang masa berlaku pajak Bush. Jalan lainnya, mereka bisa juga mengurangi pemangkasan belanja anggaran.

Namun, skenario itu hanya di atas kertas. Kenyataannya, kemacetan politik dalam Kongres AS dan Gedung Putih mencegah AS merumuskan solusi fiscal cliff.

Kubu Demokrat, misalnya, tak ingin pajak Bush diperpanjang lagi. Kubu Republik sebaliknya.

Status quo tersebut bakal menyulitkan siapa pun presiden yang bakal terpilih. Belum lagi adanya periode lame duck atau masa peralihan berupa kekosongan pemerintahan sebelum presiden baru mulai berkantor.

Kedua kandidat sendiri tak bicara detil soal solusi fiscal cliff, meski pun mereka saling menyerang satu sama lain mengenai pemangkasan anggaran dan pemangkasan pajak Bush yang kadaluarsa.

Dalam debat terakhir dengan Romney, Obama menegaskan bahwa pemangkasan anggaran pertahanan takkan terjadi. Bahkan, Kantor Anggaran Gedung Putih mengatakan bahwa seorang penasihat senior menyarankan Obama memveto beleid pemangkasan anggaran pertahanan.

Kemudian, dalam sebuah wawancara dengan Des Moines Register, Obama bilang ia yakin bahwa negosiasi besar tentang pengurangan utang akan berlangsung dalam enam bulan periode awal pemerintahan jika ia terpilih lagi.

Sementara Romney menginginkan tambahan waktu untuk mengatasi fiscal cliff. Dalam wawancara dengan Time, ia berkata lebih memilih Obama dan kongres menunda kenaikan pajak dan pemangkasan anggaran. Ia juga tak ingin pemotongan pajak era Bush dihentikan.

Ketidakpastian

Tak ada yang tahu pasti siapa presiden baru AS sampai besok. Hingga tulisan ini dimuat, pemilu AS masih berlangsung.

Mau Obama atau Romney, sebaiknya si pemenang segera tegas memutuskan obat penawar fiscal cliff. Ia juga perlu bernegosiasi dengan cerdik bersama kedua kubu dalam Kongres AS sehingga status quo tak sampai berlarut-larut.

“Waktu adalah intinya dan ketidakpastian kebijakan di Washington harus ditangani. Penting bagi AS untuk segera mengatasi fiscal cliff,” tutur Direktur IMF Christine Lagarde dalam pertemuan G20 hari ini (6/11).

Tak hanya IMF dan negara maju yang menanti langkah tegas presiden baru AS, tapi negara berkembang juga. Bagi negara berkembang, terutama yang tak mengontrol arus dana keluar masuk sistem finansialnya, ada  risiko yang lebih besar.

Pengamat pasar modal Yanuar Riski mengkhawatirkan, ada kemungkinan Fed dan Kementerian Keuangan AS akan mengatasi masalah fiskal AS dengan cara berbeda. “Quantitative easing bakal terbatas tapi dikombinasi dengan menjual aset-aset bail out. Tapi sebelumnya mereka harus beli balik dulu aset-aset itu. Dananya didapat dari menjual obligasi yang selama ini mereka pegang di negara berkembang,” paparnya.

Dengan kata lain, hot money terancam kembali keluar dari pasar modal negara berkembang. Jadi, jangan terlena soal siapa yang bakal jadi pemimpin baru AS, tapi nantikan apa yang bisa dia lakukan untuk membalikkan kondisi ekonomi AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News