kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.791
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS614.076 0,00%
FOKUS /

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (1)

Selasa, 20 Februari 2018 / 16:21 WIB

Pajak kian rajin membidik pengusaha kecil (1)
ILUSTRASI. Pembayaran Pajak di Kantor Pajak Jakarta Selatan



Berita Terkait

Namun, saat para pedagang eceran ini membeli barang stok dalam jumlah besar, atau produsen membeli bahan baku ke pabrik, mereka tetap wajib menggunakan NPWP atau NIK. Nantinya, pihak pabrik sebagai penjual yang akan membuat dan melaporkan e-faktur.

Apakah pelaku usaha senang dengan kebijakan ini? Ternyata tidak. Ditjen Pajak malah dibanjiri penolakan dari kalangan dunia usaha. Alasannya, pelaku usaha belum siap jika kebijakan tersebut diterapkan mulai 1 Desember 2017. Walhasil, hampir sebulan sejak diberlakukan, kebijakan ini tidak berjalan.

Dus, pada 29 Desember 2017, Perdirjen 26/2017 direvisi menjadi Perdirjen Nomor PER-31/PJ/2017. Perubahannya, kewajiban mencantumkan NIK dan nomor paspor bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP baru akan diberlakukan pada 1 April 2018. “Enggak ada lagi cerita enggak siap,” tandas Yoga.

Dalam tempo tiga bulan, Ditjen Pajak ikut menyempurnakan sistem e-faktur, terutama untuk mengakomodasi penggunaan NIK dan nomor paspor. Di saat yang bersamaan, sosialisasi terutama kepada pengusaha kena pajak dilakukan.

Caranya dengan mengirimkan surat elektronik (surel/email) kepada sekitar 400.000 PKP yang terdata di Ditjen Pajak.

Sanksi berat

Sekilas, revisi beleid ini menunjukkan sikap aparat pajak yang melunak. Apalagi, pasal 11A yang memuat soal sanksi bagi PKP yang melanggar ketentuan soal e-faktur malah dihapus.

Pada Perdirjen 26/2017, berdasar pasal tersebut, PKP yang membuat faktur pajak tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikenai sanksi administrasi.

Acuan sanksinya adalah Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Regulasi ini menyebut, PKP yang tidak membuat faktur pajak, laporannya tidak tepat waktu, faktur tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dikenai denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Rupanya, meski tidak diatur dalam Perdirjen 31/2017, tidak ada celah yang dibiarkan terbuka oleh Ditjen Pajak. Meskipun membolehkan lawan transaksi tidak memiliki NPWP, PKP penjual barang dan jasa diharuskan meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nah, kalau ada pengusaha yang coba mengakali dengan mengisi NIK asal-asalan, atau fakturnya tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, siap-siap saja berhadapan dengan pasal 39A UU KUP. (lihat infografis: Pasal 39A UU Ketentuan Umum Perpajakan)

Soal penggunaan NIK, Yoga tak khawatir pihaknya bakal kecolongan. Bukan apa-apa, sejak mengikat kerjasama pada 6 Mei 2013, Ditjen Pajak memang sudah aktif memanfaatkan data kependudukan yang disediakan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau NIK kami sudah punya link dengan data Dukcapil. Bisa kami cek e-faktur yang dilaporkan benar apa tidak,” tandas Yoga.

Langkah pemerintah jelas disambut gembira pedagang yang sudah menaati kewajiban perpajakannya. Edward Subrata, pemilik toko elektronik Kharisma di kawasan Glodok, Jakarta Barat mengaku sangat setuju dengan langkah pemerintah soal e-faktur.

Sebab, ini berhubungan dengan rasa keadilan antara pedagang yang sudah taat pajak dengan yang masih nakal. “Secara prinsip, saya sih setuju untuk keadilan,” tandas Edward.

Pemilik toko grosir komputer dan laptop, ini mengaku, sejak awal tahun 2017 sudah menggunakan e-faktur dan NPWP dalam melakukan transaksi. Untuk pengurusan NPWP butuh waktu hingga satu bulan karena ada beberapa data administrasi yang harus dilengkapi.

Selama menggunakan e-faktur, ia tidak pernah merasa kesulitan atau dibikin sulit aparat pajak. “Kalau pengusaha yang ingin menyembunyikan aktivitas mereka, ya, biasanya khawatir,” kata Edward sembari tersenyum.

Kalau bener enggak bakal klenger, ya, pak.

Berikutnya:  Tarif bikin senang, treshold bikin meriang

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 29 Januari - 4 Februari 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Banyak Akal Hadapi Wajib Pajak Nakal"


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Ragil Nugroho, Tedy Gumilar
Editor: Mesti Sinaga

PAJAK

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0512 || diagnostic_web = 0.2882

Close [X]
×