Meraba anggaran negara lewat RAPBN 2017

Reporter: Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika, Hasyim Ashari, Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Tiga bulan jelang tutup tahun 2016, pemerintah memasang sikap antisipatif menyusun anggaran tahun depan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2017 terlihat lebih ketat ketimbang tahun ini.

Salah satu pertimbangan pemerintah, akan lebih kesulitan mengumpulkan pendapatan negara tahun depan sementara ingin memperbesar belanja negara, meski dengan janji mempertajam belanja prioritas yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Makanya, tahun depan, pemerintah enggan muluk-muluk menetapkan target-target pencapaian ekonomi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan tumbuh 5,1%, tumbuh tipis dibanding tahun ini yang diperkirakan pemerintah melaju 5%, meleset dari APBN-P 2016.

Sejauh ini, proses penyusunan RAPBN 2017 sudah mencapai kesepakatan bersama dengan Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (6/10).  Berikut postur RAPBN 2017:

Menjaga optimisme wajar

Ada beberapa gambaran yang menjadi pandangan utama. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang disepakati hanya 5,1%, menyusut ketimbang target optimisme yang  sebelumnya ditetapkan 5,3%. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, target tak muluk-muluk ini untuk menjaga dasar optimisme masyarakat di koridor yang wajar. Pertumbuhan investasi swasta diperkirakan tak begitu agresif mengingat masih banyak korporasi bergantung pada komoditas yang harganya masih tak akan banyak bergerak di tahun depan.

“Target asumsi makro tidak hanya melihat sisi kredibilitas saja. Tetapi juga upaya pemerintah untuk menjaga optimisme pasar,” kata Sri Mulyani.

Tapi, para ekonom mengawasi target makroekonomi pemerintah lainnya. Misalnya, target inflasi 4%. Pasalnya, tahun depan pemerintah berencana mengambil beberapa langkah kontra seperti menaikkan cukai rokok, memberlakukan cukai plastik, dan memangkas subsidi energi. Hampir 40% penerima subsidi listrik selama ini dari PT PLN akan hijrah ke listrik non-subsidi.

Sri Mulyani mengatakan, rencana kenaikan cukai rokok tahun 2017 sebesar 10,54% tak sebesar rata-rata kenaikan tertimbang setiap tahun yaitu 11,76%. Dia bilang, jika diberlakukan kenaikan cukai rokok maksimal yaitu 13,64%, akan menambah inflasi 0,23%.

 “Itu sudah dihitung dalam asumsi inflasi 4%. Kita sudah mempertimbangkannya terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan, hitungan inflasi pemerintah mungkin bisa meleset ke 4,5%, jika melihat risiko gagal panen dan kemungkinan kenaikan harga minyak dunia. Inflasi bisa dibantu ditekan jika pemerintah memberlakukan kenaikan tarif listrik misalnya, di bulan-bulan saat inflasi rendah.

Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen menilai, asumsi makro RAPBN 2017 pemerintah cukup realistis. Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dengan catatan harga komoditas membaik, sehingga kinerja ekspor terdorong.

Selain inflasi, Lana melihat tantangan pemerintah adalah di asumsi nilai tukar rupiah Rp 13.300 per dollar AS. Pasalnya, setelah pemilu Amerika Serikat (AS) November ini, ada kemungkinan pasar mengkoleksi dollar AS untuk mengantisipasi kebijakan baru pimpinan AS, terutama jika yang terpilih adalah calon kontroversial Donald Trump.

Rupiah bisa anjlok, kecuali BI saat ini membawa nilai tukar rupiah ke Rp 12.800 per dollar AS dengan memaksimalkan hasil repatriasi program Tax Amensty. Dengan begitu, ketika anjlok, rupiah bisa tetap di kisaran asumsi yaitu 13.300.

Mempertajam belanja modal

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah menghitung harus menaikkan belanja modal. Maklumlah, jika tahun depan perekonomian global yang lesu masih mempengaruhi investasi dalam negeri, investasi swasta akan melambat dan konsumsi rumah tangga akan menurun. Dengan begitu akan membutuhkan belanja pemerintah untuk menggairahkan ekonomi.

Dalam RAPBN 2017 yang sudah disepakati, negara ditargetkan mengucurkan belanja negara Rp 2.080 triliun, lebih tinggi dari usulan awal yaitu Rp 2.070 triliun. Jika melihat target belanja Rp 2.082 triliun pada APBN 2016, pemerintah ingin berhati-hati mengucurkan anggaran namun tak mau sampai menghambat pembangunan.

Presiden Joko Widodo ingin belanja modal efektif bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja. Artinya, setiap belanja barang yang dikeluarkan harus produktif.

Makanya, Jokowi ingin menteri-menterinya mempertajam belanja modal dan barang dalam anggaran negara.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur masih akan jadi perhatian utama Kabinet Kerja. Meski ada pengetatan anggaran, ada empat kementerian yang akan mendapat tambahan anggaran agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sejatinya, empat kementerian ini juga terkena pemangkasan anggaran di lingkungan kementerian/lingkungan. Total, dana yang dipangkas di K/L mencapai Rp 20,76 triliun, sehingga anggaran K/L yang disepakati di RAPBN 2017 mencapai Rp 737 triliun.

Sebaliknya, pemerintah mengalokasikan duit lebih besar bagi transfer ke daerah dan Dana Desa. Makanya, mulai tahun ini, anggaran transfer daerah dan Dana Desa lebih besar ketimbang belanja K/L, yaitu mencapai Rp 760 triliun.

Menggenjot Pendapatan

Mencari pendapatan negara menjadi tantangan pemerintah tahun depan. Targetnya, pendapatan Rp 1.750 triliun, terdiri dari perpajakan Rp 1.498,9 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 250 triliun. Target ini lebih rendah ketimbang yang dikejar tahun ini yaitu Rp 1.780 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, target pajak 2017 tak dihitung berdasarkan asumsi 2016 tapi selisih pencapaian tahun ini (shortfall) tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp Rp 219 triliun.

Selain itu, program Tax Amnesty atau pengampunan pajak tahun depan diperkirakan tak semaksimal tahun 2016. Memang, program ini berjalan sampai Maret 2017. Namun, peserta program ini tak akan sebesar tahun 2016 karena iming-iming potongan tarif tebusan tak lebih menarik.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, harta yang sudah dilaporkan lewat program ini per Jumat sore (7/10) mencapai Rp 3.805 triliun. Dana yang dideklarasikan di dalam negeri masih mendominasi yaitu 70% atau Rp 2.684 triliun. Harta yang dideklarasi di luar negeri Rp 979 triliun, sedangkan yang direpatriasi masih mini Rp 142 triliun. Total uang tebusan yang sudah masuk ke kantong negara Rp 93,1 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan tidak akan puas dengan hasil pengumpulan Tax Amnesty saat ini. Pemerintah berencana menggali lebih banyak wajib pajak untuk mengikuti program amnesti pajak ini, tak hanya Wajib Pajak pribadi, juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Ekonom Maybank Juniman mengingatkan, jika target tebusan amnesti pajak Rp 165 triliun tak tercapai di tahun ini, jangan banyak berharap ada tambahan pajak signifikan di 2017. Pemerintah, menurut dia, harus menyiapkan strategi cadangan agar masalah tipisnya cashflow anggaran tak terjadi lagi.

Selain pajak, pemerintah juga ingin menaikkan pendapatan cukai. Salah satunya rokok, kontributor terbesar pendapatan cukai Tanah Air. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 147/PMK.010/2016, pemerintah berniat menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10,54% dari maksimal 13,46%. Rata-rata kenaikan harga jual eceran nanti akan naik 12,26%.

Di akhir 2016

Ingin mempersiapkan anggaran sebaik-baiknya di tahun depan, pemerintah sudah pasang ancang-ancang menghadapi kesulitan ekonomi tahun depan. Bank Dunia juga mengingatkan, risiko fiskal akan membayangi ekonomi Indonesia lantaran pemulihan ekonomi global masih lambat dan harga komoditas yang belum pulih. Kondisi ini akan makin parah jika penerimaan dalam negeri kian seret dikumpulkan.

Karena itu, pemerintah menaikkan cadangan risiko fiskal 2017 dua kali lipat dari Rp 5 triliun menjadi Rp 9,3 triliun. Ini dipanggil dari anggaran cadangan belanja sebesar Rp 40,2 triliun. Anggaran itu digunakan sebagai antisipasi perubahan asumsi harga dan lifting minyak, mengendalikan anggaran, atau antisipasi perubahan kebijakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga minta kementerian/lembaga segera mengajukan revisi atas usulan RAPBN 2017 terkait pemangkasan anggaran dan penajaman belanja modal.

Tak ingin buang-buang waktu, pemerintah juga akan menerbitkan surat utang Rp 50 triliun di akhir tahun ini untuk pembiayaan pembangunan tahun 2017 (prefunding). Pemerintah mematok defisit tahun depan yang dibiayai dari utang tak lebih dari Rp 330,2 triliun, lebih tinggi ketimbang target pembiayaan tahun ini Rp 296,7 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News