Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.488
  • SUN95,67 0,14%
  • EMAS659.000 0,00%
FOKUS /

Menguak masalah gas industri yang masih mahal (1)

Rabu, 13 Desember 2017 / 19:30 WIB

Menguak masalah gas industri yang masih mahal (1)

Berita Terkait

Sudah turun

Terlepas dari persoalan di ranah hukum, pemerintah secara tidak langsung nampaknya memang mengakui harga gas industri di Medan memang kemahalan. Buktinya, pada Maret 2017, harga gas untuk wilayah Medan dipangkas menjadi US$ 9,95 per MMBTU.

Keputusan Menteri ESDM nomor 434 K/12/MEM/2017 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di wilayah Medan dan sekitarnya, berlaku surut per 1 Februari 2017. Sebelumnya, harga gas bumi di wilayah itu mencapai US$ 12,22 per MMBTU.  

Pemerintah menyebut dasar pemangkasan harga gas bumi di Medan tak lepas dari keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga gas industri bisa ditekan. Keputusan itu lantas diambil setelah melalui pembahasan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Pertamina, PGN dan industri pengguna.

Harga gas industri yang mahal juga terjadi secara bersamaan hampir di seluruh Indonesia. Edy Suyanto, Chief Operating Officer (COO) PT Arwana Citramulia Tbk, mengatakan, harga beli gas perusahaan keramik itu sama seperti industri lainnya, berkisar US$ 8,5 per MMBTU-US$ 9 per MMBTU.

Bahkan, meski BUMN di industri pupuk, baja, dan petrokimia sudah menikmati harga gas US$ 6 per MMBTU, biaya energi tersebut dinilai masih lebih mahal ketimbang industri sejenis di negara lain. Padahal, produk impor yang lebih murah terus mengempur. Dus, tanpa daya saing, industri nasional terus menjadi pertaruhan. (Baca Mengerem Laju Harga Gas).

Mau impor
Maka tidak heran jika wacana impor gas untuk memasok kebutuhan industri kerapkali menguar ke permukaan. Pada Agustus 2017 lalu misalnya, Keppel Offshore and Marine, perusahaan asal Singapura mendekati Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kata Binsar, perusahaan itu menawarkan harga gas alam cair sekitar US$ 3,8 per MMBTU.

Pernyataan ini dikoreksi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Kata Arcandra, harga US$ 3,8 per MMBTU - US$ 4 per MMBTU yang ditawarkan Keppel itu baru sebatas biaya transportasi dan regasifikasi saja.

Dus, jika ditambah dengan harga gasnya, toll fee, pajak, dan komponen biaya lainnya, harga yang mesti dibayarkan konsumen belum tentu jadi lebih murah. Alhasil, sejauh ini kerjasama yang terlihat di depan mata baru antara Keppel dengan PT PLN (Persero). Itu pun bukan soal jual-beli gas.

PLN-Keppel meneken Head of Agreement (HoA) soal kajian pemanfaatan lokasi terminal Singapore LNG sebagai lokasi LNG hub awal September 2017. Fungsinya, memasok gas untuk pembangkit di wilayah Sumatera.

Selain itu, keduanya juga bersepakat menggelar studi pengembangan infrastruktur LNG skala kecil untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna. Dua tempat ini posisinya berdekatan dengan Singapura yang menjadi basis bisnis Keppel.

Sebelumnya, awal tahun ini Menko Perekonomian Darmin Nasution juga sempat menyebut pemerintah menjajaki pembelian gas dari Iran. Pemerintah tertarik lantaran harga rata-rata gas di Negeri Para Mullah itu cuma US$ 3 per MMBTU-US$ 3,5 per MMBTU.

Kalaupun harga gas hingga ke tangan konsumen bisa lebih murah, tentu impor bukanlah solusi yang abadi. Fahmy bilang, impor gas memang bisa dijustifikasi sebagai cara paling mudah untuk mengatasi persoalan harga gas yang mahal.

Misalnya, gas yang dihasilkan dari Lapangan Tangguh dijual ke Vietnam karena alasan letak geografis yang lebih dekat. Lalu, untuk kebutuhan di Pulau Sumatra, pemerintah bisa mengimpor dari negara tetangga.

Namun, dalam jangka panjang, impor malah membahayakan posisi Indonesia. Terlalu bergantung pada impor bakal membuat pemerintah terlena dan lalai mendorong pembangunan infrastruktur gas. Kondisi serupa terjadi di banyak komoditas Indonesia dan akhirnya malah jadi benalu bagi perekonomian.

Pemerintah memang perlu berhitung-ulang jika ingin mengimpor gas. Pasalnya, pasokan gas dari dalam negeri sendiri masih berlimpah. Malah, perkiraan impor gas pada 2019 mendatang juga bakal direvisi. Proyeksi ini muncul pada neraca gas 2016-2035 yang sebelumnya dirilis Kementerian ESDM.

Penyebabnya, sumber gas baru mulai berproduksi. Di antaranya Blok Masela yang memiliki cadangan 10,73 trilion cubic feet (tcf). Ada juga Blok A Aceh yang punya cadangan gas 563 billions of standard cubic feet of gas (bscf) dan akan berproduksi tahun ini. Lalu, ada Lapangan Jangkrik dengan cadangan gas mencapai 2,27 tcf.

Selain produksi berlimpah, penyerapan gas di dalam negeri juga menurun. Salah satu penyebabnya adalah proyek 35.000 Megawatt (MW) yang diprediksi tidak sesuai target.

Akibat realisasi pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai proyeksi 7%. Dus, target penyelesaian pembangkit listrik diundur. Termasuk pembangkit listrik tenaga gas.
Jadi, puasa ngomong impor beberapa tahun dulu, ya!

Selanjutnya: "Mengerem laju harga gas"

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 27 November - 3 Desember  2017. Artikel selengkapnya berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: "Penguasa Pasar Disemprit Wasit"

 


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.4818 || diagnostic_web = 1.8548

Close [X]
×