Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.488
  • SUN95,67 0,14%
  • EMAS659.000 0,00%
FOKUS /

Menguak masalah gas industri yang masih mahal (2)

Kamis, 14 Desember 2017 / 19:35 WIB

Menguak masalah gas industri yang masih mahal (2)

Berita Terkait

Sebelumnya: Menguak masalah gas industri yang masih mahal (1)

Mengerem Laju Harga Gas

Banyak janji yang sudah diucapkan oleh pemerintah. Sebagian bisa ditepati, namun tidak sedikit yang masih diingkari. Satu niat baik pemerintah yang belum bisa ditunaikan secara tuntas hingga detik ini adalah penurunan harga gas industri.

Janji tersebut sudah berumur lebih dari setahun. Pertama kali janji dicetuskan dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang dirilis pada 7 Oktober 2015. Lantas, paket kebijakan ekonomi tersebut diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Di dalam beleid tersebut, presiden mengatur agar harga gas bagi tujuh sektor industri dipangkas menjadi US$ 6 per MMBTU (Million British Thermal Unit). Penerapannya di industri pupuk, petrokimia, oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

Namun, yang bisa dipenuhi cuma untuk industri pupuk, petrokimia, dan baja. Itu pun kebanyakan hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Perusahaan swasta nasional yang ikut menikmati harga gas lebih murah adalah PT Kaltim Parna Industri.

Harga gas dalam komponen biaya produksi ketiga sektor tadi memang dominan. Lantaran digunakan sebagai bahan baku, kontribusinya ke biaya produksi bisa di atas 70%. Tapi jika digunakan sebagai energi, seperti yang terjadi di industri keramik dan kaca, kontribusi harga gas rata-rata 20% ke biaya produksi.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam bilang, pihaknya mengusulkan tambahan dua sektor lagi yang akan mendapat keringanan harga gas, yakni industri keramik dan kaca. Jika sudah berhasil dieksekusi, pemerintah akan beranjak ke dua sektor berikutnya.

Namun, sejauh ini belum jelas juga bagaimana kelanjutan cerita penurunan harga gas tersebut. “Sudah ada perpresnya, permennya pun sudah, seharusnya kan bisa terlaksana. Cuma kita diminta untuk sabar, karena dari forum komunikasi industri pengguna gas ini lapor dan bikin surat ke ombudsman,” kata Khayam.

Sikap pemerintah yang seperti tidak serius menjalankan keputusannya sendiri, juga tampak dari perjalanan revisi Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2009. Ada dua poin penting dalam revisi beleid tersebut. Pertama, pemerintah akan membagi wilayah jaringan distribusi (WJD) dan menetapkan badan usaha yang memegang WJD.

Jika di suatu WJD telah ada badan usaha eksisting, maka institusi tersebut akan masuk dalam jaringan pipa gas badan usaha pemilik WJD.

“Pemegang WJD wajib menunjuk badan usaha eksisting sebagai pengelola sub wilayah niaga tertentu untuk melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi pada sebagian wilayah jaringan distribusinya,” kata Dadan Kusdiana, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM.

Dadan mengatakan, badan pemegang izin usaha niaga migas yang beroperasi sebelum ditetapkan BU-WJD tetap dapat melaksanakan usahanya hingga kontraknya berakhir.


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0694 || diagnostic_web = 0.3699

Close [X]
×