kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.043
  • EMAS656.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Meneropong rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019

Sabtu, 25 Agustus 2018 / 09:00 WIB

Meneropong rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019

Fokus belanja

Meski pertumbuhan ekonomi tak cukup tinggi, pemerintah tetap akan fokus untuk melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan. Dalam RAPBN 2019, pemerintah menetapkan belanja negara Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah tersebut 10% lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara tahun 2018.

Menurut Presiden Joko Widodo, belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penguatan desentralisasi fiskal.

Postur RAPBN 2019

Keterangan RAPBN 2019 Outlook 2018
Pendapatan negara Rp 2.142,5 triliun Rp 1.903 triliun
Penerimaan perpajakan Rp 1.781,0 triliun Rp 1.548,4 triliun
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 361,1 triliun Rp 349,2 triliun
Belanja negara Rp 2.439,7 triliun Rp 2.217,3 triliun
Belanja pemerintah pusat Rp 1.607,3 triliun Rp 1.453,6 triliun
Transfer ke daerah&dana desa Rp 832,2 triliun Rp 763,6 triliun
Pembiayaan/defisit anggaran Rp 297,2 triliun Rp 314,2 triliun
Defisit anggaran dibanding PDB 1,84% dari PDB 2,12% dari PDB

Untuk program perlindungan sosial, dalam RAPBN 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial Rp 381 triliun, naik 31,9% dari APBN 2018. Dengan anggaran sebesar ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan menjadi sekitar 8,5%-9,5% dari 9,82% pada Maret 2018.

Dengan anggaran itu, pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% masyarakat lapisan terbawah. Caranya, pertama, melalui peningkatan peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kedua, memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peningkatan besaran manfaat 100% bersyarat dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.

Ketiga, peningkatan sasaran bantuan pangan non tunai ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

Keempat, memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) untuk penataan aset produktif dan keberpihakan kepada para petani dan rakyat kecil. 

Kelima, mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), melalui insentif perpajakan khusus berupa tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5% dan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dengan pemberian subsidi bunga kepada 11,8 juta debitur lama dan empat juta debitur baru.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam nota keuangan RAPBN 2019, pemerintah menyiapkan bujet untuk membiayai pembangunan infrastruktur mencapai Rp 420,5 triliun atau naik 2,46% dibandingkan APBN 2018 yang mencapai Rp 410,4 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kenaikan anggaran infrastruktur tahun depan lantaran ada pengalihan dana dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Contoh, dana prasarana pendidikan dan ekonomi lainnya.

Dana prasarana pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah dan universitas, yang seharusnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dialihkan ke Kementerian PUPR. Begitu juga dengan dana prasarana pasar induk di Kementerian Perdagangan (Kemdag). "Semua totalnya hampir Rp 6,5 triliun," ungkap Basuki kepada Kontan.co.id pekan lalu. 

Anggaran infrastruktur tahun depan yang mencapai Rp 420,5 triliun menjadi bujet untuk membiayai pembangunan infrastruktur paling tinggi selama Pemerintahan Joko Widodo.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menuturkan, pemerintah berencana membangun 667 kilometer (km) ruas jalan nasional baru, 905 km jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162.000 hektare (ha) jaringan irigasi.

Kendati begitu, pemerintah tetap akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur, agar risiko tetap terjaga.

Tahun depan, Kementerian PUPR juga akan lebih memfokuskan ke belanja modal. "Belanja barang akan dialihkan lebih banyak dan sebanyak mungkin ke belanja modal," imbuh Basuki.

Pengalihan tersebut sejalan dengan imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang meminta untuk mengurangi belanja barang dan merelokasi ke belanja prioritas. "Ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal dari kementerian dan lembaga yang kami lakukan pendisiplinan," kata Sri Mulyani.


Reporter: Adinda Ade Mustami, Ghina Ghaliya Quddus, Herlina KD, Patricius Dewo, Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

TERBARU
Rumah Pemilu
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0967 || diagnostic_web = 0.5719

Close [X]
×