kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45922,36   17,52   1.94%
  • EMAS952.000 1,49%
  • RD.SAHAM 1.13%
  • RD.CAMPURAN 0.50%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

LTV & amnesti pajak, mampukah gairahkan properti?


Kamis, 13 Oktober 2016 / 22:07 WIB
LTV & amnesti pajak, mampukah gairahkan properti?


Reporter: Dadan M. Ramdan, Dina Mirayanti Hutauruk, Elisabet Lisa Listiani Putri, Galvan Yudistira, Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, Nina Dwiantika | Editor: Rizki Caturini

Untuk mengejar pertumbuhan pasar properti double digit, Bank Indonesia (BI) terus melakukan relaksasi kebijakan, seperti mengeluarkan aturan batas maksimal pemberian kredit alias loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Aturan main yang tertuang di PBI No.18/16/PBI/2016 29 itu efektif berlaku per 29 Agustus 2016. 

Dalam beleid terbaru LTV, BI akan melonggarkan: pertama, calon pembeli rumah tapak pertama dengan tipe di atas 70 m2 di bank konvensional, bisa mendapat pembiayaan hingga 85% dari harga jual rumah. Plafon kredit ini naik dari sebelumnya hanya 80%. Dengan begitu, calon nasabah KPR bank tinggal menyiapkan DP atas kreditnya hanya 15% dari semula 20%.

Kedua, BI menghapus larangan pemberian KPR untuk rumah inden kedua. Syaratnya: kredit bank bisa mengucur jika bangunan sudah setengah jadi. Dan, kredit diberikan secara bertahap. Semisal, pencairan 40% kredit bank jika rumah sudah ada pondasi. Kredit baru cair 100% bila akta jual beli (AJB) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) sudah diteken.

BI menilai, pasca revisi aturan LTV, pertumbuhan kredit perumahan mampu mencapai 10% di tahun ini. Pelonggaran uang muka dilakukan BI sebagai obat kuat bagi KPR yang melempem di tahun 2015 karena hanya mencetak pertumbuhan 7,73%.

BI meyakini bahwa pelonggaran LTV tidak akan memicu letupan (bubble). Sebab, pertumbuhan 10% terbilang sehat ketimbang pertumbuhan KPR sebesar 20%-30% di 2012-2013 yang berpotensi bubble

Pemerintah juga melakukan terobosan dengan mengeluarkan UU No 11/ 2016 tentang Pengampunan pajak (tax amnesty). Al Hakim Hanafiah, Partner Dan Penasihat Hukum Di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners dalam rubrik opini di Harian KONTAN pada 3 Oktober 2016 mengatakan, prinsip utama dari amnesti pajak adalah memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak di Indonesia yang mengungkapkan harta yang dimilikinya.

Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menemukan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan cara repatriasi, yaitu menarik dana-dana yang tersebar di luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia. Kebijakan ini selain menambah pendapatan pada APBN dan memperbesar basis pajak.

Kebijakan ini juga akan membuat aliran likuiditas yang nilainya bisa mencapai Rp 1.000 triliun, seperti yang ditargetkan BI. Amnesti pajak periode pertama telah berakhir (Juli-September). Kini memasuki periode kedua (Oktober-Desember) dari tiga periode yang direncanakan dengan total periode sembilan bulan. Hingga Kamis (13/10) sore, dana repatriasi tercatat sebesar Rp 143 triliun. 

Banyak pihak yang memperkirakan bahwa sektor properti akan menjadi salah satu saluran investasi yang paling populer bagi para peserta amnesti pajak. Prediksi tersebut cukup masuk akal seperti yang tertera di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Wajib pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan pajak (PMK No 122/2016). Di situ disebutkan, dana yang telah dialihkan dan ditempatkan dalam rekening khusus dapat diinvestasikan dalam bentuk investasi pada properti dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang didirikan di atasnya. 

Dalam PMK 122/2016 tersebut, pemerintah memberikan waktu paling singkat tiga tahun, sejak dana (yang disimpan di luar negeri) dialihkan ke rekening khusus pada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway. "Atau sejak pengalihan pengelolaan bank persepsi lain yang ditunjuk sebagai gateway, agar dana dari amnesti pajak dapat diinvestasikan. Dengan ketentuan ini, sektor properti dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang cocok bagi peserta amnesti pajak," ujar Al Hakim Hanafiah.


Tag


TERBARU

[X]
×