Reporter: Bidara Pink, Handoyo, Maizal Walfajri, Muhammad Julian, Ratih Waseso, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perayaan Natal 2022 dan Tahun baru 2023 (Nataru) lebih meriah dan semarak. Masyarakat yang melakukan bepergian di akhir tahun diperkirakan akan membludak, hal ini karena efek dua tahun masa pandemi yang mengharuskan masyarakat tertahan di rumah karena menghindari penularan virus Covid-19.
Longgarnya kebijakan pemerintah dalam mengatur mobilitas masyarakat tentu mempengaruhi laju perekonomian di tanah air yang sempat lesu. Apalagi tempat-tempat wisata diperbolehkan buka tanpa batas jumlah pengunjung.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diprediksi potensi pergerakan masyarakat yang bepergian pada Nataru tahun ini yaitu 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu sebanyak 19,9 juta orang.
"Di tahun ini, 2022-2023 bisa dipastikan kita tidak akan membatasi lagi masyarakat untuk melakukan pergerakan," ujar Budi Karya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (13/12).
Pergerakan masyarakat pada masa Nataru akan didominasi mobil pribadi sebanyak 28,26% dan sepeda motor sebanyak 16,47%. Jalur utama yang paling banyak akan dilalui mobil adalah jalur jalan tol sebesar 58,7%. Sementara itu, jalur arteri sebesar 41,3%.
Baca Juga: Libur Nataru, Ini Sejumlah Jalur Alternatif di Yogyakarta
Untuk mengantisipasi kemacetan parah, Kemenhub akan menerapkan rekayasa lalu-lintas pada jalan tol maupun non-tol, seperti contra flow, one way, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rest area, dan lain sebagainya. Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih nyaman, aman, dan selamat dalam menjalani masa liburan di berbagai daerah.
Bagi pelaku usaha, tidak adanya pembatasan perjalanan orang saat libur Nataru menjadi berkah. Berdasarkan perhitungan Kadin Indonesia, perputaran uang selama libur Nataru diperkirakan mencapai Rp 23,85 triliun. Angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk yang mudik pada momen Nataru kali ini yang diramal mencapai 44,7 juta orang atau setara dengan 11.925.00 keluarga.
"Jika setiap keluarga membawa uang rata rata Rp 2 juta saja maka perkiraan perputaran uang mencapai jumlah tersebut. Angka ini masih berpotensi lebih, namun kita ambil angka rata rata yang paling moderat aja," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang.
Perputaran uang dimulai dari pembelian tiket bagi yang naik angkutan umum atau BBM yang memakai kendaraan pribadi. Kemudian di warung dan restoran selama perjalanan pergi-pulang. Setelahnya di penginapan, hotel, pusat perbelanjaan, lokasi wisata. Artinya, bisnis para pelaku usaha UMKM di daerah juga turut terangkat.
Sarman mengatakan, perputaran uang saat Nataru akan didominasi di daerah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta. Serta sebagian lagi diluar Jawa seperti Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Maluku Papua serta sebagian Kalimantan dan Bali.
"Dengan perputaran uang tersebut akan mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga diberbagai daerah, yang akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV-2022," imbuhnya.
Dengan demikian, Sarman menyebut target pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun 2022 dapat mencapai 5,01%. Angka itu memang lebih rendah dari kuartal III-2022 sebesar 5,72%, namun akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai dalam kisaran 5,0%-5,3%.
Besarnya potensi perputaran uang saat libur Nataru juga diungkapkan Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Dia bilang, perputaran uang pada momen ini, baik uang fisik maupun digital, berpotensi mencapai Rp 80-an triliun.
“Akhir tahun itu kan kebanyakan juga ada banyak yang mendapat bonus akhir tahun, jadi mereka belanjakan itu untuk kebutuhan baju, terus makanan minuman transportasi yang paling besar, karena mereka mobile kan, mungkin pulang kampung dan lain-lain,” terang David saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (14/12).
Melihat besarnya potensi perputaran uang saat Nataru, Bank Indonesia (BI) memastikan kelancaran sistem pembayaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai selama periode tersebut, bank sentral telah menyiapkan uang kartal senilai Rp 117,7 triliun.
"Nilai ini tumbuh 5,8% dibandingkan realisasi Nataru tahun lalu. Jumlah tersebut mempertimbangkan perkiraan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, belanja pemerintah dan bantuan sosial tunai, juga rata-rata kenaikan outflow beberapa tahun terakhir yang mencapai 4,8%," ujar Aida S Budiman, Deputi Gubernur BI, Kamis (22/12).
Hingga minggu kedua Desember 2022, perbankan sudah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 54,77 triliun atau sekitar 47% dari uang yang disediakan oleh BI.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi, periode libur Nataru kali ini akan berdampak pada dua hal. Pertama, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ada persiapan bagi pemerintah daerah untuk melakukan belanja di awal tahun 2023. Kedua, berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi UMKM dan menyerap tenaga kerja.
Baca Juga: Angkasa Pura I Layani 1,1 Juta Penumpang per 19 Sampai 24 Desember 2022
Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengambil langkah antisipatif menahan laju kenaikan kasus Covid-19 dalam masa liburan Nataru. Diantaranya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan melakukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/Lembaga terkait seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol, Jasa Raharja, dan K/L terkait.
“Menghadapi libur Nataru tahun ini, sejumlah fasyankes telah kami siagakan di seluruh jalur mudik. Total ada sekitar 14.641 sarana kesehatan sudah kami siapkan, terdiri dari 901 Pos Kesehatan, 10.321 Puskesmas, 3.117 RS, 51 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan 251 Public Safety Center (PSC) 119,” ujar Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dr. Yanti Herman, SH, MH. Kes.
Untuk Puskesmas, RS, dan PSC 119 yang berada di jalur utama mudik wajib mempersiapkan SDM dan pelayanan nya selama 24 jam. Sehingga sangat perlu mempertimbangkan pemilahan dan triase yang baik agar meminimalisir potensi merebaknya masalah-masalah kesehatan (kecelakaan, pemudik sakit, dll) dengan menentukan rumah sakit rujukan yang paling dekat dengan wilayah-wilayah yang rawan kecelakaan atau jarak yang dekat dari pos kesehatan.
Pos Kesehatan disiapkan di pintu Pintu Exit Tol, Di Jalur Tol Operasional (Rest Area) Pos Kesehatan Di Jalur Non Tol, Pos Kesehatan Di Jalur Penyeberangan, Pos Kesehatan Di Bandara, Tempat ibadah yang ramai dikunjungi masyarakat, dan Tempat Wisata. Selain menyiapkan sarana Kesehatan tersebut juga disiapkan pelayanan vaksinasi khususnya vaksinasi booster, baik di beberapa pos Kesehatan dan puskesmas.
Disamping itu, promosi Kesehatan mengenai pentingnya protokol kesehatan selama libur Nataru juga dilakukan pada setiap pos Kesehatan yang didirikan, hal ini sesuai Inmendagri Nomor 50 Tahun 2022 dan Inmendagri Nomor 51 Tahun 2022, bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini masuk dalam PPKM kategori level 1, seluruh kegiatan masyarakat dapat dilakukan secara normal dengan protokol Kesehatan ketat.
Baca Juga: KAI Layani 154.000 Pelanggan KA Jarak Jauh Pada Puncak Libur Natal 2022
Pencabutan PPKM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kemungkinan menghapus kebijakan PPKM pada akhir tahun ini. Wacana tersebut dibuat karena jumlah kasus penularan Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari menunjukkan tren penurunan.
"Mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta, Rabu (21/12).
Namun, Presiden Jokowi mengatakan keputusan menghapus PPKM menunggu kajian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Setelahnya, Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penghentian PPKM yang diharapkan terbit tahun ini.
Jokowi mengungkapkan, Indonesia pernah mencapai 56.000 kasus harian saat varian delta masuk. Kemudian kasus kembali naik saat varian omicron yang menyebabkan kasus harian mencapai hingga 64.000 kasus. Saat menghadapi dua gelombang varian tersebut, Indonesia sempat mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD), oksigen, hingga pasien yang menumpuk di rumah sakit.
"Untung saat itu kita masih tenang, tidak gugup, tidak geragapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik," tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang, keputusan ini akan menjadi angin segar bagi prospek perekonomian, terutama perekonomian pada tahun 2023.
“Kalau ini sudah bisa diumumkan, maka akan memberikan keyakinan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas secara normal. Tentu ini akan mendorong perekonomian,” tutur Sri Mulyani saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (21/12).
Terlebih, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari dalam negeri. Dengan porsi terbesar adalah konsumsi rumah tangga, yaitu lebih dari 50%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
