kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   0,00   0,00%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%
FOKUS /

Kuartal I 2012, belanja modal masih rendah


Senin, 09 April 2012 / 11:15 WIB
Kuartal I 2012, belanja modal masih rendah
ILUSTRASI. Promo HokBen hari ini 7 April 2021 menawarkan paket Flash Sale seharga Rp 55.000. Dok: Instagram HokBen


Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can


JAKARTA. Angka resmi soal berapa banyak anggaran belanja negara yang terpakai selama tiga bulan pertama tahun ini memang belum keluar. Tetapi, seperti yang sudah-sudah, realisasi belanja sepanjang triwulan I-2012 lebih rendah dari target.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo hanya berharap, penggunaan bujet belanja negara pada kuartal satu lalu bisa di atas 10%. "Seharusnya kan mencapai 15%," katanya akhir pekan lalu.

Pemakaian belanja triwulan pertama tahun ini, Agus mengakui, memang belum sesuai dengan harapan. Sebab, beberapa kementerian dan lembaga sedikit menunda pencairan anggarannya selama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 masih berlangsung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, idealnya, dengan perbaikan rencana penyerapan anggaran, pencairan 25% dari pagu bujet belanja bisa terlaksana saban kuartal satu di tahun anggaran.

Tapi, Herry bilang, target ini sulit dicapai, mengingat realisasi belanja modal terutama pembangunan fisik pembayarannya per termin berdasarkan kontrak. "Kalau untuk gaji pegawai dan pengadaan barang untuk kantor (mungkin) bisa saja," jelas dia.

Sekadar catatan, tahun lalu pemerintah hanya bisa menggunakan 7,55% dari total anggaran belanja modal. Sedangkan sepanjang 2011 realisasi pos ini hanya 87,88%.

Berjanji lebih baik

Toh, Agus yakin realisasi belanja pada triwulan dua bisa lebih kencang. Soalnya, pemerintah dan DPR telah menyelesaikan APBN-P 2012. Selain itu, pemerintah juga sudah memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga proses tender bisa lebih lancar.

Sehingga, Agus mengharapkan, kementerian dan lembaga bisa segera merealisasikan anggaran belanja mereka. Termasuk anggaran belanja infrastruktur yang dibiayai dengan memakai saldo anggaran lebih (SAL).

Setelah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari APBN-P 2012 terbit, semua instansi bisa langsung menggunakan bujet belanja mereka. Dengan begitu, tingkat penggunaan anggaran dapatberjalan normal.

Berdasarkan pemantauan Kementerian Keuangan, kini kinerja instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, mereka mulai menyiapkan rencana pencairan anggaran sesuai dengan prioritas di tiap lembaga. Sayang, Agus masih enggan menyebutkan kementerian dan lembaga mana saja yang realisasi penyerapan anggaran belanjanya sudah membaik.

Catatan saja, dalam APBN-P 2012, pemerintah dan DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp 1.548,3 triliun atau naik dari usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2012 yang Rp 1.534,6 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.053,2 triliun, yang dibagi menjadi belanja kementerian sebanyak Rp 530,1 triliun dan belanja nonkementerian Rp 523,2 triliun.

Ekonom Aviliani menuturkan, memang, untuk realisasi penyerapan anggaran belanja pada kuartal pertama tahun ini hanya bisa mencapai 10%. Sekalipun, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya percepatan realisasi belanja di awal tahun 2012.

Karena itu, Aviliani meminta pemerintah harus lebih cepat lagi dalam menyiapkan penyerapan anggaran di awal kuartal kedua tahun ini. Lantaran, "Kementerian dan lembaga harus menunggu DIPA hasil revisi APBN-P 2012. Kalau April ini tidak segera keluar, maka penyerapan anggaran bisa terhambat lagi," jelasnya, Minggu (8/4).

Untuk mempercepat belanja modal, Aviliani juga mengingatkan pemerintah agar segera mengeluarkan beleid hasi revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebab, selama beleid hasil revisi itu belum keluar, maka akan selalu ada hambatan dalam penyerapan anggaran belanja modal sepanjang tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×