kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR15.190
  • EMAS622.149 -0,48%
FOKUS /

Kawasan khusus terganjal kasus (1)

Senin, 02 April 2018 / 19:02 WIB

Kawasan khusus terganjal kasus (1)
ILUSTRASI. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB



Berita Terkait

Terancam dicabut

Menko Perekonomian Darmin Nasution bahkan sempat menjatuhkan ultimatum, bila persoalan lahan tidak kunjung selesai, maka status KEK di daerah itu akan dibatalkan dan dicabut. “Saya perpanjang waktu hingga satu tahun. Kalau perlu, jika tidak ada perkembangan, ya, berhentikan saja jadi KEK,” tegas Darmin.

Saat ini, menurut Wahyu, pemerintah sudah memberikan perpanjangan satu tahun untuk KEK Tanjung Api-Api, Bitung, dan Morotai. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kembali. Jika tak kunjung ada kemajuan, opsinya bisa memperkecil cakupan luas wilayah KEK atau menurunkan statusnya jadi kawasan industri.

Pilihan lainnya: mengalihkan KEK kepada swasta. “Sementara ini tidak dicabut. Bila dicabut, citra kita jelek dan investor pada kabur,” kata Wahyu

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, tarik ulur masalah lahan menyebabkan tersendatnya penerbitan hak pengelolaan (HPL). “Lahannya sebetulnya sudah ada, tapi sertifikasinya masih ada yang mengklaim di pengadilan,” sebuh Enoh.

Contoh, KEK Bitung. Sampai saat ini, di kawasan yang masuk zona kawasan khusus itu masih ada persoalan sengketa lahan seluas 92,6 hektare (ha) dengan warga setempat.

Menurut Enoh, keputusan pengadilan sebetulnya menyatakan tanah tersebut milik negara dan statusnya bisa dikelola oleh provinsi. “Tapi, dalam dua minggu, ada banding lagi di pengadilan. Jadi, kalau seperti itu terus, maka akan habis waktu,” jelasnya.

Buntut belum jelasnya persoalan tanah ini, investor pun menjadi gamang menanamkan dananya di KEK Bitung. Padahal, Enoh mengklaim, ada 17 investor yang berminat investasi di wilayah itu.

Dewan Nasional KEK pun mengusulkan, agar tidak terlalu fokus pada lahan 92,6 ha yang masih sengketa tersebut. “Masih ada 400 ha lahan di wilayah itu yang bisa disiapkan,” tutur Enoh.

Sementara progres di tiga KEK lainnya sudah lebih maju. Kendati proses pembebasan masih berlangsung, minimal sudah ada kejelasan lahan yang siap dipakai pada tahap pertama. Enoh bilang, pembebasan lahan di Tanjung Api-Api sudah 200 ha dan di Maloy mencapai 500 ha. Begitu juga pembebasan di Morotai sudah 200 ha.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Nasrun Umar mengakui, proses pembebasan lahan KEK Tanjung Api-Api masih berlangsung sampai  sekarang.

Untuk mempercepat proses tersebut, akhir tahun lalu Pemprov Sumsel sudah membentuk BUMD bernama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS). “Alhamdulillah total lahan yang sudah dibebaskan sekitar 77%,” klaimnya.

Tanggungjawab Utama Ada di Pundak Pengusul

PEMERINTAH telah menetapkan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK). Namun, realisasi investasi di kawasan tersebut belum maksimal. Berly Martawardaya, Ekonom Universitas Indonesia, mengatakan, ada banyak persoalan yang menghambat pengembangan KEK. “Persoalan lahan memang menjadi persoalan utama,” ujarnya.

Menurut Berly, masalah lahan KEK ini seharusnya menjadi tanggungjawab utama pemerintah daerah (pemda). Sebab, mayoritas usulan KEK selama ini datang dari pemda, walaupun ada juga sebagian badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta. “Jadi, perlu dicek lagi komitmen pemda bagaimana,” kata dia.

Perlu juga, mengecek dari mana pemda atau pihak pengusul bisa memastikan mampu menyediakan lahan seluas itu buat KEK.

Toh, ia tidak setuju bila ke depan hanya BUMD atau perusahaan swasta yang boleh mengusulkan status KEK ke pemerintah pusat, dengan alasan ketersediaan lahannya lebih terjamin. “Selama ini, sebenarnya banyak juga pemda yang bisa menyediakan lahan buat proyek infrastruktur,” ujar Berly.

Menjawab persoalan lahan ini, Berly menyarankan, pemerintah memang harus mempercepat program sertifikasi. “Kalau sudah disertifikasi, kan, enak mau dimanfaatkan buat apa karena statusnya kuat,” ucap dia.

Bhima Yudistira Adhinegara, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan, KEK belum bisa maksimal menarik investor lantaran masih banyak kendala.

Pertama, banyak regulasi masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Soalnya, belum ada harmonisasi antara pusat dan daerah terkait fasilitas serta perizinan.

Kedua, konektivitas kawasan ekonomi khusus dengan pelabuhan masih terkendala infrastruktur yang belum optimal. “Di Sei Mangkei sudah ada perusahaan multinasional mengeluh minimnya konektivitas pabrik dan pelabuhan,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah harus melihat potensi bahan baku yang menunjang industri tersebut. Di beberapa kawasan, pelaku industri kesulitan mendapat bahan baku. Di Sei Mangkei, harga gas masih mahal dan biaya operasional lebih besar.

Sementara di KEK sektor pariwisata, kekurangan tenaga kerja masih jadi ganjalan utama para investor. Menurut Bhima, ketimbang menambah daftar KEK baru, baiknya pemerintah memaksimalkan kawasan yang sudah ada.

Berikutnya: "Jurus baru untuk problem lama"

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 26 Februari - 4 Maret 2018. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut:  "Masalah Klasik yang Bikin Habis Waktu"

 


KEK

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.1331 || diagnostic_web = 0.7573

Close [X]
×