Reporter: Asep Munazat Zatnika, Handoyo, Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Sejarah Bangsa Indonesia memasuki babak baru dengan dilantiknya 34 menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Senin (27/10/2014). Walau banyak pro dan kontra, namun diharapkan para menteri-menteri yang akan bekerja selama lima tahun, periode 2014-2019 tersebut, mampu menunjukkan kinerjanya dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.
Jokowi saat memimpin rapat kabinet perdana, usai pelantikan, meminta kepada seluruh menterinya untuk langsung bekerja dan tancap gas. Transisi kelembagaan harus dilakukan dengan cepat. Untuk kementerian baru atau yang mengalami penggabungan dan pemisahaan juga harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada terlebih dahulu agar bisa bekerja cepat.
Perubahan kementerian, baik penggabungan maupun pemisahan akan menjadi tantangan awal Kabinet Kerja Jokowi-JK. Hal itu dipastikan akan mengganggu struktur birokrasi, fasilitas, dan juga anggaran kementerian yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui dalam APBN Perubahan 2014 ataupun APBN 2015 masih menggunakan struktur dan sistem kementerian lama era pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.
Jokowi berharap, tantangan tersebut tidak menjadi kendala berarti. "Gunakan yang ada dan kerja secepatnya" katanya.
Jokowi mencontohkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang kemudian dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah, juga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dua kementerian tersebut bisa menggunakan fasilitas yang ada baik Kementerian Pendidikan Nasional maupun di Kementerian Ristek yang ada sebelumnya. Dia mengaku sedang menyiapkan peraturan presiden untuk memfasilitasi semua hal tersebut. Kementerian yang berubah juga diminta berkoordinasi dengan Sekertaris Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Perintah itu seiring dengan keinginan Jokowi agar pengelolaan anggaran lebih efisien. Agar efisien, Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro melakukan evaluasi alokasi anggaran. Dia melihat adanya pengelolaan anggaran yang tidak efisien, misalnya untuk dana bantuan sosial (bansos) yang tersebar di banyak kementerian dan instansi. "Padahal kalau itu jadi satu, kita bisa buat sistem proteksi sosial yang bagus, yang langsung tepat sasaran," ujar Bambang.
Evaluasi anggaran juga akan dilakukan untuk biaya promosi pariwisata. Selama ini biaya promosi pariwisata dinilai relatif rendah, padahal menyebar di berbagai kementerian. Walau begitu, Bambang bilang, penyatuani tidak akan ekstrim di satu kementerian. “Intinya jangan menyebar seperti sekarang dan tidak terarah koordinasi dan planningnya," jelasnya
Selain evaluasi anggaran, pekerjaan rumah pertama yang harus dilakukan Bambang adalah menyiapkan dana operasional kementerian baru bentukan Jokowi. Kementerian baru itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sedangkan kementerian yang dipecah atau digabung akan menggunakan anggaran yang sudah ada di kementerian lama. Sebab kementerian yang dipecah itu sebenarnya berasal dari eselon satu di kementerian lama. "Itu hanya untuk sementara sampai pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015," ujarnya.
Kementerian yang dilebur adalah Kementerian Perumahan Rakyat yang disatukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Apalagi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandi, setiap kementerian baru tidak boleh membangun gedung baru tetapi menggunakan gedung yang sudah ada.
Dengan strategi itulah, diyakini kementerian-kementerian itu akan bisa langsung bekerja dengan cepat. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yakin, kabinet baru ini akan mampu membalikkan tren perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi. "Harus banyak tindakan, pemerintah harus cepat," ujarnya.
Untuk bisa membalikkan tren perlambatan ekonomi, maka fokus pertama yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-Jk adalah membereskan dan mempercepat perizinan dan pembangunan infrastruktur.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dalam regulasi dan anggaran (APBN) untuk memperbaiki regulasi perizinan dan pembangunan infrastruktur. “Jika dari sisi APBN memiliki keterbatasan, maka pemerintah bisa memaksimalkan pihak swasta,” katanya.
Untuk mendongkrak perekonomian, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga mengaku menyiapkan langkah untuk meningkatkan kinerja ekspor, neraca perdagangan dan stabilitas pasokan komoditas strategis dalam negeri. Namun untuk itu, dia bilang harus melakukan pemetaan menyeluruh. "Kita harus memetakan dulu masalahnya di mana," ujarnya.
Dia berjanji untuk segera melakukan langkah strategis untuk bisa menjaga stabilitas harga, menyeimbangkan neraca perdagangan dan membentuk koalisi promosi nasional. Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pemerintah akan lebih agresif pemasaran produk yang berdaya saing tinggi.
Dengan langkah-langkah strategis itu, Rachmat Gobel yakin dalam lima tahun ke depan, ekspor Indonesia akan naik tiga kali lipat dari target tahun ini yang sebesar US$ 184,3 miliar.
Langkah strategis ini pula yang diharapkan bisa membasuh kekhawatiran dan ketidakpuasan sebagian orang atas susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Seperti diungkapkan oleh Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo yang tak puas dengan susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Satrio mengakui bahwa Jokowi-Kalla memiliki kecepatan kerja yang luar biasa. Tapi dia tak yakin anggota kabinet ini mampu berlari sesuai kecepatan bos mereka.
Satrio mempertanyakan posisi Menko Ekonomi Sofyan Djalil yang sempat tercolek kasus skandal Century dan dinilai memiliki kinerja biasa-biasa saja saat menjabat Menteri BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY.
Walau banyak ketidakpuasan, namun semua setuju memberikan kesempatan kepada menteri-menteri tersebut untuk bekerja. Hasil wawancara KONTAN terhadap sejumlah analis menyimpulkan, pekerjaan terdekat pemerintah baru adalah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak kalangan menduga, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi awal November nanti. Besar kenaikan ini diprediksikan antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter.
Inilah susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 ;
| No | Posisi | Nama |
| 1 | Menteri Sekretaris Negara | Pratikno |
| 2 | Kepala Bappenas | Andrinof Chaniago |
| 3 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman | Indroyono Soesilo |
| 4 | Menteri Perhubungan | Ignasius Jonan |
| 5 | Menteri Kelautan dan Perikanan | Susi Pudjiastuti |
| 6 | Menteri Pariwisata | Arief Yahya |
| 7 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Sudirman Said |
| 8 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Tedjo Edy Purdjianto |
| 9 | Menteri Dalam Negeri | Tjahjo Kumolo |
| 10 | Menteri Luar Negeri | Retno Lestari Priansari Marsudi |
| 11 | Menteri Pertahanan | Ryamizard Ryacudu |
| 12 | Menteri Hukum dan HAM | Yasonna H Laoly |
| 13 | Menteri Komunikasi dan Informatika | Rudiantara |
| 14 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara | Yuddy Chrisnandi |
| 15 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Sofyan Djalil |
| 16 | Menteri Keuangan | Bambang Brodjonegoro |
| 17 | Menteri Badan Usaha Milik Negara | Rini M Soemarno |
| 18 | Menteri Koperasi dan UKM | Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga |
| 19 | Menteri Perindustrian | Saleh Husin |
| 20 | Menteri Perdagangan | Rahmat Gobel |
| 21 | Menteri Pertanian | Amran Sulaiman |
| 22 | Menteri Ketenagakerjaan | Hanif Dhakiri |
| 23 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Basuki Hadimuljono |
| 24 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Siti Nurbaya |
| 25 | Menteri Agraria dan Tata Ruang | Ferry Mursyidan Baldan |
| 26 | Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Puan Maharani |
| 27 | Menteri Agama | Lukman Hakim Saifuddin |
| 28 | Menteri Kesehatan | Nila F Moeloek |
| 29 | Menteri Sosial | Khofifah Indar Parawansa |
| 30 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Yohana Yambise |
| 31 | Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah | Anies Baswedan |
| 32 | Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | M Nasir |
| 33 | Menteri Pemuda dan Olahraga | Imam Nahrawi |
| 34 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Marwan Jafar |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
