Reporter: Agus Triyono, Fahriyadi | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Ibarat pertandingan olahraga, saat ini Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sukses membawa Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden dalam pemilu presiden lalu mengalami kekalahan beruntun di parlemen dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo Subianto.
Kekalahan ini tampak jelas saat berebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam dua momen politik tersebut, KIH dipaksa mengakui kekuatan KMP di Senayan.
Potret ketidakberdayaan Jokowi menghadapi parlemen ini menimbulkan kecemasan banyak pihak, terutama dari sisi iklim investasi dan stabilitas ekonomi. Namun, situasi ini coba diredakan kubu Jokowi. Mereka tetap percaya diri dalam menjalankan pemerintahan yang akan secara resmi berjalan mulai 20 Oktober mendatang.
Sri Adiningsih, ekonomi Megawati Institute yang juga Tim Ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), mengatakan bahwa dominasi dari koalisi yang berseberangan dengan kubu Jokowi tidak akan menghentikan pemerintahan baru untuk menjalankan program prioritas yang sudah diusung saat kampanye lalu.
Sri yakin, meskipun tidak memperoleh dukungan suara mayoritas parlemen, Jokowi- JK mampu untuk menyukseskan program mereka. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman sejumlah pemimpin negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang walaupun tidak mendapat dukungan dari suara mayoritas di parlemen, tapi tetap bisa menjalankan programnya.
"Pak Jokowi juga pernah mengalami itu saat menjadi Gubernur Jakarta dan dia tetap bisa menjalankan programnya," kata Sri, Rabu (8/10) kemarin.
Parlemen tak peka
Dus, Jokowi diperkirakan tidak terlalu cepat memperluas koalisi di luar Partai Nasdem, PKB, Hanura, dan PDI-P. Walau, PPP ikut gabung dalam voting pemilihan pimpinan MPR. Jokowi dan timnya berencana serius bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan mendapat dukungan rakyat.
Jokowi sendiri menilai bahwa dinamika politik yang menimbulkan kegaduhan di parlemen dan menimbulkan keresahan banyak pihak merupakan hal yang mengkhawatirkan. Untuk itu, dia meminta kepada para politisi di Senayan untuk segera mengakhiri kegaduhan politik yang diciptakan dalam sebulan terakhir ini, dan mulai bekerja untuk rakyat.
Jokowi khawatir, kalau kegaduhan politik tetap terjadi, ekonomi di dalam negeri akan terganggu. "Saya berpesan kepada mereka semua untuk menjaga tingkah laku. Sebab, setiap tingkah laku dan kebijakan yang dibuat dilihat rakyat, kalau ada respons negatif segera dengar keinginan rakyat," kata Jokowi.
Pesan ini dia sampaikan karena selama ini politisi di Senayan telah mempertontonkan ketidakpekaan terhadap keinginan mayoritas rakyat yang menyampaikan aspirasi mereka.
Pengusaha yang tergabung dalam Hipmi mengajak presiden terpilih dan parlemen untuk mencari jalan keluar yang bijak atas situasi saat ini. "Jangan sampai gonjang-ganjing politik berimbas berkurangnya kepercayaan investor di pasar," kata pengurus pusat Hipmi yang juga Presiden Direktur Blue Bird Group, Bayu Priawan Djokosoetono.
Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta pemerintahan Jokowi-JK setelah dilantik segera bisa mengembalikan respons negatif masyarakat, terutama dari pasar dan investor yang menganggap kekuasaan Koalisi Prabowo di parlemen dapat mengganjal kebijakan pemerintah. "Kegaduhan politik mulai mengganggu pasar, seharusnya Dewan menjadi mitra kerja pemerintah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
