kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.013,34   1,71   0.17%
  • EMAS957.000 -0,52%
  • RD.SAHAM -1.07%
  • RD.CAMPURAN -0.35%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%
FOKUS /

Inflasi Tinggi Memicu Potensi Resesi Ekonomi, Bagaimana dengan Indonesia?


Senin, 11 Juli 2022 / 06:45 WIB
Inflasi Tinggi Memicu Potensi Resesi Ekonomi, Bagaimana dengan Indonesia?


Reporter: Bidara Pink, Dendi Siswanto, Herlina KD, Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren kenaikan inflasi secara global sebagai imbas kenaikan harga komoditas masih terus terjadi. Perang Rusia-Ukraina juga ditengarai makin memperparah kenaikan harga komoditas global, yang berujung pada meningkatnya inflasi. Bila tak hati-hati, kenaikan inflasi bisa berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang memicu potensi resesi.

Kenaikan inflasi ini umum terjadi di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. 

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, angka inflasi AS melesat ke level 8,6% secara tahunan pada Mei 2022. Angka inflasi ini menjadi yang tertinggi dalam empat dekade terakhir. Angka inflasi ini menembus rekor inflasi tertinggi sebelumnya, yakni sebesar 8,5% year on year (yoy) pada Maret 2022.

Di Asia, inflasi di berbagai negara juga melonjak. Inflasi di Korea Selatan pada Juni 2022 mencapai level 6%. Ini adalah level tertinggi sejak krisis keuangan melanda Asia lebih dari dua dekade lalu.

Filipina pada Juni 2022 mencatat inflasi sebesar 6,1% yoy. Angka inflasi ini mendekati level tertingginya dalam empat tahun.

Baca Juga: Laju Inflasi Juli 2022 Berpotensi Menurun

Laju inflasi tinggi juga dialami oleh Thailand. Pada Juni 2022 inflasi Thailand tercatat sebesar 7,66% yoy. Angka ini menembus level tertinggi hampir 14 tahun.

Sama seperti di negara-negara lain, Indonesia juga mencatat kenaikan inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, inflasi Juni 2022 mencapai 4,35% secara tahunan. Inflasi Juni 2022 merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017. 

Bila menghitung sejak awal tahun hingga paruh pertama tahun ini (year to date), inflasi tahun kalender tercatat sebesar 3,19%. 

Secara umum, kenaikan inflasi secara global dipicu oleh kenaikan harga komoditas, terutama komoditas energi. Harga minyak jenis west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus 2022 di New York Mercantile Exchange pada penutupan perdagangan pekan lalu, Jumat (8/7) ada di level US$ 104,79 per barel, naik 2% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 102,73 per barel. Bila menghitung sejak akhir tahun 2021, harga minyak jenis ini sudah naik 45,20%.

Harga komoditas batubara juga melambung. Pada akhir perdagangan pekan lalu, harga batubara New Castle untuk pengiriman Agustus 2022 ada di US$ 415,50 per ton. Sepanjang tahun ini, harga batubara jenis ini sudah naik 227,39%.

Di dalam negeri, kenaikan inflasi Juni 2022 dipicu oleh kenaikan harga pangan. Peningkatan harga komoditas pangan meliputi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah akibat curah hujan tinggi di wilayah sentra sehingga menimbulkan gagal panen dan terganggunya distribusi.

Tren kenaikan inflasi di dalam negeri diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan Juli. Maklum, pada Juli, secara musiman akan ada kenaikan inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya pendidikan dan tahun ajaran baru. 

Di luar itu, akan ada kenaikan inflasi dari sisi administered prices alias harga yang diatur pemerintah yang berasal dari kenaikan tarif listrik untuk golongan 3.500 VA ke atas. 

Ya, mulai 1 Juli 2022, pemerintah resmi menaikkan tarif listrik untuk golongan rumah tangga R2 (3.500 VA-5.500 VA), dan R3 (6.600 VA ke atas), serta golongan pemerintah P1 (6.600 VA-200 kVA), P2 (200 kVA ke atas) dan P3 (penerangan jalan umum di tegangan rendah). 

Sementara tarif listrik untuk pelanggan bisnis dan industri, dan pelanggan subsidi tidak naik.

Karenanya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan, kenaikan tarif listrik pada bulan ini perlu diwaspadai. Pasalnya, kenaikan tarif listrik berpotensi memicu inflasi Juli 2022.

“Peningkatan tarif listrik memiliki potensi memacu inflasi di Juli 2022. Biasanya kalau ada peningkatan harga di bulan tersebut, efeknya akan langsung dirasakan pada bulan itu,” tutur Margo.

Baca Juga: Inflasi Akibat Kenaikan Harga Pangan Berpotensi Menambah Angka Kemiskinan

Analis Makroekonomi Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan inflasi Juli 2022 akan ada di kisaran 4,4% yoy hingga 4,5% yoy. 

“Inflasi masih ada potensi meningkat karena inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) yang masih akan tinggi dan inflasi inti yang akan terus membaik,” tutur Faiz kepada Kontan.co.id, Jumat (1/7). 

Selain itu, inflasi pada Juli 2022 juga dipengaruhi oleh pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan tarif listrik. Namun, Faiz menekankan dampaknya tidak akan besar. 

Faiz memperkirakan inflasi di sepanjang tahun 2022 berada di kisaran 4,2% yoy, atau melampaui batas atas target Bank Indonesia (BI) yang sebesar 4% yoy.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan tarif listrik untuk golongan tersebut tidak akan mendorong inflasi. Alasannya, kenaikan tarif listrik hanya diperuntukkan bagi golongan yang mampu.

Sri Mulyani menegaskan, kebijakan kenaikan tarif listrik untuk golongan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan dengan pertimbangan yang matang agar tidak menggerus daya beli masyarakat.

Untuk itu, ia meyakini inflasi di akhir tahun masih akan berada di kisaran 3,5%-4,5%.

Meskipun demikian, Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan terus memantau dan memitigasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada inflasi nasional, baik yang berasal dari eksternal maupun domestik.

Febrio mengatakan, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga.

"Inflasi Juni meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) yang signifikan mencapai 10,07% secara year on year," katanya. 

Menurut Febrio, pangan sangat penting bagi masyarakat sehingga pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan bergejolak melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah berupaya menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat.

Berbagai upaya menjaga stabilisasi harga pangan nasional telah ditempuh oleh pemerintah, diantaranya melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau, serta mempertahankan harga jual BBM, LPG, listrik (administered price) tidak naik.

“Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” lanjut Febrio.

Suku Bunga Bersiap Naik

Laju inflasi yang semakin liar membuat otoritas moneter berupaya meredamnya dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan.

Langkah bank sentral untuk mengerek suku bunga acuan sudah dimulai oleh The Fed. Pada pertemuan dewan gubernur Juni lalu, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan. Pada Juni 2022, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps) ke kisaran 1,5%-1,75%. Sebelumnya, pada Mei The Fed juga menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps seiring kenaikan inflasi AS.

Baca Juga: Lonjakan Inflasi Tekan Optimisme Konsumen

Jika dihitung sepanjang semester I-2022, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 150 bps. Bahkan, pada Juli 2022,The Fed diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps pada rapat dewan gubernur yang akan digelar pekan depan. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, suku bunga kebijakan The Fed akan berada di kisaran 3,5% pada akhir 2022. 

“Melihat perkembangan-perkembangan terbaru, suku bunga kebijakan The Fed kami perkirakan pada akhir tahun ini naik menjadi 3,5%, atau lebih tinggi dari perkiraan semula yang sebesar 3,25%,” jelas Perry.

Perry meyakini The Fed akan kembali mengerek suku bunga kebijakan pada tahun 2023 sebesar 50 basis poin (bps). Sehingga demikian, suku bunga kebijakan The Fed pada tahun depan bisa berada di kisaran 4%. 

Kebijakan kenaikan suku bunga kebijakan ini tak hanya dilakukan oleh The Fed saja. Beberapa bank sentral negara lain juga mengerek suku bunga kebijakan di tengah peningkatan inflasi yang signifikan. 

Perry menyebut, pengetatan kebijakan moneter dilakukan lantaran negara-negara tersebut tidak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menaikkan subsidi dalam menjangkar inflasi. Untuk itu, kebijakan suku bunga inilah yang dipilih. 

Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terkoreksi

Sayangnya, kenaikan suku bunga berpotensi menurunkan permintaan dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Perry menilai ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pemulihan ekonomi global. 

Dengan pengetatan kebijakan suku bunga sebagai salah satu penyebabnya, Perry memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 hanya 3% yoy, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,4% yoy. 

Kendati bank sentral dari berbagai negara sudah agresif menaikkan suku bunga, Perry menyebut BI tak buru-buru untuk mengerek kenaikan suku bunga acuan. Menurutnya, BI akan terus mencermati tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi, dan dampaknya ke inflasi inti.

"Kami akan mencermati tekanan inflasi ke depan, ekspektasi inflasi, dan inflasi inti. Sembari itu, kami menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan perkembangan,” tegas Perry.

BI juga tengah fokus dalam menjaga pergerakan nilai tukar rupiah didukung dengan pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental. Dalam hal ini, Perry terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah agar imported inflation tetap terjaga. 

Sebelum menaikkan suku bunga acuan pun, BI sebenarnya sudah melakukan normalisasi kebijakan moneter, lewat penyerapan likuiditas. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kewajiban giro wajib minimum (GWM) secara berkala serta menaikkan efektivitas operasi moneter. 

Dengan kebijakan bank sentral yang telah ditempuh saat ini, Perry meyakini ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,5% yoy hingga 5,3% yoy.

Baca Juga: Optimisme Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Turun, Ini Kata Ekonom

Perekonomian dalam negeri ini terus membaik seiring dengan meningkatnya permintaan domestik dan juga peningkatan kinerja ekspor,” tutur Perry dalam pembacaan hasil rapat Dewan Gubernur BI Juni 2022, Kamis (23/6). 

Perry menjelaskan, peningkatan permintaan masyarakat ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh berbagai indikator dini per Mei 2022, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK), penjualan eceran, bahkan ekspansi kinerja manufaktur. 

“Peningkatan ini juga seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan,” jelasnya. 

Sedangkan kinerja ekspor juga berlanjut seiring dengan peningkatan harga komoditas di tengah risiko tertahannya permintaan akibat perlambatan perekonomian global. Ekspor yang kuat khususnya didorong oleh komoditas batubara, besi baja, dan bijih logam.

Dari sisi lapangan usaha, Perry meyakini kinerja pertumbuhan akan bertumpu pada kinerja sektor utama yang meningkat, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan juga konstruksi. 

Ke depan, Perry meyakini perbaikan pertumbuhan ekonomi akan berlanjut, didorong oleh peningkatan mobilitas, peningkatan sumber pembiayaan, juga aktivitas dunia usaha yang makin menggeliat di tengah kinerja positif ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Digital Marketing in New Normal Era The Science of Sales Management

[X]
×